DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana detail tata ruang kawasan ekonomi bengalon dan kaliorang tahun 2020-2040. Bab yang diatur dalam peraturan ini memuat: Tujuan Penataan BWP; Rencana Struktur Ruang; Penetapan SUB BWP yang diprioritaskan Penanganannya; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zona; Sanksi Administratif; Kelembagaan; Hak,kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANO KAWASAN EKONOMI BENGALON DAN KALIORANG TAHUN2020- 2040. BABI ...

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
5.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10.Penataan Ruang adalah proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
12.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem Jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
14.Pemanfaatan ...
14.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
19.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang adalah rencana rinci Pemanfaatan Ruang Kawasan di sebagian Wilayah Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kaliorang yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kawasan yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi dalam rangka pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
20.Zonasi adalah pembagian Kawasan ke dalam beberapa Zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi- fungsi lain.
21.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Biok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
22.Peta zonasi (zoning map) berupa rencana geometrik pemanfaatan ruang perkotaan, berisi pembagiQn blok peruntukan (zona).
23.Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKIPR adalah untuk mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan.
24.Rencana ...
24.Rencana Tata Bangunan dan Ungkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum, dan panduan rancangan, dan rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungarr/ Kawasan.
25.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26.Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten dan/ atau Kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
27.Sub bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dati BWP yang dibatasi dengan ating fisik dan terdiri atas beberapa Biok.
28.Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub BWP yang meliputi pusat lingkungan yang terdiri dari pusat lingkungan kecamatan, desa dan dusun.
29.Biok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh ating fisik yang nyata seperti Jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana Jaringan jalan dan rencana Jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
30.Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
31.Sub zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dati fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
32.Zona Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
33.Zona .'.
33.Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
34.Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut Zona SS adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi sungai.
35.Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut Zona SP adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
36.Zona Sekitar Mata Air yang selanjutnya disebut Zona MA adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada dan au atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya
37.Zona Sekitar Danau atau Waduk yang selanjutnya disebut Zona OW adalah kawasan tertentu di sekeliling danaujwaduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danaujwaduk.
38.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjangjjalur danjatau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
39.Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
40.Zona Taman KelurahanjDesa yang selanjutnya disebut Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahanJdesa.
41.Zona Taman DusunjRukun Warga yang selaniutnva disebut Zona RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan dusunjRW tersebut.
42.Zona ...
42.Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Zona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, serta juga dapat berfungsi sebagai Daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, peneipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi ating Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43.Zona Ekosistem Hutan Mangrove yang selanjutnya disebut Zona EM adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan lindung tanaman mangrove yang memiliki eiri khas tertentu yaitu hutan yang tumbuh eli Daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
44.Zona Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
45.Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah Zona peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
46.Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau human dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki Kepadatan Bangunan antara 40 sampai 100 rumah/hektar.
47.Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau human dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki Kepadatan Bangunan antara 10 sampai 40 rumahjhektar.
48.Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendab yang selanjutnya disebut Zona R- 5 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, atau memiliki Kepadatan Bangunan dibawah 10 rumahjhektar.
49.Zona ...
49.Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
50.Zona Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan BWP yang selanjutnya disebut Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, temp at bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
51.Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Pelayanan Sub BWP yang selanjutnya disebut Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dan Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
52.Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan Pemerintahan, tempat bekerja/ tempat berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
53.Zona Industri yang selanjutnya disebut Zona I adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
54.Zona Kawasan Industri yang selanjutnya disebut Zona KI adalah adalah Zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
55.Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Zona SIKM Zona industri dengan modal kecil dan tenaga keIja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau nlmah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
56.Zona ...
56.Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya clisebut Zona SPU adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
57.Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
58.Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala desa.
59.Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Dusun/RW yang selanjutnya disebut SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Dusun.
60.Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C Peruntukan ruang yang merupakan bagian dati kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi danj'atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangarr/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan / jasa.
61.Zona Perumahan dan Perdagangan/ Jasa yang selanjutnya disebut Zona C-l adalah peruntukan laban budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara peru mahan dan perdagangan/jasa.
