DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum RPJMD Kutai Timur Tahun 2016-2021; asas dan tujuan; ruang lingkup; visi dan misi; pengendalian dan evaluasi; perubahan rencana pembangunan daerah; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), Sebagaimana ... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 3. 4. 5. 6. Pembangunan Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR Memutuskan ... MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016-2021.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI BAB III : GAMBARAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB IV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Kebijakan ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur. Bupati adalah Bupati Kutai Timur. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 1 (satu) tahun. 3. 4. 5. 6. 9 7.

8.Rencana... 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan Strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 8. 9. Daerah Kabupaten Kutai Timur. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan asas:(1 manfaat: berkeadilan, keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif dan efisien, dan a. kemandirian. RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD merupakan:

a.penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD,dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah:
b.Mewujudkan ... Cc. d e. f h. 1. b.

(4)mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta dengan Kabupaten yang berbatasan:dan sebagai pedoman dalam: 1) penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun: 2) penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,dan 3) penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. b.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a.Gambaran Umum Kondisi Daerah: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Visi dan Misi: Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah, dan Indikasi program dan kerangka pendanaan.

Pasal 5

RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas: b. c. d. e. f£ (1

(2)
(1)
(2)BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI dan MISI

Pasal 6

Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”. Misi RPJMD meliputi:

a.meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa: mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri, meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata: mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkaan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia: mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik: b. d. e. B 8

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional. Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada (1

(2)ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional: dan/atau
d.Merugikan ...

(2)
(3)
(3)
1. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa RKPD.

Pasal 9

Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama (1

(2)periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

...

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2016 BUPATI KUTAI TIMUR, H. IJMUNANDAR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…