DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan; 3. Kewenangan Pemerintah Daerah; 4. Perencanaan; 5. Pelaksanaan; 6. Pemantauan dan Evaluasi; 7. Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Sanksi; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap perempuan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
b.bahwa untuk memberikan satu pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan khususnya bagi perempuan korban kekerasan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan anak, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedornan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUTAITIMUR dan BUPATIKUTAITIMUR MEMUTUSKAN... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalarn garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sarnpai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
7.Perlindungan . . . BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
7.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak- haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
8.Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak korban yang meliputi layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
9.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar , menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.
10.Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi yang tidak terpenuhi hak-haknya.
11.Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan Perempuan Korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
12.Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Perempuan Korban Kekerasan agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/ atau masyarakat.
13.Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan Korban Kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
14.Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Perempuan Korban Kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15.Bantuan ... BUPATIKUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
15.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pen damping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/ atau Perempuan Korban Kekerasan.
16.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Perempuan Korban Kekerasan.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelayanan kepada Perempuan Korban Kekerasan dan anak secara komprehensif meliputi pelayanan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial , pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dan anak.
19.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.Non ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
c.non diskriminasi; dan
d.kepentingan terbaik perempuan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan;
c.memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasisi;
d.menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan oleh daerah secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpad u;
e.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan; dan
f.mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan di Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya perlindungan perempuan. Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.hak-hak perempuan korban kekerasan;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.perencanaan;
d.Pelaksanaan ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
d.pelaksanaan;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pendanaan.
a.untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Iatau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c.atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Perempuan Korban Kekerasan;
d.atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Perempuan Korban Kekerasan;
e.atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.atas pelayanan bimbingan rohani; dan
g.menentukan sendiri keputusannya. BABA III ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BABIII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam Perlindungan Perempuan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
2. h.penyediaan layanan bagi perempuan Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
3. c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

BAB II

HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Pasal 5 Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai hak:

Pasal 7

Bupati berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di Daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. h.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana ... BUPATIKUTAI TIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
4. c.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. d.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
6. e.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
(3)Dinas memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. BABV PELAKSANAAN Umum Pasa19
(1)Bupati berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daerah.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.
(3)Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan kelembagaan di Daerah. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

Pasal 10

Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pad a pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a.melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan;
b.melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
c.mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
d.membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
e.menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
f.memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan;
g.memberdayakan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
h.membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
i.membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan.

Pasal 11

(1)Penyediaan Layanan bagi Perempuan korban kekerasaan antara lain, meliputi:
1. a.memberikan ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
2. a.memberikan Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Perempuan Korban Kekerasan;
3. b.memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Perempuan Korban Kekerasan;
4. c.menjaga kerahasiaan Perempuan Korban Kekerasan; dan
5. d.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Pasal 12

(1)Dalam mendukung pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Bupati membentuk PPT.
(2)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.UPTD PPA;
2. b.PPT berbasis rumah sakit;
3. c.PPT kecamatan; dan
4. d.PPT Desa/Icelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

( 1) Pelayanan PPT melipu ti:

a.memberikan Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Perempuan Korban Kekerasan;
b.memberikan ... BUPATIKUTAITIMUR PROVINSIKALIMANTANTIMUR
b.memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Perempuan Korban Kekerasan;
c.menjaga kerahasiaan Perempuan Karban Kekerasan; dan
d.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelayanan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penyelenggaraan PPT memerlukan:

a.sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
b.petugas pelaksana; dan
c.petugas fungsional.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…