DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 7 Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada aktaakta pencatatan sipil.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TlMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TlMUR. Pasal I ... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
6.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8.Kepala Desa ...
8.Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Adrninistrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Adrninistrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencataan sipil.
11.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
14.Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas Kependudukan dan pendataan pelaporan peristiwa penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
15.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
16.Nomor ...
16.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
18.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19.Rekaman Elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
20.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22.Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
23.ljin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24.Tjin ...
24.Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
26.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
27.Pelayanan Digital adalah pelayanan Administrasi Kependudukan dari format analog menjadi digital sehingga lebih mudah untuk diproses, disirnpan, dikelola, dan didistribu sikan .
28.Petugas Rahasia Khusus adalah Reserse dan petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisislinya.
29.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa kelurahan atau nama lainnya.
30.Penduduk Rentan Admin istrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan karena bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat di daerah terbelakang.
31.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara Kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
32.Pindah ...
32.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang barn.
33.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
35.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
1. a.koordinasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan; penyelenggaraan Administrasi
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang AdnUrilstrasiKependudukan;
6. f.Penugasan ...
7. f.penugasan kepada Kecamatan dan Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
8. g.penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
9. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2)Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

3.Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatatat peristiwa penting;
b.memberikan pelayanan yang sarna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.
1. 4.Ketentuan ...
2. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta- akta pencatatan sipil.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Diantara pasal 7 dan 8 disisipkan satu pasal yakni pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Instansi Pelaksana wajib menerbitkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2)Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
(3)Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ...
6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Petugas Registrasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Instansi Pelaksana dapat membentuk UPT Instansi Pelaksana yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan yang secara geografis berdekatan.
(2)UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3)Instansi Pelaksana dapat melimpahkan kewenangan Administrasi Kependudukan kepada kecamatan secara bertahap.

8.Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 12 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah mengikuti perubahan domisili serta selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk, sebagai dasar penerbitan KK dan KTP el.
(3)Dihapus.
(4)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
(5)Penerbitan NIK bagi bayi lahir diluar wilayah administrasi Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya sebagai Penduduk.

9.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1)Pendatang yang telah tinggal darr/atau bekerja selama 1 tahun di Daerah wajib memiliki KTP-elDaerah.
(2)Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang disyaratkan Instansi Pelaksana
(3)Instansi Pelaksana bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait lainnya berhak melakukan kegiatan yustisi terhadap masyarakat yang berdomisili di Daerah yang tidak memiliki KTP-el Daerah.

10.Ketentuan ...
10.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Setiap kelahiran Penduduk yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
2. b.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing; dan
4. d.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…