DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan ... BUPATI KUTAITIMUR PROVINSI KAliMANTANTIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI KUTAITIMUR, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan ... dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201ltentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 7.Peraturan ...
8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 3.359.939.415.390
b.Bertam bah Rp 649.081.788.663 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 4.009.021. 204.053
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 3.509.225.714.390
b.Bertarnbah Rp 519.227.730.896 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 4.028.453.445.286 Surplus/(Defisit) Rp. (19.432.241.233)
1. 3.Pembiayaan ...
2. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 (250.140.356.767)Rp. Jumlah Penerimaan setelah Peru bahan Rp. 23.432.241.233
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Berkurang Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000)Rp. J umlah Pengeluaran setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 19.432.241.233 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Rp. 164.584.524.300 Rp. 19.984.273.069 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 184.568.797.369
2. b.Dana ...
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Rp 2.331.845.508.600 Rp. 452.284.475.600 J umlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.784.129.984.200
4. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Rp 863.509.382.490 Rp. 176.813.039.994 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Peru bahan Rp. 1.040.322.422.484
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah 1) Semula 2) Bertarnbah Rp. Rp. 82.000.000.000 10.374.000.000 Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 92.374.000.000
2. b.Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Perubahan Rp. Rp. 6.200.000.000 1.162.400.000 Retribusi daerah setelah Rp. 7.362.400.000 c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 8.376.180.000 (997.988.793) Jumlah ... Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.378.191.207
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 68.008.344.300 9.445.861.862 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 77.454.206.162
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula 2) Bertambah Rp. 1.541.886.289.600 Rp. 450.149.742.600 Jumlah Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 1.992.036.032.200
2. b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 582.721.208.000 2) Bertambah Rp. 2.134.733.000 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 584.855.941.000 c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 207.238.011.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 207.238.011.000
(4)Lain-lain ...
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 60.150.198.090 9.612.000.000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 69.762.198.090
2. b.Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3) Semula 4) Bertambah Rp. Rp. 502.957.253.400 79.701.039.994 Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi setelah Peru bah an Rp. 582.658.293.394
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertam bah Rp. Rp. 33.274.329.000 o Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 33.274.329.000
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 95.250.000.000 87.500.000.000 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 182.750.000.000
5. e.Dana ...
6. e.Dana Desa e. 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 171.877.602.000 o J umlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 171.877.602.000 Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.161.534.223.692 2) Bertambah Rp. 188.151.443.627 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.349.685.667.319
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Rp 2.347.691.490.698 Rp. 331.076.287.269 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.678.767.777.967
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2} Bertambah Rp Rp. 662.263.234.079 129.786.519.685 Jumlah ... Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 792.049.753.764
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 16.500.000.000 2) Berkurang Rp. (16.500.000.000) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0
3. c.Belanja Subsidi 3) Semula Rp. 6.045.683.535 4) Berkurang Rp. (5.000.000.000) Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.045.683.535
4. d.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 90.080.954.318 10.700.000.000 Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 100.780.954.318
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 4.660.000.000 (4.014.000.000) Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 646.000.000
6. f.Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa 1) Semula 2) Bertambah Rp. 380.484.351.760 73.178.923.942Rp. Jumlah ... Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Peru bahan Rp. 453.663.275.702
7. g.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Ro· o Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah Rp. Ro· 190.442.600.817 96.383.019.356 /oJoAAi.o \4~ \0(:, Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 286.825.620.173 (')ab 00%1~·<j').
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah Rp 1.061.513.498.691 Ro· 226.894.333.436 J ll9 003 OS"t ~( Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Peru bah an Rp. c.Belanja Modal 1) Semula 2) Rp 1.095.735.391.190 BelktlFang- Ro. 7.798.934.477)< 0t{'~"""'\>oh \S bl1 0&8 ~oo Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.103.534.325.667.,c \ \\\ ,;('1. 41~.l~ Pasal 4 ... Pasa14
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 Rp. (250.140.356.767) J umlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Rp Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. o 23.432.241.233 Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 273.572.598.000 2) Bertambah Rp. (273.572.598.000) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya setelah Peru bahan Rp. 0
(3)Pengeluaran ...
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 4.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000
2. b.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 120.286.299.000 2) Berkurang :::..;R=p.;_.----,(....::1-=2...=.0.:..=.2::..=8=6-,-,.2:....:9::....:9:....0..O.=....O:::...;O~) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. o

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a.Keadaan darurat meliputi:
1. 1.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. 2.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danj atau
3. 3.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
b.Keperluan mendesak meliputi:
1. 1.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. 2.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. 3.Pengeluaran ...
4. 3.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendall Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
5. 4.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
c.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
b.memanfaatkan Uang Kas yang tersedia. PasalS Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. 1.Lampiran I
2. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. 3.Lampiran ... .'
4. 3.Lampiran m
5. 4.Lampiran IV
6. 5.Lampiran V
7. 6.Lampiran VI
8. 7.Lampiran VII
9. 8.Lampiran VIII
10. 9.Lampiran IX
11. 10.Lampiran X
12. 11.Lampiran XI Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Peru bahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali;
13. 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
14. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
15. 14.Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/ Mendesak. Pasa19 Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa110 ... - is - Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 1 Ok to ber 2019 BUPATIKUT Diundangkan di Sangatta pada tanggal 150 kto ber 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, IS IRA SYAH LEMBARAN AERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: a8/4/2019

