DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal Daerah; 3. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; 4. Pengelolaan; 5. Dividen atas Penyertaan Modal Daerah; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH KEPADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KUTAI TIMUR (PERSERODA). BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah aset Daerah yang dipisahkan, dimasukkan kepada setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dipibak lain untuk memperoleh ekonomis seperti bunga, devisa, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
6.PT Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR adalah perusahaan perseroan Daerah dengan jenis usaha bank perkreditan rakyat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dividen adalah keuntungan PT BPR yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8.Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah. Pasal ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
b.peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
c.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal Daerah kepada Pl' BPR digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil di Daerah.

a.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
c.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enarn milyar rupiah); dan
d.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II

PENYERTAANMODALDAERAH Pasal 4 Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Pf BPR sarnpai tahun 2015 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penarnbahan Penyertaan Modal Daerah ke dalarn modal saharn Pf BPR sarnpai tahun 2024 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
2. a.Tahun 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
3. b.Tahun 2024 sebesar RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh milyar rupiah); dan
4. c.dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka jumlah penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah).
(2)Dalam hal keuangan Daerah mampu memberikan Penyertaan Modal pada 1 (satu) tahun anggaran, maka Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan dalam 1 (satu) tahun yang telah ditetapkan.
(3)Dalam hal APBD-Perubahan Daerah tidak memungkinkan melakukan penyertaan Modal Daerah pad a tahun yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal Daerah akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT BPR melalui analisis investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 6

Pasal 7

Pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PT BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT BPR melaporkan hasil pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk laporan kinerja fisik dan laporan keuangan setiap bulannya, yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati. BAB ...

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…