DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2014

Nomor: 02
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur; ruang lingkup; maksud dan tujuan; prinsip penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; upaya penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; peran lembaga penyelenggara peningkatan mutu pelayanan kesehatan; pembiayaan mutu; pembinaan dan pengendalian; sanksi administrasi; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur dengan

Menetapkan

menetapkanya dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang …
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan ...
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/Menkes/SK/ VII/2003 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
5.Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
6.Kesehatan ...
6.Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai standar dari suatu intervensi yang diketahui aman, dan yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada penurunan kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi.
8.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
11.Pelayanan kesehatan swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Kabupaten Kutai Timur.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya ... upaya kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan,perawat, perawat gigi, tenaga fisioterapi, tenaga kesehatan penunjang, apoteker, asisten apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya.
13.Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
14.Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan / atau pendidikan / pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
15.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
16.Sarana kesehatan penunjang adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan penunjang yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
17.Sarana kesehatan alternatif adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan alternatif yang ada di Kabupaten Kutai Timur
18.Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19.Perawatan Kesehatan di rumah (Home care) adalah suatu komponen pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang komprehensif diberikan kepada individu atau keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit termasuk penyakit terminal.
20.Pelayanan ...
20.Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
21.Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan bahwa rumah sakit memenuhi standar minimal yang ditentukan.
22.Praktek Mandiri adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
23.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan / atau spesialistik.
24.Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang menyangkut biopsikososiospiritual yang komprehensif.
25.Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
26.Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan / atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten Kutai Timur.
27.Ijin adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
28.Sertifikasi ...
28.Sertifikasi adalah memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan / atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan (program) menjaga mutu pelayanan kesehatan.
29.Akreditasi adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya akreditasi dilakukan secara bertingkat, yakni sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan / atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
30.Lembaga Mandiri adalah lembaga atau badan Independent non pemerintah atau yang dibentuk oleh pemerintah, bergerak dibidang kesehatan (dan telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang), serta ditunjuk / ditetapkan oleh dinas kesehatan provinsi / kabupaten / kota sebagai mitra dalam implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun swasta yang mencakup:

a.Rumah Sakit;
b.Puskesmas dan jejaringnya;
c.Praktek Mandiri;
d.Sarana kesehatan penunjang;
e.Sarana kesehatan alternatif dan komplementer; dan
f.Pengobatan Tradisional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah dalam rangka:

a.menjaga keselamatan pengguna dan pemberi jasa pelayanan kesehatan serta lingkungan;
b.meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
c.meningkatan standar mutu pelayanan kesehatan;
d.mengendalikan jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan;
e.memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan;
f.memberikan informasi kepada lembaga regulator tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan secara periodik;
g.memberikan informasi kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan secara periodik melalui instansi teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur; dan
h.memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Tujuan dari Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan indikator mutu pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan diselenggarakan untuk dapat menjamin:

a.Akses;
b.Kompetensi teknis;
c.Keamanan;
d.Hubungan antar manusia;
e.Penghormatan dan perhatian; dan
f.Ketepatan waktu.

Pasal 6

Jaminan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas:

a.akses adalah Pelayanan kesehatan terjangkauan dan dapat dicapai;
b.kompetensi teknis adalah karakteristik dasar dari seseorang petugas kesehatan yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja dalam bekerja;
c.keamanan adalah tingkat dimana bahaya lingkungan perawatan diminimalisasi untuk melindungi pasien dan orang lain, termasuk petugas kesehatan;
d.hubungan antar manusia adalah interaksi dan komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien dalam pelayanan kesehatan;
e.penghormatan dan perhatian adalah tingkat dimana pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang perawatan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan pasien serta harapan – harapannya dihargai; dan
f.ketepatan …
f.ketepatan waktu adalah tingkat dimana perawatan atau tindakan pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien tepat waktu.

Pasal 7

Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan cara:

a.pemberian ijin dan monitoring perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
b.pemberian pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk sertifikasi dan / atau akreditasi;
c.penetapan secara berkala tentang jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan yang dibutuhkan; dan
d.pemberian informasi secara berkala kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pemberi biaya (asuransi), lembaga perwakilan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 9

Petunjuk teknis dan / atau petunjuk pelaksanaan keberhasilan peningkatan mutu diukur dengan indikator yang akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

UPAYA PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Penyedia pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan.
(2)Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
(3)Standar, prosedur dan instrument yang digunakan untuk perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
(4)Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan.
(5)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh lintas sektor.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…