MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH KEPADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KUTAI TIMUR (PERSERODA). BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah aset Daerah yang dipisahkan, dimasukkan kepada setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dipibak lain untuk memperoleh ekonomis seperti bunga, devisa, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
6.PT Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR adalah perusahaan perseroan Daerah dengan jenis usaha bank perkreditan rakyat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dividen adalah keuntungan PT BPR yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8.Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.
Pasal ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
b.peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
c.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.