DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, Pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi Administratif, Penyidikan, Pidana, dan Peralihan. Bahwa terkait persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan bangunan gedung fungsi khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring pesatnya perkembangan pem bangunan daerah di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya penyelenggaraaan bangunan oleh masyarakat, yang dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan, kaidah serta norma norma yang berlaku;
b.bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan 1ingkungannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, diamanatkan bahwa Pemerintahan daerah dapat mengatur bangunan gedung dengan Peraturan Daerah; d . B ah w a . . . - 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 t.entang Perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5.Peraturan ... Mengingat . 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 4532); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan Perangkat Daera.h sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupa.ti Kutai Timur. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.Bangunan ... 1. 2. \ 3. 4. 4
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedungyang fungsinya untuk kepentingan publik, baikberupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupunfungsi sosial dan budaya.
7.Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedungyang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang da]am pembangunan dan/atau pemanfaatannyamembutuhkan pengelolaan khusus dan/ ataumemiliki kompleksitas tertentu yang dapatmenimbulkan dampak penting terhadap masyarakatdan lingkungannya
8.Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk climanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
9.Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara. turun temurun, untuk climanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
10.Klasifikasi ... \ . 5
10.Klasifkasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi darifungsi Bangu.nan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 1 1 . Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasitentang persyaratan tata bangunan dan lingkunganyang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.
12.Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang cliberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemilik Bangunan Gedunguntuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
13.Permohonan 1MB adalah permohonan yang dilaku.kan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untukmendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
14.Garis Sempa.dan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya clidirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau ba.tas persil atau tapak.
15.Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingka.t KDB adalah angkapersenta.se perbandingan antara luas seluruh lantaidasar Bangunan Gedung dan luas Iahan/tanahperpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasaisesuai rencana tata ruang dan rencana tatabangunan. dan lingkungan.
16.Koefisien ... . 6
16.Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya clisingkat KLB adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh lantaiBangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/ daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruangdan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17.Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KOH adalah angkapersentase perbandingan antara luas seluruh ruangterbuka di luar Bangunan Gedung yangdiperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan danluas tanah perpetakan/daerah perencanaan yangdilruasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.
18.Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angkapersentase perbandingan anta.ra luas tapak basemendan luas lahan/tanah perpetakan/ daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruangdan rencana ta.ta bangunan dan lingkungan.
19.Pedom.an Teknis adalah acuan teknis yangmerupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknispenyelenggaraan Bangunan Gedung.
20.Standar Teknis adalah standar yang dibakukansebagai standar tata cara, standar spesifikasi, danstandar metode uji baik berupa Standar NasionalIndonesia maupun standar internasional yangdiberlaku.kan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. 2 1 . Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW ada1ah basil perencanaan tata ruangwila.yah kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkandengan peraturan daerah.
22.Rencana ... 8
27.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulisdan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalamproses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
28.Pemanfaatan Bangu.nan Gedung adalah kegiatan memanfaatkanBangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasukkegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
29.Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruhatau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atauprasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu gunamenyatakan keJaikan fungsi Bangunan Gedung.
30.Laik Fungsi adaJab suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. 3 1 . Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedungbeserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.
32.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki. dan/atau menggantibagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangu.nan Gedung tetap Laik Fungsi.
33.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung clan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
34.Pembongkaran ... 9
34.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasa.rana dan sarananya.
35.Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung.
36.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang m.enuru.t hukum sa.h sebagai Pemilik Bangu.nan Gedung.
37.Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/ataubukan Pemilik Bangunan Gedung berdasa.rkan kesepakatan denganPemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
38.Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberika.n Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
39.Pengka.ji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknisatas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Pengawas ... - 1 0
40.Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan 1MB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
41.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
42.Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan penda.pat dan pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
43.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum ant.ara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
44.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
45.Pengaturan ... - 1 1
45.Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
46.Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
47.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tert:i.b penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah. - 1 2

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan,kesehatan, kenyamanan, keamanan - dan kemudahan; dan·
c.mewujudkan kepastian hukum dalarn penyelenggaraan bangunan gedung. Paragraf3 Lingkup

Pasal 4

(1)Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, Pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi Administratif, Penyidikan, Pidana, dan Peralihan.
(2)Bahwa terkait persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan bangunan gedung fungsi khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. - 1 3

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

( 1 ) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

(2)Fungsi Bangunan Gedung meliputi: a . bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal; b . bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah; c . bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha; d . bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya; e . bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/a tau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
1. f.bangunan Gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini.

