DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah No. 2 mengatur tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penyelenggaraan bantuan hukum; b. kerjasama penyelenggaraan bantuan hukum; c. jenis bantuan hukum; d. hak dan kewajiban; e. syarat pcmberian bantuan hukum; f. larangan; g. pengawasan; h. sanksi administratif; dan i. pendanaan. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN.

BAB I

...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaien Kutai Tirnur.
2.Pemerintahadalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Tirnur.
4.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pembcri Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang kondisi sosial dikategorikan rniskin yang dibuktikan dengan dokumen Keterangan Tidak Mampu dad Kelurahan / Dcsa.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adaIah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masaJah hukum melaIui proses peradilan.
9.Non Litigasi adalah cara penyelesaian rnasalah hukum di luar proses peradilan
10.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleb Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu.
12.Verifikaei adaJah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan dan dokumen yang diserahkan olch Pemberi Bantuan Hukum. Pasa! 2 Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan asas:

a.keadilan:
b.persamaan kedudukan di daJam hukum;
c.keterbukaan ...
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabiltas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses kcadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dcngan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.kerjasama penyelenggaraan bantuan hukum;
c.jenis bantuan hukum;
d.hak dan kewajiban;
e.syarat pcmberian bantuan hukum;
f.larangan;
g.pengawasan;
h.sanksi administratif; dan
i.pendanaan. BAB 11... BABIn KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasa!8

(1)Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Iernbaga Bantuan Hukurn baik di dalam atau di luar daerah atau organisasi kemasyarakatan yang memeriuhi kctentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pasa!9
(1)Pemerintah Daerah membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan proposal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dan disetujui oleh Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2)Tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati merupakan batasan tertinggi penyaluran daJam Bantuan Hukum. BABTV JENTS BANTUAN HUKUM
(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan.Zatau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pernberian Bantuan Hukurn secara litigasi sebagaimana dirnaksud pacta ayat
(1)dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan Zatau menjaJankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan ...
3. b.pendampingan dari/atau menjalankan kuasa dalam proses perneriksaan di persidangan; atau
4. c.pendampingan darr/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dilakukan oleh:
1. a.advokat;
2. b.paralegal yang didampingi advokat;
3. c.dosen; darr/atau
4. d.lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pernberian bantu an hukurn secara non Litigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum:
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi:
7. g.pemberdayaan masyarakat:
8. h.pendarnpingan di luar pengadilan; dan Zatau
9. i.drafting dokumen hukum. BABV ...
(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan Zatau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukurn yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan stan dar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat; dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penerirna Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi darr/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.mernbantu keJancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara,
(1)Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum,
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. e.mengeluarkan ...
6. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
8. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum YaJ.1g direkrut;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(3)Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan Zatau
3. c.pembatalan perjanjian kerja sama. BABVI ...
4. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
5. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
6. c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

BAB VII

SANKS!

Pasal 15

(1)Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterirna; dan /atau
3. c.pembatalan perjanjian kerja same.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VHl LARANGAN

Pasal 16

Pernberi Bantuan Hukum dilarang:

a.menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukurn; dan
b.menerima ...
b.menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dari/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. BABIX PENGAWASAN Pasal 17

(1)Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABX PENDANAAN Pasa118 (J) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari:
1. a.hibah atau sumbangan sukarela; dan Zatau
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang hukurn.
(4)Dalam mengalokasikan anggaran, Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal ...

Pasal 19

Dalarn penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud PasaJ 5 dan Pasal 18 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1)Pemberi Bantuan Hukurn yang melanggar kctcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XLI

KETENTUAN PENU1'UP Pasal 21 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 7 JuJ i 2021 BUPATI KUTAI TIMUR, c~ ARDlANSYAH SULAlMAN Diundangkan di Sangatta pada tanggal 7 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAl TlMUR, s;aAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVlNSI KALIMANTAN TIMUR: (64.07/1/09/2/2021) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUTAlTIMUR NOMOR ... TAHUN ... Tentang BANTUANHUKUMBAGIMASYARAKATMISKIN I. UMUM Kebijakan peningkatan kcsejahteraan Masyarakat Miskin melalui pcndekatan ekonomi telah dilakukan Pemerintah Daerah dengan program penanggulangan kemiskinan. Scmentara kebijakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, tennasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, rnerupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implernentasi Negara Hukum yang mengakui dan rnelindungi serta menjarnin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukurn, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin tcrlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin. Materi pokok yang diatur dala.m Peraturan Daerah ini diantaranya mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Ketjasama Pemberi Bantuan Hukum, Pcrlindungan Pemberi Bantuan Hukurn, Hak dan Kewajiban, Syarat Pemberian Bantuan Hukum, Larangan, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jeJas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kcwajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib, Huruf b Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mcmpunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada rnasyarakat untuk mernperoleh informasi secara Jengkap, bcnar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Hur1..lfd Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adaJah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeJenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. PasaJS Cukup jelas, Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas. Pasall0 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…