DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan mengenai TJSL bermaksud untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dalam bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. TJSL dilaksanakan oleh Perusahaan berbadan hukum baik yang bersetatus Perusahaan pusat, cabang atau unit pelaksana yang berada di Daerah. Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai proses, kendala, dan tingkat pencapaian pelaksanaan progam TJSL. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan nilai, norm.a dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensenergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
d.bahwa ...
d.bahwa 2 berdasa.rakan pertimbangan Mengingat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun · 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Dengan ... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: .� 1 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BABI KETENTUAN UMUM Pasa.11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya clisebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerint.ahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta. dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualita.s kehidupan dan lingkungan yang berrnanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunita.s setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Forum ... 4
6.Forum TJSL adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan TJSL
7.Tim Pelaksana TJSL adalah Tim yang mengkaji program-program TJSL yang disusun oleh perusahaan untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih program dan selanjutnya menindaklanjuti dengan kegi.atan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan perusahaan yang mengusulkan program dan masyarakat penerima manfaat program
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 2

Program TJSL dilaksa.nakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepentingan um.um;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.kepedulian ... 5
1. 1.kepedulian; J. keterpaduan; dan k, kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSL bermaksud untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dalam bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Pengaturan TJSL bertujuan untuk; a mewujudkan kesepakatan penyelenggaraan TJSL yang terintegrasi dengan pembangunan di Daerah;

b.mewujudkan sinergitas, singkronisa.si dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usa.ha;
c.mewujudkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluai terhadap program TJSL di Daerah; d mengarahkan penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
e.menghindari timbulnya penyalahgunaan tujuan dari pelaksa.naan TJSL di Daerah; dan f mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan TJSL, termasuk pula dalam pengalokasian dana pelaksa.naan TJSL oleh Perusahaan yang ada di Daerah. BAB 11 ... 6
a.pelaksana TJSL;
b.penyelenggaran TJSL;
c.pembiayaan; dan
d.sistem informasi.

BAB III

PELAKSANA TJSL

Pasal 6

TJSL dilaksanaka.n oleh Perusahaan berbadan hukum baik yang bersetatus Perusahaan pusat, cabang atau unit pelaksana yang berada di Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka membantu pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL dan Tim Pelaksana TJSL.
(2)Forum TJSL dan Tim Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi TJSL dan Tim TJSL clitetapkan dengan Keputusan Bupati. 7 Perencanaan

BAB IV

PENYELENGGARAAN TJSL Bagi.an Kesatu Perencanaan ...

Pasal 8

Perencanaan program TJSL dilakukan melalui pendekatan: a partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;

b.kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepa.katan yaitu pendekatan yang didasa.rkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Pasal 9

(1)Program TJSL disusun denganketentuan: a menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan/atau Tim Pelaksana TJSL serta memperhatikan program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan lain yang berada disekitarnya; h dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan;
1. c.berdasa.rkan kesepa.katan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksananaan TJSL tersebut; dan
2. d.program ... 8 d program yang disusun harus sinergis dengan perencanaan reguler desa, kecamatan dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan TJSL serta manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih maksimal.
(2)Program TJSL meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usa.ha mikro dan koperasi;
3. c.program masyarakat; bantuan langsung pada
4. d.program pembangunan saranaprasarana fasilit.a.s um.um masyarakat;dan
5. e.program bantuan sosial dan lingkungan lainnya.

Pasal 10

Program bina lingkungan clan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 11

( 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan program- program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2)Dalam ... 9
(2)Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi aspek-aspek kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan berwirausaha; dan pendampingan
4. d.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain kemasa.n;
5. e.jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasiPerusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifit.as; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program bantuan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat berupa: a hibah yang merupakan bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;

b.penghargaan berupa beasiswa kepada masyarakat yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membiayai penclidikannya;
c.subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d, bantuan ... 10 d bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
f.perlindungan sosial, berupa kesempatan kerja bagi atlet nasional/ daerah yang sudah puma bhakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANA TJSL

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN TJSL Bagi.an Kesatu Perencanaan ...

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANA TJSL

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN TJSL Bagi.an Kesatu Perencanaan ...

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2012