DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan daerah, sasaran penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal, mekanisme percepatan penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, kriteria dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha, koordinasi pengendalian dan evaluasi, pembinaan pengawasan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pemberian Insentif dan Kemudahan Modal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tan g Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten ... 2 Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuhlik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR dan BUPATI KUTAITIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHANPENANAMANMODAL.

BAB I

...

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sarna dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
1. 1.kemandirian; dan J. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. Pasa13 Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dimaksudkan untuk menarik Penanam Modal melakukan Penanaman Modal di Daerah, dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk:

a.merangsang investor menanamkan modalnya;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.mengolah ... 5
f.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dati luar negeri;
g.meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
h.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. BABII KEWENANGAN DAERAH Pasal 5 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII SASARANPENANAMAN MODAL Pasa16 (I) Sasaran Penanaman Modal meliputi:
a.sektor lingkungan hidup;
b.sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
c.sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
d.sektor kesehatan;
e.sektor pariwisata;
f.sektor industri;
g.sektor perdagangan dan jasa penunjang;
h.sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
1. 1.sektor perumahan dan pemukiman;
j.sektor perhubungan, telekomunikasi danjasa informasi; dan
k.sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup.

(2)Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 6 BABIV PELAYANAN PENANAMAN MODAL

BAB IV

...

Pasal 7

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan Penanaman Modal.
(2)Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyederhanaan dokumen;
2. b.kemudahan proses;
3. c.waktu penyelesaian Perizinan yang singkat; dan
4. d.bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan Penanaman Modal. BABV KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL Pasal 8
(1)Penanam Modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan Penanaman Modal.
(2)Pelayanan percepatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada calon Penanam Modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Pelayanan percepatan Penanaman Modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan Penanaman Modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi Penanaman Modal.

Pasal 9

Bentuk pelayanan percepatan Penanarnan Modal atau calon Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk Penanam Modal dalam negeri atau Penanam Modal asing. 7 BABVI MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

(1)Pelaksanaan percepatan Penanaman Modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang atau sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon Penanam Modal.
(2)Sebelum menyepakati pelaksanaan Penanaman Modal, Penanam Modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing- masing.
(1)Calon Penanam Modal yang akan memulai Penanaman Modal wajib memenuhi segala persyaratan Perizinan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman Modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam petjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi Daerah.
(3)Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.waktu kontrak;
2. b.pembagian keuntungan;
3. c.hak dan kewajiban; dan
4. d.sanksi bagi yang melanggar perjanjian kontrak.
(5)Hak dan kewajiban setiap pelaku kemitraan dalam Penanaman Modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan. 8
(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian dana stimulan; dan/ atau
4. d.pemberian bantuan modal.
(2)Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta diatur dengan Peraturan Daerah.
(3)Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
1. a.jaminan ke bank; dau/atau
2. b.penyertaan modal dan aset sesuai dengan kemampuan Daerah.
(1)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi Penanaman Modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; c.. penyediaan laban atau Iokasi;
3. d.pemberian bantuan teknis;
4. e.percepatan pemberian Perizinan;
5. f.pemberian pelatihan kepada para investor kecil dan menengah;
6. g.pemberian bantuan promosi investasi; dan
7. h.pemberian kesempatan Penanaman Modal.
(2)Penyediaan ... 9
(2)Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.peta potensi ekonomi Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
2. h.pemanfaatan jalan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai transportasi umum;
3. c.memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi;
4. d.pengelolaan air limbah dan sampah;
5. e.jaringan air bersih; dan
6. f.jaringan informasi, telekomunikasi dan publikasi.
(4)Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan kepada:
1. a.informasi kawasan yang menjadi prioritas pengembanngan ekonomi Daerah;
2. b.bantuan teknis pengadaan laban; dan/ atau
3. c.percepatan pengadaan lahan.
(5)Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dapat berupa:
1. a.bimbingan teknis;
2. h.pelatihan, tenaga ahli;
3. c.kajian; dan/ atau
4. d.studi kelayakan.
(6)Percepatan pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui instansi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu meliputi:
1. a.pemberian fasilitasi percepatan kemudahan pelayanan Perizinan dan non perizinan; dan/ atau
2. b.memberikan pendampingan bagi para Penanam Modal yang ingin berinvestasi.
(7)Pemberian ... 10
(7)Pemberian pelatihan kepada para investor kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.menyelenggarakan pelatihan dan Pembinaan usaha, dan/ atau
2. b.mengikutsertakan pelatihan dan Pembinaan usaha yang diselenggarakan oleh pihak lain.
(8)Pemberian bantuan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
1. a.mengikut sertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
2. b.mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya;
3. c.menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; danfatau
4. d.memberikan fasilitas untuk menyelenggarakan promosi.
(9)Pemberian kesempatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu calon Penanam Modal diberikan kesempatan untuk:
1. a.mempelajari potensi Penanaman Modal di Daerah yang dilandasi oleh itikad baik; dan
2. h.melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan untuk menanamkan modal.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan lebih dari satu Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Penanam Modal di Daerah.

