DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang pengelolaan zakat; azas dan tujuan; organisasi dan pembentukan baznas; lembaga amil zakat; obyek ZIS; lingkup kewenangan BAZNASKab; tata kerja; pembinaan dan pengawasan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten b. d. Kutai Timur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):

2.Undang-Undang... xD - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893), Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 3. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 5. Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Nomor 5235), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 5255), 6.
7.Undang-Undang ... » 3 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508), 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Menetapkan Dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.3.

4.Dewan... 10. 11. 12. 13. 14. » 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Kabupaten Kutai Timur. BASNAZ Kabupaten selanjutnya disebut BAZNAS Kab merupakan Badan Amil Zakat di Kabupaten Kutai Timur. 5. BAZNAS Provinsi selanjutnya disebut BAZNAS Prov adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. 6. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia cg. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kutai Timur. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Infag adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadagah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
16.Kifarat ... 7. 8. 9. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. - 5 - Kifarat adalah Denda Wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Islam. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat. Mustahig adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat. Pengelolaan Zakat, Infag dan Shadagah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infag dan Shadagah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Organisasi Pengelola Zakat, Infag dan Shadagah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infag dan Shadagah sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Badan pelaksana adalah unsur Lembaga BAZNAS yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infag dan shadagah, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelolah Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan swasta. » 6 -

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infag dan shadagah berdasarkan syariah Islamiyah, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infag dan shadagah bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infag dan shadagah sesuai dengan tuntutan agama Islam,
b.meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial: dan Cc. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infag dan shadagah.

BAB III

Pengumpul Zakat dan Infag

Pasal 4

(1)Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
(2)Harta yang dikenai zakat adalah:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya,
2. b.uang dan surat berharga lainnya: Cc. peternakan dan perikanan,
3. d.perindustrian,
4. e.Pertanian ... pertanian, perkebunan, dan kehutanan, pertambangan, hasil pendapatan dan jasa, dan hg » £ rikaz
(3)Perhitungan zakat mal menurut Nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 5

(1)Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNASKab adalah para Muzakki yang terdiri dari:
1. a.perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:
  1. 1.lembaga pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
  2. 2.lembaga instansi vertikal (kementerian/non kementerian)
  3. 3.perusahaan daerah/negara
  4. 4.perusahaan swasta pertambangan, perkebunan dan yang lain-lain.
2. b.sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNASKab untuk wilayah Kecamatan adalah para Muzakki terdiri dari:
  1. 1.pimpinan dan karyawan pada lembaga pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan atau Desa,
  2. 2.para pedagang/pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan atau desa,
  3. 3.para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan atau Desa.
(2)Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNASKab.
(3)BAZNASKab dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Harta Muzakki yang berada dibank atas permintaan Muzakki.
(4)Bagi PNS ...
(4)
(7)- 8 - Bagi PNS dilingkungan Pemeritah Kabupaten Kutai Timur yang beragama Islam yang bersedia mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kab dipotong gaji melalui Bendaharawan. PNS yang berzakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan
(5)penghasilan mencapai Nisab sesuai dengan Syariat Islam. Bagi PNS yang belum mencapai Nisab, maka dianjurkan(6) mengeluarkan Infag kepada BAZNASKab. Kesediaan mengeluarkan zakat dan infag bagi PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan zakat dan infag.

Pasal 6

BAZNASKab dapat menerima harta selain zakat, infag dan shadagah yaitu hibah, wasiat, waris, atau kifarat.

Pasal 7

Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya. Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS dikurangkan dari laba /pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9

Pasal 8

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahig sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahig dan diutamakan untuk Mustahig di wilayah Muzakki. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

Pasal 9

Hasil penerimaan infag, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kifarat sebagaimana dimaksud Pasal 6, didayagunakan untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial. Dengan mendahulukan kemasyarakatan fakir miskin, dana produktif dapat dihibah secara profesional ekonomis dengan (1 memperhatikan norma etika bisnis.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZNAS

Pasal 10

Pengelolaan zakat, infag dan shadagah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan izin/rekomendasi dari BAZNAS Republik Indonesia. Pengelolaan zakat, infag dan shadagah dilakukan oleh LAZ yang telah mendapatkan izin/rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

BAZNAS Kab bertanggungjawab kepada Bupati dan BAZNAS Propinsi. BAZNAS Kab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kab sesuai dengan kebijakan BAZNAS. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kab mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…