DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2014

Nomor: 03
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat; maksud dan tujuan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagaian merupakan kekayaan daerah yang disahkan.
6.Penyertaan ...
9.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PIB/2004 Tahun2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR 4
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu berupa Defiden.
7.Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum, menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Aset Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke PT Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk:
1. a.menjadikan pengelolaan yang profesional, kokoh, dan mandiri;
2. b.mengembangkan usaha perbankan PT Bank Perkreditan Rakyat agar lebih pesat;
3. c.memiliki struktur permodalan yang lebih kuat;
4. d.memiliki kemampuan untuk mendistribusikan potensi ekonomi daerah;
5. e.memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas; dan
6. f.dapat lebih bersaing dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, Efisien ... 5 efisien dan profesional dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat yang disertakan secara bertahap tahun 2005, tahun 2006, tahun 2014 dan tahun 2015, dengan keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang terdiri atas:

a.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
c.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
d.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Segala pengeluaran yang berkenaan dengan Dana Penyertaan Modal ini menjadi tanggung jawab penuh PT. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 6

PT. Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Penyertaan Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Laporan Kinerja Fisik serta Laporan Keuangan setiap bulannya.

Pasal 7

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyertaan Modal akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT Bank Perkreditan Rakyat. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 15 Agustus 2014 BUPATI KUTAI TIMUR, ttd H. ISRAN NOOR Diundangkan di Sangatta pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, H. ISMUNANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3 (3/2014) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur H.Zainuddin Aspan,SH.,Msi Nip.19608016 1990031 008

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…