62.Zona Peru mahan dan Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona C-6 adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
63.Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan d.i Daerah tertentu berupa pertanian, perkebunan dan petemakan yang selanjutnya disebut PIrl.
64.Zona Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Zona P-l peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman pangan untuk pribadi atau tujuan komersial.
65.Zona ...
65.Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Zona P-3 peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman perkebunan untuk pribadi atau tujuan komersial.
66.Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona IK adalah peruntukan Ruang yang ctikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budidaya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
67.Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata ating an, buatan, maupun budaya.
68.Zona Pertambangan yang yang selanjutnya disebut Zona T adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi Mineral danl atau Batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Tata Ruang Nasional.
69.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
70.Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendictikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainya.
71.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
72.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
73.Rencana Jaringan Pergerakan adalah seluruh Jaringan primer dan Jaringan sekunder yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, .ialan lokal dan .ialan lingkungan serta Jaringan jalan lainnya.
74.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok Utilitas adalah; Jaringan listrik, Jaringan telkom, Jaringan Air Bersih, Jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, Jaringan sanitasi dan lainnya.
75.Garis ... 75. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dati jalur j alan , sungai, saluran irigasi, Jaringan listrik tegangan tinggi, Jaringan pipa minyak dan gas. 76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/ atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, Jaringan tenaga listrik, pipa gas. Jalan Kolektor Primer adalahjalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
78.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder pertama dt::H~ Kawa~aH ~~HQex: xeoua atau .l'IraW.asaneezuncer 77. kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
79.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
80.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan peru mahan , Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
81.Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan, jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan dan/ atau menghubungkan antar persil dalam Kawasan perkotaan.
82.Ruang Manfaat Jalan adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
83.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija atau Right Of Way merupakan Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa ating serta kebutuhan Ruang untuk pengaman jalan dan dibatasi oIeh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
84.Ruang ...
84.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya elisebut Ruwasja adalab Ruang tertentu di luar rumija yang penggunaannya dikuasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
85.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya elisebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas Iahari/tanah perpetakari/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
86.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah besaran Ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanab perpetakan/ persil yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
87.Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah ketinggian suatu bangunan atau bagian bangunan, yang cliukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
88.Jarak Antar Bangunan adalah jarak yang terkecil, eliukur eli antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
89.Kepadatan Bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan dalam satu Biok dengan luas lahan Blok bersangkutan.
90.Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya elisingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan penyengker / pagar samping pada persil yang dikuasai.
91.Air Baku untuk Air Minum, yang selanjutnya elisebut air baku adalah air yang dapat berasal sumber air permukaan, cekungan air tanah dari/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk rumah tangga.
92.Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
93.Air Bersih adalah air yang mutunya clisarankan memenuhi syarat-syarat sebagai Air Minum seperti ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia 0220-1987 - M tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas Air Minum.
94.Air Limbah adalah semua jenis air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun non rumah tangga dan industri.
95.Instalasi ...
95.Instalasi pengolahan air adalah sistem pengolahan air yang terdiri dari unit- unit pengolahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas Air Baku menjadi Air Bersih.
96.Instalasi pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasi pengolahan Air Limbah yang didesain untuk membuang limbah hiologis dan kimiawi dan air yang memungkinkan air tersebut digunakan untuk aktifitas lain.
97.Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
98.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
99.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR. 100.Orang adalah orang perseorangan darr/atau korporasi.
101.Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
102.Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan Masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah Masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan Penataan Ruang.
103.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
104.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut Tim KPRD adalah hadan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur. lOS.Ketentuan Kegiatan dan Intensitaa Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKIPR adalah untuk mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan.

(1)Lingkup ruang BWP Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 5.723,91 (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh satu) hektar; beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(2)Batas-batas BWP Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekurau Atas Kecamatan Bengalon; Desa Bukit Harapan, dan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang,
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makasar;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sangkulirang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.
