DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

LPPL Radio dan Televisi dalam menyelenggarakan penyiaran mendapatkan izin penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dewan Pengawas berwenang menetapkan program umum tahunan LPPL Radio dan Televis

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, keberadaan radio dan televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambunagn informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif;
b.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pembentukan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Kutai Timur guna memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai pembentukan lembaga penyiaran publik lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala.m huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi; Mengingat ... Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYlARANPUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Tirnur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi yang selanjutnya disebut LPPL Radio dan Televisi adalah lembaga penyiaran radio Dan televisi yang berbentuk badan hokum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6.Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio dan Televisi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio dan Televisi yaitu unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik.
8.Manajemen Penyelenggara Penyiaran adalah segala sesuatu yang mengatur sumber daya manusia, program, produksi dan keuangan.
9.Kolegial adalah mengikat bersarna sarna atau seluruhnya, selain ke direksi dan bawahannya, juga dewan pengawasnya dan atasan atau institusi induknya Pasal 2 ...

Pasal 2

Pembentukan LPPLRadio dan Televisi bertujuan untuk:

a.menjadi media pendidikan dan informasi;
b.menjadi media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.melestarikan budaya daerah dan hiburan yang sehat;
d.mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
e.menjadi perekat sosial.

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPLRadio dan Televisi.
(2)LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama RPD Kutai Timur dan TV Kutai Timur.
(1)LPPL Radio dan Televisi merupakan badan hukum yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)LPPLRadio dan Televisi berkedudukan di Daerah. BABIII PERIZINAN

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

LPPL Radio dan Televisi dalam menyelenggarakan penyiaran mendapatkan izin penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIV ... BABrV ORGANISASI

(1)Organisasi LPPL Radio dan Televisi terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi; dan
3. c.Manajemen Penyelenggara Penyiaran.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Dewan Direksi, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD.
(2)Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(4)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur PemerintahDaerah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas untuk:

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
2. b.posisi LPPLRadio dan Televisi;
3. c.asumsi LPPL Radio dan Televisi yang dipakai untuk penyusunan rencana jangka panjang; dan
4. d.penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerjajrencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
(2)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rencana induk disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(4)Rencana induk LPPL Radio dan Televisi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. PasallO Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 11

Dewan Pengawas berwenang menetapkan program umum tahunan LPPL Radio dan Televisi.

(1)Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang rnasing-masing memimpin divisi atau bagian.
(2)Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/ atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dewan Direksi bertugas untuk:

a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan;
b.memimpin dan mengelola LPPL Radio dan Televisi sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.Mewakili ...
g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
h.menjalin kerja sarna dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

(1)Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri atas:
1. a.struktur organisasi dan tata kerja;
2. b.sumber daya manusia dan keahliannya; dan
3. c.sistem penggajian.
(2)Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah. Pasa115
(1)Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik.
(2)Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa116
(1)Penyelenggara LPPL Radio dan Televisi memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
(2)Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. BABV ... BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
(1)Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas merupakan Warga Negara Indonesia yang:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.sehatjasmani dan rohani;
4. d.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
5. e.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara;
6. f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
7. g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran pu blik;
8. h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
  1. 1.non partisan.

Pasal 18

(1)Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio dan Televisi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. h.mengundurkan diri;
3. c.Tidak ...
4. c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
5. d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. e.terlibat dalarn tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Daerah;
7. f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
8. g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (2).
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalarn proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalarn jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyarnpaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6)Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 19

(1)Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas ..
(2)Persyaratan ...
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
5. e.berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
6. f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
7. g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan darr/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
8. h.tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
  1. 1.tidak memiliki jabatan lain; dan J. non partisan.

Pasal 20

(1)Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas dalam bentuk surat keputusan
(2)Calon Dewan Direksi terpilih, diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…