DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab; 3. Promosi Kesehatan; 4. Pencegahan Penularan; 5. Surveilans; 6. Penanganan Kasus; 7. Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS; 8. Pencatatan dan Pelaporan; 9. KPAD; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pembiayaan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan upaya pencegahan dan Penanggulangan penyebaran penyakit menular;
c.bahwa penyakit Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome dan infeksi menular seksual merupakan penyakit menular yang dapat mengancam dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkualitas;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan human immunodeficiency virus, acquired immuno-deficiency syndrome, dan infeksi menular seksual di wilayah daerah kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual di Daerah; Mengingat: ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SALINAN BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI DAERAH. BAB ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan acquired immuno-deficiency syndrome.
7.Acquired Immuno-Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan elati kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
8.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
9.Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, membatasi penularan HIV, AIDS, dan IMS agar tidak meluas dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
10.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Daerah.
11.Komunitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan atau kondisi yang relative sama terkait HIV, AIDS, dan IMS.
12.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.
13.Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.
14.Populasi … BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4
14.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang perilakunya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pekerja seks, pengguna napza suntik (penasun), waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki.
15.Pekerja Berisiko Tinggi adalah pekerja yang berpotensi penularan hiv seperti pekerja prostitusi yang terlokalisasi atau terselubung dan/atau pekerja prostitusi yang bekerja mandiri atau perseorangan.
16.Populasi Khusus adalah kelompok masyarakat yang berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pasien tuberkulosis, pasien IMS, ibu hamil, pekerja dengan mobilitas tinggi yang berisiko, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
17.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan Penanggulangan secara efektif dan efisien.
18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Kader adalah individu dalam satu kelompok yang menjadi penggerak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari resiko penularan HIV, AIDS dan IMS;
b.menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV dan IMS;
c.menurunkan hingga meniadakan kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS dan IMS;
d.menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan IMS;
e.meningkatkan derajat kesehatan orang yang terinfeksi HIV dan IMS; dan
f.mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV, AIDS, dan IMS pada individu, keluarga dan masyarakat. BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan,
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.pelindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan; dan
g.gender dan nondiskriminatif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS meliputi:

a.membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di wilayah Daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
b.melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
c.meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, rumah sakit, klinik, Kader, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas terkait;
d.menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya;
e.menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS;
f.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan
g.melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada Puskesmas, rumah sakit, klinik, Kader, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas terkait.

BAB III

PROMOSI KESEHATAN

Pasal 6

(1)Promosi Kesehatan ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat agar mampu ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 6 mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga terhindar dari HIV, AIDS, dan IMS.
(2)Promosi kesehatan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan dengan cara komunikasi perubahan perilaku, informasi dan edukasi.
(3)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, swasta, organisasi kemasyarakatan/Komunitas, dan masyarakat terutama pada Populasi Sasaran dan Populasi Kunci.

Pasal 7

(1)Promosi Kesehatan HIV, AIDS, dan IMS dilaksanakan oleh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau pengelola program pada Dinas.
(2)Selain dilaksanakan oleh tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) promosi kesehatan dapat dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan lain yang terlatih.
(3)Lintas sektor, swasta, organisasi kemasyarakatan/Komunitas, dan masyarakat dapat membantu melaksanakan promosi kesehatan berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan HIV, AIDS, dan IMS dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan atau promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan media cetak, media elektronik, dan tatap muka yang memuat pesan pencegahan dan pengendalian HIV, AIDS, dan IMS.
(3)Promosi kesehatan HIV, AIDS, dan IMS yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
1. a.hepatitis;
2. b.kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
3. c.kesehatan ibu dan anak;
4. d.tuberkulosis;
5. e.kesehatan remaja; dan
6. f.rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. BAB ... BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 7

BAB IV

PENCEGAHAN PENULARAN

Pasal 9

(1)Pencegahan penularan HIV dan IMS merupakan berbagai upaya atau intervensi untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan/atau IMS.
(2)Pencegahan penularan HIV dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencegah:
1. a.penularan melalui hubungan seksual;
2. b.penularan melalui hubungan nonseksual; dan
3. c.penularan dari ibu ke anaknya.
(3)Pencegahan penularan HIV dan IMS dilakukan dengan cara:
1. a.penerapan perilaku aman dan tidak berisiko;
2. b.konseling;
3. c.edukasi;
4. d.penatalaksanaan IMS;
5. e.sirkumsisi;
6. f.pemberian kekebalan;
7. g.pengurangan dampak buruk narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
8. h.pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak;
9. i.pemberian ARV profilaksis;
10. j.uji saring darah donor, produk darah, dan organ tubuh;
11. k.penerapan kewaspadaan standar;
12. l.pemeriksaan prakerja dan berkala;
13. m.pemeriksaan berkala 6 (enam) bulan bagi penderita ODHIV; dan
14. n.screening kesehatan prakerja dan berkala Pekerja Berisiko Tinggi.
(4)Pencegahan penularan HIV dan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pengelola program pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas, lintas sektor, dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Setiap orang harus menerapkan perilaku aman dan tidak berisiko agar terhindar dari infeksi HIV dan IMS.
(2)Penerapan … BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 8
(2)Penerapan perilaku aman dan tidak berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau tidak melakukan hubungan seksual pada saat mengalami IMS;
2. b.setia hanya dengan satu pasangan seks;
3. c.cegah penularan IMS dan infeksi HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom dengan benar; dan
4. d.tidak menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…