Pasal 6

( 1 ) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggaJ dapat berbentuk:

a.bangunan rumah tinggal tunggal; b . bangunan rumah tinggaJ deret; c . bangunan rumah tinggal susun; dan d . bangunan rumah tinggal sementara.

(2)Bangunan . . . . 1 4
(2)Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
1. a.bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.ba.ngunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
6. f.bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
(3)Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
1. a.bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
2. b.bangunan gedung perdagangan seperti ba.ngu.nan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
3. c.bangunan gedung Industri/pabrik;
4. d.bangunan gedung perhotelan seperti bangu.nan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
5. e.bangunan gedung wisata dan rek:rea.si seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
6. f.bangunan gedung t.erminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti. kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;bangunan sarang burung wallet;
7. g.bangunan gedung tempat penyimpanan. sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
8. h.bangunan gedung t.empat penangkaran atau budidaya seperti bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
(4)Bangunan ... - 1 5
(4)Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
1. a.gangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah tam.an kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
2. b.bangunan ged.ung pelayanan kesehatan seperti banguna.n puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
3. c.bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
4. d.bangunan ged.ung la.boratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
5. e.Bangunan Gedung pelayanan umurn seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(5)Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/ atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
(6)Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah dengan toko (ruko);
2. b.bangunan rumah dengan kantor (rukan);
3. c.bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran;
4. d.bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran- perhotelan; dan sejenisnya. . 1 6 Pasa.17
(1)Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi bencana, lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan.
(3)Klasifkasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah memiliki desain prototip;
2. b.bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta. memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; dan
3. c.bangunan gedung khusus, yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerluka.n penyelesaian/teknologi khusus.
(4)Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:
1. a.bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tah.un;
2. b.bangunan gedung semi permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima] sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan
3. c.bangunan gedung permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
(5)Klasifikasi ... 1 7
(5)Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:
1. a.tingkat risiko kebakaran rendah, yai.tu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakamya rendah;
2. b.tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakamya sedang;dan
3. c.tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
(6)Klasifikasi berdasarkan zonasi bencana meliputi: kawasan longsor, rawan banjir, dan gelombang pasang, tingkat kerawanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(7)Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
1. a.bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
2. b.bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman;dan
3. c.bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
(8)Klasifikasi . . . 1 8
(8)Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi:
1. a.bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
2. b.bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sa.mpai dengan 8 lantai; dan
3. c.bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
(9)Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: a, bangunan gedung milik negara, yaitu bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain;
1. b.bangunan gedung milik perorangan, yaitu bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan ;dan
2. c.bangunan gedung milik badan usaha, yaitu bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.

Pasal 8

( 1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.

(2)Fu n g s i . . . . 1 9
(2)Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harussesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalamRTRW, RDTR, dan / atau RTBL.
(3)Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkanoleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuanpermohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4)Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarka.n RTRW, RDTR dan/ atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal 9

( 1 ) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.

(2)Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/ atau RTBL.
(3)Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
(4)Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus dikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
(5)Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah. -20

BAB III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

( 1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyarata.n administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.

(2)Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi:
1. a.status hak atas t.anah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. b.status kepemilkan Bangunan Gedung; dan
3. c.IMB.
(3)Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
1. a.persyaratan tata ba.ngunan dan lingkungan yang terdiri atas: 1 . persyaratan peruntukan. lokasi;
  1. 2.intensitas bangunan gedung;
  2. 3.arsitektur bangunan gedung;
  3. 4.pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;dan
  4. 5.rencana tata bangunan dan lingkungan.
2. b.persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
3. l.persyaratan keselamatan;
  1. 2.persyaratan kesehatan;
  2. 3.persyaratan kenyamanan;dan
  3. 4.persyaratan kemudahan. 2 1
(2)Status hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah 1ainnya yang sah.
(3)Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedu.ng hanya dapat didirikan dengan izinpemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanahatau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulisantara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanahdengan Pemilik Bangunan Gedung.
(4)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban parapihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, sertafungsi Bangunan Gedung dan jangka waktupemanfaatan tanah. (S) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
(6)Bangunan Gedung yang karena faktor adat istiadat atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati.
(7)Bangunan . . . - 2 2
(7)Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kabupaten.

Pasal 12

( l } Status kepernilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

(2)Penetapan status kepemi.likan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses [MB dan/ a tau pada saat pendataan Bangunan Gedung Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas Bangunan Gedung.
(3)Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
(4)Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
(5)Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
(6)Pengalihan . . . kepemilikan -23
(6)Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu hams mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
(7)Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…