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan ... BUPATI KUTAITIMUR PROVINSI KAliMANTANTIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI KUTAITIMUR, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan ... dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201ltentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 7.Peraturan ...
8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 3.359.939.415.390
b.Bertam bah Rp 649.081.788.663 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 4.009.021. 204.053
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 3.509.225.714.390
b.Bertarnbah Rp 519.227.730.896 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 4.028.453.445.286 Surplus/(Defisit) Rp. (19.432.241.233)
1. 3.Pembiayaan ...
2. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 (250.140.356.767)Rp. Jumlah Penerimaan setelah Peru bahan Rp. 23.432.241.233
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Berkurang Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000)Rp. J umlah Pengeluaran setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 19.432.241.233 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah Rp. 164.584.524.300 Rp. 19.984.273.069 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 184.568.797.369
2. b.Dana ...
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Rp 2.331.845.508.600 Rp. 452.284.475.600 J umlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.784.129.984.200
4. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Rp 863.509.382.490 Rp. 176.813.039.994 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Peru bahan Rp. 1.040.322.422.484
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah 1) Semula 2) Bertarnbah Rp. Rp. 82.000.000.000 10.374.000.000 Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 92.374.000.000
2. b.Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Perubahan Rp. Rp. 6.200.000.000 1.162.400.000 Retribusi daerah setelah Rp. 7.362.400.000 c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 8.376.180.000 (997.988.793) Jumlah ... Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.378.191.207
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 68.008.344.300 9.445.861.862 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 77.454.206.162
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula 2) Bertambah Rp. 1.541.886.289.600 Rp. 450.149.742.600 Jumlah Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 1.992.036.032.200
2. b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 582.721.208.000 2) Bertambah Rp. 2.134.733.000 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 584.855.941.000 c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 207.238.011.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 207.238.011.000
(4)Lain-lain ...
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 60.150.198.090 9.612.000.000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 69.762.198.090
2. b.Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3) Semula 4) Bertambah Rp. Rp. 502.957.253.400 79.701.039.994 Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi setelah Peru bah an Rp. 582.658.293.394
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertam bah Rp. Rp. 33.274.329.000 o Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 33.274.329.000
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 95.250.000.000 87.500.000.000 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 182.750.000.000
5. e.Dana ...
6. e.Dana Desa e. 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 171.877.602.000 o J umlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 171.877.602.000 Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.161.534.223.692 2) Bertambah Rp. 188.151.443.627 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.349.685.667.319
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Rp 2.347.691.490.698 Rp. 331.076.287.269 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.678.767.777.967
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2} Bertambah Rp Rp. 662.263.234.079 129.786.519.685 Jumlah ... Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 792.049.753.764
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 16.500.000.000 2) Berkurang Rp. (16.500.000.000) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0
3. c.Belanja Subsidi 3) Semula Rp. 6.045.683.535 4) Berkurang Rp. (5.000.000.000) Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.045.683.535
4. d.Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 90.080.954.318 10.700.000.000 Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 100.780.954.318
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 4.660.000.000 (4.014.000.000) Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 646.000.000
6. f.Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa 1) Semula 2) Bertambah Rp. 380.484.351.760 73.178.923.942Rp. Jumlah ... Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Peru bahan Rp. 453.663.275.702
7. g.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Ro· o Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah Rp. Ro· 190.442.600.817 96.383.019.356 /oJoAAi.o \4~ \0(:, Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 286.825.620.173 (')ab 00%1~·<j').
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah Rp 1.061.513.498.691 Ro· 226.894.333.436 J ll9 003 OS"t ~( Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Peru bah an Rp. c.Belanja Modal 1) Semula 2) Rp 1.095.735.391.190 BelktlFang- Ro. 7.798.934.477)< 0t{'~"""'\>oh \S bl1 0&8 ~oo Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.103.534.325.667.,c \ \\\ ,;('1. 41~.l~ Pasal 4 ... Pasa14
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 Rp. (250.140.356.767) J umlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Rp Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. o 23.432.241.233 Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 273.572.598.000 2) Bertambah Rp. (273.572.598.000) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya setelah Peru bahan Rp. 0
(3)Pengeluaran ...
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 4.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000
2. b.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 120.286.299.000 2) Berkurang :::..;R=p.;_.----,(....::1-=2...=.0.:..=.2::..=8=6-,-,.2:....:9::....:9:....0..O.=....O:::...;O~) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. o

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a.Keadaan darurat meliputi:
1. 1.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. 2.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danj atau
3. 3.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
b.Keperluan mendesak meliputi:
1. 1.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. 2.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. 3.Pengeluaran ...
4. 3.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendall Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
5. 4.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
c.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
b.memanfaatkan Uang Kas yang tersedia. PasalS Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. 1.Lampiran I
2. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. 3.Lampiran ... .'
4. 3.Lampiran m
5. 4.Lampiran IV
6. 5.Lampiran V
7. 6.Lampiran VI
8. 7.Lampiran VII
9. 8.Lampiran VIII
10. 9.Lampiran IX
11. 10.Lampiran X
12. 11.Lampiran XI Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Peru bahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali;
13. 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
14. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
15. 14.Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/ Mendesak. Pasa19 Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa110 ... - is - Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 1 Ok to ber 2019 BUPATIKUT Diundangkan di Sangatta pada tanggal 150 kto ber 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, IS IRA SYAH LEMBARAN AERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: a8/4/2019