a.memberikan ... 11
a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.termasuk skala prioritas tinggi;
h.termasuk pembangunan infrastruktur;
i.melakukan alih teknologi;
j.melakukan industri pionir;
k.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
o.mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
a.Penanam Modal yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
b.usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. 1.lingkup usaha;
2. 2.kinerja manajemen; dan
3. 3.perkembangan usaha.
c.khusus untuk usaha mikro, usaha keeil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan. Pasa117 ... 12 Pasa117

(1)Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2)Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua
2. b.Sekretaris
3. c.Anggota : Sekretaris Daerah; : Kepala Bagian Perekonomian;
  1. 1.Kepala Lembaga yang menerbitkan Perizinan dalam bidang usaha;
  2. 2.Kepala Lembaga yang menerbitkan Perizinan dalam bidang usaha;
  3. 3.Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
  4. 4.Akademisi. Pasa118 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas untuk:
4. a.melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
5. b.melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
6. c.menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
7. d.menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
8. e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
9. f.menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
10. g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan Iatau kemudahan Penanaman Modal.

BAB VIII

KRITERIADANTATACARAPEMBERIANINSENTIF DAN KEMUDAHANPENANAMANMODAL

Pasal 19

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan Iatau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f. 13

(1)Pemerintah Daerah melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
(2)Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
(3)Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
(4)Ketentuan mengenai penilaian kriteria penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal barn paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
(2)Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/ atau mengalami kepailitan.
(3)Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi. BABIX JENIS USAHA Pasal 22 Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. h.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha ... 14
5. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
6. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus; dan
7. f.usaha yang mendukung penegmbangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
8. a.penyusunan kebijakan dan program;
9. b.pelaksanaan;
10. c.pemantauan;
11. d.evaluasi; dan
12. e.pengendalian percepatan Penanaman Modal.
(1)Pengendalian Penanaman Modal dan percepatan Penanaman Modal dilakukan dengan cara:
1. a.pemantauan;
2. b.Pembinaan;
3. c.Pengawasan; dan
4. d.penindakan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan ... 15
2. a.memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan Penanam Modal dalam negerijPenanam Modal asing yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal; dan
3. b.memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan Penanam Modal dalam negerijPenanam Modal asing.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpanganjpelanggaran pelaksanaan Penanaman Modal oleh perusahaan; dan
2. b.mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal.
(5)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menindaklanjuti atas penyimpanganjpelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan Penanam Modal dalam negerijPenanam Modal asing setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada DinasjBadan yang membidangi Penanaman Modal dan masing-masing 1 (satu) rangkap lainnya disampaikan kepada:
1. a.badan koordinasi Penanaman Modal;
2. b.bank indonesia; dan
3. c.perangkat Daerah terkait.
(4)Pelanggaran ... 16
(4)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administatif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pencabutan pemberian Insentif danj atau kemudahan Penanaman Modal;
3. c.pencabutan izin;
4. d.pembubaran;
5. e.pemberhentian sementara; danj atau
6. f.denda administrative. Pasa126
(1)Penerima insentif danjatau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif danjatau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha,

Pasal 27

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Penanaman Modal yang memperoleh insentif danj atau kemudahan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Pasa128 Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati. BABXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29
(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2)Pengawasan ... 17
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat Pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sedang dalam proses, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah In1.
(2)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Juli 2019 BUPATIKUTAITIMUR, ttd ISMUNANDAR Diundangkan di Sangatta pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKUTAITIMUR, ttd IRAWANSYAH LEMBARANDAERAH KABUPATENKUTAITIMURTAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTANTIMUR : 46/2/2019 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Ke 'an H LAMPIRAN PERATURANDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHANPENANAMANMODAL DAFTARJENIS PENGURANGAN, KERINGANAN,ATAUPEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. BENTUK DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH NO. URAIAN KETERANGAN