(3)BWP Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang terdiri atas:
1. a.sebagian Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan luas kurang lebih 1.886,91 (seribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh satu) hektar;
2. b.sebagian Desa Se1angkau Kecamatan Kaliorang dengan luas kurang lebih 2.746,15 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma lima belas) hektar; dan
3. c.sebagian Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang dengan luas kurang lebih 1.090,70 (seribu sembilan puluh koma tujuh puluh) hektar.
(4)BWP Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang dibagi menjadi 3 Sub BWP yang terdiri atas:
1. a.Sub BWP A terdiri atas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dengan luas kurang lebih 1.886,91 (seribu delapan ratus delapan enam koma sembilan puluh satu) hektar; meliputi:
  1. 1.Blok A-I, meliputi Wilayah Dusun Sekurau Bawah, luas: 490,36 (empat ratus sembilan puluh koma tiga puluh enam) hektar;
  2. 2.Blok A-2, meliputi Wilayah Dusun Sekerat, luas: 889,64 delapan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh empat) hektar; dan
  3. 3.Biok A-3, meliputi Wilayah Dusun Mampang, luas: 506,91 (lima ratus enam koma sembilan puluh satu) hektar. b.Sub ...
2. b.Sub BWP B terdiri atas Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang dengan luas kurang lebih 2.746,15 (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma lima belas) hektar; meliputi:
  1. 1.Biok B-1, meliputi Wilayah Dusun Selangkau I, luas: 843,48 (delapan ratus empat puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar;
  2. 2.Blok B-2, meliputi Wilayah Dusun Selangkau II, luas: 442,76 (empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh en am) hektar; dan
  3. 3.Blok B-3, meliputi Wilayah Dusun Selangkau III, luas: 1.460,04 (seribu empat ratus enam puluh koma empat) hektar.
3. c.Sub BWP C terdiri atas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang dengan luas kurang lebih 1.090,70 (seribu sembilan puluh koma tujuh puluh) hektar; meliputi:
  1. 1.Blok C-l, meliputi Wilayah Dusun Kaliorang I, luas: 977,80 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) hektar; dan
  2. 2.Blok C-2, meliputi sebagian Wilayah Dusun Kaliorang VI, luas: 112,89 (seratura dua belas koma delapan puluh sembilan) hektar.
(5)Pembagian Wilayah BWP menjadi Sub BWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANASTRUKTURRUANG

Pasal 5

(1)Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa PL, yang terdiri atas:
1. a.PL kecamatan;
2. b.PL desa/kelurahan; dan Iatau
3. c.PL dusun/RW.
(2)PL kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP A di Desa Sekerat.
(3)PL kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.PL Desa Selangkau yang terdapat di Sub BWP B Desa Selangkau; dan
2. b.PL Desa Kaliorang yang terdapat di Sub BWP C di Desa Kaliorang.
(4)PL dusun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.PL Dusun Sekurau Bawah yang terdapat di Sub BWP Sekerat;
2. b.PL Dusun Sekerat yang terdapat di Sub BWP Sekerat;
3. c.PL Dusun Mampangyang terdapat di Sub BWP Sekerat;
4. d.PL Dusun Selangkau I yang terdapat di Sub BWP Selangkau;
5. e.PL Dusun Selangkau Il yang terdapat di Sub BWP Selangkau;
6. f.PL Dusun Selangkau ill yang terdapat di Sub BWP Selangkau;
7. g.PL Dusun Kaliorang I yang terdapat eli Sub BWP Kaliorang; dan
8. h.PL Dusun Kaliorang VI yang terdapat di Sub BWP Kaliorang.
(5)Rencana Pusat Pelayanan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. a.sistem Jaringan transportasi darat; dan
2. b.sistem Jaringan transportasi laut.

Pasal 7

Rencana Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas

a.sistem Jaringan jalan; dan
b.sistem transportasi umum.

Pasal 8

(1)Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Jaringan jalan Kabupaten;
2. b.jalur pejalan kaki; dan
3. c.terminal penumpang.
