DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi aen] atau badan. Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pembiayaan melalui optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah khususnya disektor retribusi;
b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada perorangan dan badan hukum yang memanfaatkan dan mendapatkan layanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan penjualan produksi usaha daerah pada Balai Benih Ikan yang dike lola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, perlu ditetapkan nama, subjek, objek, dan besar retribusinya;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produksi Usaha Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomorl75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR dan Menetapkan BUPATI KUTAITIMUR MEMUtUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN lKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi aen] atau badan.
5.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi aexx] atau Badan.
6.Jasa Usaha adalah jasa yang sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7.Wajih Retribusi adalah orang pribadi dan Zatau Badan yang menurut Peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8.Badan adalah adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Jainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Surat ...
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danjatau sanksi administratif berupa bunga danj atau denda.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

BAB II

RETRIBUSITEMPAT PELELANGAN TKAN

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Tempat Pelelangan lkan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2)Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki danj atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh dan menggunakan pelayanan jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Prinsip dan sa saran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Pelelangan Ikan dilakukan secara efisien dan berorien tasi pada harga pasar. BABIIl RETRlBUSI PENJUALANPRODUKSI USAHADAERAH

BAB III

...

Pasal 10

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adaJah penjualan hasil produksi usaha benih ikan yang dimiliki dan Iatau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha benih ikan yang disediakan, dimiliki darr/atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. PasaJ 11 Subjek Retribusi PenjuaJan Produksi Usaha Daerah adaJah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. - ,-

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan produksi yang dihasilkan.

Pasal 14

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah clidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana climaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABIV PENINJAUANTARIF RETRIBUSI

Pasal 16

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan ...
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 17 Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 20/0 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…