1.Insentif Penanaman Modal Penanaman modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan pembayaran danj'atau pembebasan pajak daerah pengurangan darr/atau keringanan dan atau pembebasan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah NO. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KETERANGAN JENIS PAJAK
1.PAJAK KABUPATEN Pengurangan pajak terutang, keringanan atau

a.Pajak Reklame; pembebasan pajak daerah dan atau retribusi
b.Pajak Penerangan Jalan; daerah sesuai kemampuan keuangan dan
c.Pajak Parkir; kebijakan daerah
d.Pajak Air Tanah; dan
e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
1. 2.RETRIBUSI KABUPATEN
a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c.Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
d.Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f.Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran;
g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
h.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
1. 1.Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
j.Retribusi Pelayanan TeraJ Tera Ulang; k.RetribusiPelayanan Pendidikan;
l.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; m.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; n.RetribusiTer.rrrinru;
o.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
p.Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
q.Retribusi Penyebrangan di Air,
r.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
s.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
t.Retribusi Izin Trayek. II. FORMAT PENILAIAN
a.VARIABEL PENILAIAN NO. VARIABEL INDlKATOR PARAMETER NILAI 1 Besaran Besarnya investasi yang a. Nilai investasi Rp. 1 Investasi akan diinvestasikan 100.000.000.000,- dalam pembukaan usaha (seratus milyar rupiah) atau perluasan usaha sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh roilyar)
b.Nilai investasi Iebih dari 2 Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)
c.Nilai investasi lebih dari 3 Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) 2 Penyerapan Penggunaan tenaga kerja a. Ada penyerapan tenaga 1 Tenaga Kerja lokalyang kerja lokal 50 (lima Lokal dibutuhkan/ dipekerjakan puIuh) orang sampai dalam usahanya dengan 150 (seratus lima puIuh orang)
b.Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang
c.Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang 2 3 3 Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Badan usaha/ penanam a. Penanam modal tidak modal yang menerapkan memiliki dokumen prinsip-prinsip UKL/UPL keseimbangan dan modal k dil
b.Penanam ea an, serta memiliki dokumen pemanfaatan sumber UKL/UPL namun tidak daya alam dan taat pada melakukan daur ulang rencana tata ruang yang limbahnya (produksi telah ditetapkan bersih)
c.Penanam memlliki UKL/UPL melakukan limbahnya bersih) modal dokumen dan daur ulang (produksi 1 2 3 4 Melakukan Alih Teknologi Penanam modal yang a. Belum ada memberikan kesempatan teknologi kepada pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat maupun dalam meningkatkan masyarakat pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal transfer kepada daerah kepada
b.Transfer telrnologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD
c.Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat 3 dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal 1 2 5 Merupakan Industri Prionir Penanam modal yang a. membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dahun mendukung produk unggulan daerah
c.Usaha penanam modal adalah jenis usaha 3 baru yang merrillild keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) Usaha penanam modal adalah jems usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)
b.Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) 1 2 6 Bennitra dengan UMKMK Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
a.Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional
b.Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja
c.Penanam modal 3 melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil 1 2 7 Pembangunan Infrastruktur Penanam modal yang a. mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Penanam modal dalam usahanya menyertakan pembangunan dan Fasum yang tidak Fasos 1 2
b.Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten Kutai Timur
c.Penanam modal yang 3 dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri
b.SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL
1. 1.Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
a.Skor nilai antara 1 sampai 7
b.Skor nilai antara 8 sampai 15
c.Skor nilai antara 16 sampai 23 = Prioritas Rendah = Prioritas Sedang = Prioritas Tinggi
1. 2.Tabel Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Skala Prioritasnya Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Prioritas Rendah Prioritas Sedang Prioritas Tinggi Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih besar dari 500/0 (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah. Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih besar dari 75% (tujuh puluh linrua persen) sampai 1000/0 (seratus persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah.
2. 3.Jangka Waktu dan Frekuensi Bentuk dan Besaran Pemberian InsentifPajak dan Retribusi Daerah Penanam Modal Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Baru Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya Bagi Penanam Modal Lama yang Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha akan melakukan perluasan penanam modal akan melakukan perluasan usaha usaha BUPATI KUTAI TIMUR, ttd ISMUNANDAR Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Kep H Waluyo eryawan. SH Pembina TK. II IVb NIP. 19670908 199403 1 003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…