(2)Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Jalan Kolektor Primer empat, terdiri atas:
  1. 1.ruas jalan raya Sekerat dengan panjang jalan 12,00 (dua belas) kilometer;
  2. 2.ruas jalan raya Selangkau dengan panjang jalan 9,76 (sembilan koma tujuh puluh enam) kilometer;
  3. 3.ruas jalan raya Kaliorang dengan panjang jalan 3,97 (tiga koma sembilan puluh tujuh) kilometer; dan
  4. 4.ruas jalan simpang Kaliorang dengan panjang jalan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) kilometer.
2. b.Jalan Lokal Primer, terdiri atas:
  1. 1.ruas jalan Sekurau Bawah dengan panjang jalan 1.82 (satu koma delapan puluh dual kilometer;
  2. 2.ruas ...
  3. 2.ruas jalan Simpang Sekerat dengan panjang jalan 0,53 (nol koma lima puIuh tiga) kilometer;
  4. 3.ruas jalan simpang Selangkau dengan panjang jalan 4,72 (empat koma tujuh puluh dual kilometer;
  5. 4.ruas jalan Blok A-I dengan panjang jalan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) kilometer;
  6. 5.ruas jalan Blok A-I-3 dengan panjang jalan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan] kilometer;
  7. 6.ruas jalan Blok A-I-5 dengan panjang jalan 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) kilometer;
  8. 7.ruas jalan Blok A-1-7 dengan panjang jalan 0,34 (nol koma tiga puIuh empat) kilometer;
  9. 8.ruasjalan Blok A-1-9dengan panjangjalan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) kilometer;
  10. 9.ruasjalan Blok A-I-10 dengan panjangjalan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan] kilometer;
  11. 10.ruas jalan Blok A-I-II dengan panjang jalan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) kilometer;
  12. 11.ruas jalan Blok A-l-13 dengan panjang jalan 0,60 (no1 koma enam puluh) kilometer;
  13. 12.ruasjalan Blok A-I-14 dengan panjang jalan 2,13 (dua koma tiga belas) kilometer;
  14. 13.ruas jalan Blok A-3 dengan panjang jalan 2,09 (dua koma sembilan) kilometer;
  15. 14.ruas jalan Blok A-3-10 dengan panjang jalan 1,25 (satu koma dua puluh lima) kilometer;
  16. 15.ruas jalan Blok B-1 dengan panjangjalan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) kilometer;
  17. 16.ruas jalan Blok B-I-4 dengan panjang jalan 1,05 (satu koma lima) kilometer;
  18. 17.ruas jalan Biok B-1-5 dengan panjang jalan 1,09 (satu koma sembilan) kilometer;
  19. 18.ruasjalan Blok B-I-6 dengan panjangjalan 1,13 (satu koma tiga beIas) kilometer;
  20. 19.ruas ...
  21. 19.ruas jalan Biok B-1-14 dengan panjang jalan 1,82 (satu koma delapan puluh dual kilometer;
  22. 20.ruas jalan Blok B-1-21 dengan panjang jalan 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) kilometer;
  23. 21.ruas jalan Biok B-2 dengan panjang jalan 1,88 (satu koma delpan puluh delapan) kilometer;
  24. 22.ruas jalan Biok C-1 dengan panjang jalan 0,87 (nol koma delapam puluh tujuh) kilometer;
  25. 23.ruasjalan Blok C-1-1 dengan panjangjalan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) kilometer; dan
  26. 24.ruas jalan Blok C-1-12 dengan panjang jalan 1,32 (satu koma tiga puluh dual kilometer;
3. c.jalan lingkungan primer, terdiri atas:
  1. 1.ruas jalan pada Zona Permukiman Sub BWP Blok A, terdiri atas: a) Jalan A-1-1 dengan panjang jalan 4,04 (empat koma empat) kilometer; b) Jalan A-1-2 dengan panjang jalan 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) kilometer; c) Jalan A-1-4 dengan panjangjalan 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) kilometer; d) Jalan A-1-6 dengan panjang jalan 2,17 (dua koma tujuh belas) kilometer; e) Jalan A-1-8 dengan panjang jalan 1,44 (satu koma empat puluh empat) kilometer; ~ Jalan A-I-8A dengan panjang jalan 1,04 (satu koma empat) kilometer; g) Jalan A-1-12 dengan panjang jalan 1,07 (satu koma tujuh) kilometer; h) Jalan A-1-15 dengan panjang jalan 1.26 (satu koma dua pulub enam) kilometer; i) Jalan A-2 dengan panjang jalan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) kilometer; j) Jalan A-2-1 dengan panjang jalan 2,19 (dua koma sembilan belas) kilometer; k) Jalan ... k) Jalan A-2-3 dengan panjang jalan 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) kilometer; 1) Jalan A-2-4 dengan panjang jalan 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) kilometer; m) Jalan A-2-5 dengan panjang jalan 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) kilometer; n) Jalan A-2-6 dengan panjang jalan 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) kilometer; 0) Jalan A-2-7 dengan panjangjalan 0,90 (nol koma sembilan puluh) kilometer; p) Jalan A-2-8 dengan panjang jalan 1,07 (satu koma tujuh) kilometer; q} Jalan A-3-1 dengan panjang jalan 1,24 (satu koma dua puluh empat) kilometer; r) Jalan A-3-2 dengan panjang jalan 2,11 (dua koma sebelas) kilometer; s) Jalan A-3-3 dengan panjang jalan 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) kilometer; t) Jalan A-3-4 dengan panjang jalan 1,09 (satu koma sembilan) kilometer; u) Jalan A-3-5 dengan panjangjalan 1,02 (satu koma dual kilometer; v) Jalan A-3-6 dengan panjang jalan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) kilometer; w) Jalan A-3-7 dengan panjang jalan 0,50 (nol koma lima puluh) kilometer; x] Jalan A-3-8 dengan panjang jalan 1,64 (satu koma enam puluh empat) kilometer; y) Jalan A-3-9 dengan panjang jalan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) kilometer; z} Jalan A-3-11 dengan panjang jalan 1,04 (satu koma empat) kilometer; aa) Jalan A-3-12 dengan panjangjalan 1,17 (satu koma tujuh belas) kilometer; bb) Jalan A-3-13 dengan panjang jalan 1,01 (satu koma satu) kilometer; cc] Jalan ... cc] Jalan A-3-14 dengan panjang jalan 1,19 (satu koma sembilan belas) kilometer; dd) Jalan A-3-1Sdengan panjangjalan 0,96 (nol koma sembilan puluh enarn) kilometer; eel Jalan A-3-17 dengan panjangjalan 1,75 (satu koma tujuh lima) kilometer; dan ff) Jalan A-3-18 dengan panjang jalan 1,22 (satu koma dua puluh dual kilometer;
  2. 2.mas jalan pada Zona Permukirnan Sub BWPBiok B, terdiri atas: a) Jalan B-1-1 dengan panjang jalan 3,06( tiga koma enam) kilometer; b) Jalan 8-1-2 dengan panjangjalan 1,03 (satu koma tiga) kilometer; c) Jalan B-1-3 dengan panjangjalan 1,03 (satu koma tiga) kilometer; d) Jalan 8-1-5 dengan panjang jalan 1,09 (satu koma sembilan) kilometer; e) Jalan B-1-7 dengan panjang jalan 2,41 (dua koma empat puluh satu) kilometer; 1) Jalan B-1-8 dengan panjang jalan 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) kilometer; g) Jalan B-1-9 dengan panjangjalan 1,32 (satu koma tiga puluh dual kilometer; h) Jalan