Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2019
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
BUPATI KUTAITIMUR PROVINSI KAliMANTANTIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI KUTAITIMUR, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 (250.140.356.767)Rp. Jumlah Penerimaan setelah Peru bahan Rp. 23.432.241.233
1) Semula 2) Berkurang Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000)Rp. J umlah Pengeluaran setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 19.432.241.233 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0
1) Semula 2) Bertambah Rp. 164.584.524.300 Rp. 19.984.273.069 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 184.568.797.369
1) Semula 2) Bertambah Rp 2.331.845.508.600 Rp. 452.284.475.600 J umlah Dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.784.129.984.200
1) Semula 2) Bertambah Rp 863.509.382.490 Rp. 176.813.039.994 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Peru bahan Rp. 1.040.322.422.484
1) Semula 2) Bertarnbah Rp. Rp. 82.000.000.000 10.374.000.000 Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 92.374.000.000
1) Semula 2) Bertambah Jumlah Perubahan Rp. Rp. 6.200.000.000 1.162.400.000 Retribusi daerah setelah Rp. 7.362.400.000 c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 8.376.180.000 (997.988.793) Jumlah ... Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.378.191.207
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 68.008.344.300 9.445.861.862 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 77.454.206.162
1) Semula 2) Bertambah Rp. 1.541.886.289.600 Rp. 450.149.742.600 Jumlah Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 1.992.036.032.200
1) Semula Rp. 582.721.208.000 2) Bertambah Rp. 2.134.733.000 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 584.855.941.000 c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 207.238.011.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Dana alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 207.238.011.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 60.150.198.090 9.612.000.000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 69.762.198.090
3) Semula 4) Bertambah Rp. Rp. 502.957.253.400 79.701.039.994 Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi setelah Peru bah an Rp. 582.658.293.394
1) Semula 2) Bertam bah Rp. Rp. 33.274.329.000 o Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 33.274.329.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 95.250.000.000 87.500.000.000 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 182.750.000.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 171.877.602.000 o J umlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 171.877.602.000 Pasal 3
1) Semula Rp. 1.161.534.223.692 2) Bertambah Rp. 188.151.443.627 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.349.685.667.319
1) Semula 2) Bertambah Rp 2.347.691.490.698 Rp. 331.076.287.269 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.678.767.777.967
1) Semula 2} Bertambah Rp Rp. 662.263.234.079 129.786.519.685 Jumlah ... Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 792.049.753.764
1) Semula Rp. 16.500.000.000 2) Berkurang Rp. (16.500.000.000) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0
3) Semula Rp. 6.045.683.535 4) Berkurang Rp. (5.000.000.000) Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 1.045.683.535
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. 90.080.954.318 10.700.000.000 Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 100.780.954.318
1) Semula 2) Berkurang Rp. Rp. 4.660.000.000 (4.014.000.000) Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 646.000.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. 380.484.351.760 73.178.923.942Rp. Jumlah ... Jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Peru bahan Rp. 453.663.275.702
1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Ro· o Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. Ro· 190.442.600.817 96.383.019.356 /oJoAAi.o \4~ \0(:, Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 286.825.620.173 (')ab 00%1~· oh \S bl1 0&8 ~oo Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.103.534.325.667.,c \ \\\ ,;('1. 41~.l~ Pasal 4 ... Pasa14
1) Semula 2) Berkurang Rp. 273.572.598.000 Rp. (250.140.356.767) J umlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
1) Semula 2) Bertambah Rp Rp. 124.286.299.000 (120.286.299.000) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000
1) Semula 2) Bertambah Rp. Rp. o 23.432.241.233 Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 23.432.241.233
1) Semula Rp. 273.572.598.000 2) Bertambah Rp. (273.572.598.000) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran sebelumnya setelah Peru bahan Rp. 0
1) Semula Rp. 4.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Peru bahan Rp. 4.000.000.000
1) Semula Rp. 120.286.299.000 2) Berkurang :::..;R=p.;_.----,(....::1-=2...=.0.:..=.2::..=8=6-,-,.2:....:9::....:9:....0..O.=....O:::...;O~) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. o
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:
danj atau
Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
PasalS Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
.'
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Peru bahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali;
Pasa19 Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa110 ... - is - Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 1 Ok to ber 2019 BUPATIKUT Diundangkan di Sangatta pada tanggal 150 kto ber 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, IS IRA SYAH LEMBARAN AERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: a8/4/2019
Membuka PDF…