B-1-10 dengan panjang jalan 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) kilometer; i) Jalan B-l-ll dengan panjangjalan 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) kilometer; j) Jalan B-1-12 dengan panjang jalan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) kilometer; k) Jalan B-1-13 dengan panjangjalan 1,42 (satu koma empat puluh dual kilometer; 1) Jalan 8-1-15 dengan panjang jalan 3,91 (tiga kama sembilan puluh satu) kilometer; m) Jalan B-1-16 dengan panjang jalan 0,96 (no1 kama sembilan puluh enam) kilometer; n) Jalan 8-1-17 dengan panjang jalan 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) kilometer; 0) Jalan ... 0) Jalan B-I-18 dengan panjangjalan 2,89 (dua koma delapan puluh sembilan) kilometer; p) Jalan B-1-19 dengan panjang jalan 1,23 (satu koma dua puluh tiga) kilometer; q) Jalan B-1-20 dengan panjang jalan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) kilometer; r) Jalan B-1-21A dengan panjang jalan 0,85 (nol koma delapan puluh lima) kilometer; s) Jalan B-1-22 dengan panjang jalan 0,50 (no1 koma lima puluh) kilometer; t) Jalan B-1-23 dengan panjang jalan 2,13 (dua koma tiga be1as) kilometer; u) Jalan B-1-24 dengan panjang jalan 0,56 (nol koma lima puluh enam) kilometer; v) Jalan B-1-25 dengan panjang jalan 0,68 (no1 koma enam puluh delapan) kilometer; w) Jalan B-2-1 dengan panjang jalan 1,01 (satu koma satu) kilometer; x) Jalan B-2-2 dengan panjang jalan 0,73 (no1 koma tujuh puluh tiga) kilometer; y) Jalan B-2-3 dengan panjang jalan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) kilometer; z) Jalan B-2-4 dengan panjang jalan 1,09 (satu koma sembilan) kilometer; aa) Jalan B-2-5 dengan panjang jalan 0,28 ( nol koma dua puluh delapan) kilometer; bb) Jalan B-2-6 dengan panjang jalan 0,36 (no1 koma tiga puluh enam) kilometer; cc) Jalan B-2-7 dengan panjang jalan 1,09 (satu koma sembilan) kilometer; dd} Jalan B-2-8 dengan panjang jalan 0,54 (no1 koma lima puluh empat) kilometer; eel Jalan B-2-9 dengan panjang jaIan 0,62 (nol koma enam puluh dual kilometer; fi) Jalan B-2-10 dengan panjang jalan 0,17 (no1 koma tujuh puluh belas) kilometer; 55) Jalan ... gg) Jalan B-2-11 dengan panjang jalan 0169 (nol koma enam puluh sembilan) kilometer; hh) Jalan B-2-12 dengan panjang ja1an 0,80 (nol koma delapan puluh) kilometer; ii) Jalan B-2-13 dengan panjang jalan 0187 (nol koma delapan puluh tujuh) kilometer; ii) Jalan B-2-14 dengan panjang jalan 0,61 (nol koma enam puluh satu) kilometer; kk) Jalan B-2-15 dengan panjang jalan 1,48 (satu koma puluh delapan) kilometer; 11) Jalan B-2-16 dengan panjang jalan 1,13 (satu koma tiga belas) kilometer; mm) Jalan B-2-17 dengan panjang jalan 1,30 (satu koma tiga puluh) kilometer; nn) Jalan B-2-18 dengan panjang jalan 1,25 (satu koma dua puluh lima) kilometer; 00) Jalan B-2-19 dengan panjang jalan 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) kilometer; pp) Jalan B-2-20 dengan panjang jalan 0,30 (nol koma tiga puluh) kilometer; qq) Jalan B-2-21 dengan panjang jalan 1,08 (satu koma delapan) kilometer; IT) Jalan B-2-22 dengan panjang jalan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) kilometer; ss) Jalan B-2-23 dengan panjang jalan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) kilometer; ttl Jalan B-2-24 dengan panjang jaIan 0,61 (noI koma enam puluh satu) kilometer; dan uu) Jalan B-2-25 dengan panjang jalan 0,97 {nol koma sembilan puluh tujuh} kilometer;
  3. 3.ruasjalan pada Zona Permukiman Sub BWP Blok C, terdiri atas: a) Jalan C-1-2 dengan panjang jalan 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) kilometer, b) Jalan C-1-3 dengan panjang jalan 1,42 (satu koma empat puluh dual kilometer, c) Jalan ... c) Jalan C-I-4 dengan panjang jalan 1,16 (satu koma enam belas) kilometer; d) Jalan C-I-5 dengan panjang jalan 1,00 (satu) kilometer; e) Jalan C-I-6 dengan panjangjalan 1,01 (satu koma satu) kilometer; f) Jalan C-1-7 dengan panjang jalan 0,47 (no! koma empat puluh tujuh) kilometer; g) Jalan C-1-8 dengan panjang jalan 0,56 (no! koma lima puluh enam) kilometer; h) Jalan C-1-9 dengan panjang jalan 0,56 (nol koma lima puluh enam) kilometer; i) Jalan C-1-10 dengan panjang jalan 0,53 (nol koma lima puluh tiga) kilometer; j) Jalan C-1-11 dengan panjang jalan 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) kilometer; k) Jalan C-1-12 dengan panjang jalan 1,32 (satu koma tiga puluh dual kilometer; 1) Jalan C-1-13 dengan panjang jalan 0,61 (no1 koma enam puluh satu) kilometer; m) Jalan C-1-14 dengan panjang jalan 0,55 (nol koma lima puluh lima) kilometer; n) Jalan C-l-15 dengan panjang jalan 1,01 (satu koma satu) kilometer; 0) Jalan C-1-16 dengan panjang jalan 0,86 (no! koma delapan puluh enam) kilometer; p) Jalan C-1-17 dengan panjang jalan 0,62 (no! koma enam puluh dual kilometer; q) Jalan C-l-18 dengan panjang jalan 0,77 (no! koma tujuh puluh tujuh) kilometer; r) Jalan C-1-19 dengan panjangjalan 1,84 (satu koma delapan puluh empat) kilometer; s) Jalan C-I-20 dengan panjang jalan 1,32 (satu koma tiga puluh dual kilometer; t) Jalan C-1-21 dengan panjang jalan 0,64 (nol koma enam puluh empat) kilometer; u) Jalan C-I-22 dengan panjangjalan 0,93 (no! koma sembilan puluh tiga) kilometer; v] Jalan ... v) Jalan C-I-23 dengan panjang jalan 1,14 (satu kama empat betas) kilometer; w) Jalan C-I-24 dengan panjangjalan 0,35 (no! kama tiga puluh lima) kilometer, x) Jalan C-1-25 dengan panjang jalan 1,59 (satu kama lima puluh sembilan) kilometer; y) Jalan C-1-26 dengan panjangjalan 0,93 (not kama sembilan puluh tiga) kilometer; z) Jalan C-1-27 dengan panjang jalan 0,43 (nol kama empat puluh tiga) kilometer; aa) Jalan C-1-28 dengan panjangjalan 1,00 (satu) kilometer; bb) Jalan C-1-29 dengan panjang jalan 1,80 (satu kama delapan puluh) kilometer; cc] Jalan C-1-30 dengan panjang jalan 1,01 (satu kama satu) kilometer; dd) Jalan C-1-31 dengan panjang jalan 1,19 (satu kama sembilan betas) kilometer; eel Jalan C-1-32 dengan panjang jaIan 0,56 (nol kama lima puluh en am) kilometer; if) Jalan C-2 dengan panjang jalan 0,20 (nol kama dua puluh) kilometer; gg) Jalan C-2-1 dengan panjang jalan 0,82 (nol kama delapan puluh dual kilometer; hh) Jalan C-2-2 dengan panjang jalan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) kilometer; ii] Jalan C-2-3 dengan panjang jalan 1,06 (satu kama enam) kilometer; ij) Jalan C-2-4 dengan panjang jalan 0,88 (no! koma delapan pluh delapan) kilometer; dan kk) Jalan C-2-5 dengan panjang jalan 1,07 (satu kama tujuh) kilometer.
(3)Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercliri atas:
1. a.ruas jalan di semua Jalan Kolektor;
2. b.ruas jalan eli semua jalan lokal; dan
3. c.ruas jalan di semua jalan lingkungan.
(4)Jalan ...
(4)Jalan lainnyajkhusus terdiri atas:
1. a.ruas jalan menuju lapangan penumpukan batubara Lubuktutung PT Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon;
2. b.ruas jalan menuju lapangan penumpukan batubara PI' Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang;
3. c.ruas jalan menuju jalan perkebunan sawit; dan
4. d.ruas jalan menuju pertambangan.
(5)Pembangunan terminal penumpang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Terminal Tipe C yang terletak di Desa Sekerat Kecamatan Bengalon.

Pasal 9

(I) Pengembangan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan untuk pergerakan internal dan eksternal Masyarakat.

(2)Pengembangan transportasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan moda transportasi untuk pergerakan internal Kawasan dengan angkutan kota dan angkutan desa dengan minibus keeil yang memiliki trayek dan rute melintasi seluruh Jaringan lokal primer dan sekunder yang ada di Kawasan, dengan perhentian utama pada seluruh halte yang ditetapkan di setiap pusat kegiatan; dan
2. b.penyediaan moda transportasi untuk pergerakan ekternal Kawasan dengan bus sedang dan bus kecil dengan perhentian utama pada seluruh terminal tipe C.

Pasal 10

(1)Reneana Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruI b terdiri atas:
1. a.pelabuhan laut; dan
2. b.alur pelayaran.
(2)Pelabuhan laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terminal khusus, terdiri atas:
1. a.terminal khusus Lubuktutung PI' Kaltim Prima Coal di Keeamatan Bengalon;
2. b.termin- '"
3. b.terminal khusus PT Perkasa Inaka Kerta eli Kecamatan Bengalon;
4. c.terminal khusus PT Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang; dan
5. d.terminal khusus PT Kobexindo di Kecamatan Bengalon.
(3)Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran masuk pelabuhan, terdiri atas:
1. a.dari dan ke Terminal Khusus Bengalon - Selat Makasar; dan
2. b.dari dan ke Terminal Khusus Kaliorang - Selat Makassar.
3. a.sistem Jaringan energi;
4. b.sistem Jaringan telekomunikasi;
5. c.sistem Jaringan sumber daya air;
6. d.sistem jaringan Air Minum;
7. e.sistem jaringan Drainase;
8. f.sistem jaringan pengelola.an Air Limbah; dan
9. g.sistem Jaringan prasarana lainnya.
(1)Sistem Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pettdukungnya, berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
1. a.Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
  1. 1.Saluran udara tegangan menengah terdapat di: a) Dusun Sekerat Desa Sekerat; dan b) Dusun Selangkau II Desa Selangkau.
  2. 2.Saluran ...
  3. 2.Saluran udara tegangan rendah terdapat di seluruh WilayahBWP,yaitu Desa.Sekerat, Desa Selangkau, dan Desa. Kaliorang dengan mengikuti Jaringan jalan.
2. b.Gardu listrik meliputi gardu distribusi pada Blok A-I, A-2, A-3, B-2, dan B-3.
(3)Sistem Jaringan kelistrikan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum daJam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13
(1)Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
1. a.Jaringan tetap; dan
2. b.Jaringan bergerak.
(2)Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Infrastruktur dasar telekomunikasi, jaringan telekomunikasi kabel, dan jaringan serat optik dikembangkan di seluruh BWPyaitu Desa Sekerat, Desa. Selangkau, dan Desa Kaliorang, untuk sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi berada pada lokasi rencana tower BTS.
(3)Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Jaringan bergerak seluler atas berupa Jaringan nirkabel, yang dikembangkan di beberapa titik bagian Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang, yaitu batas Kawasan (dekat PT Batuta Chemical Industrial Park), Pusat Desa Sekerat, Desa Selangkau, dan Desa Kaliorang dengan menggunakan Jaringan tower Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan.
(4)Sistem Jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 14
(1)Sistem Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan sistem sumber daya Kabupaten.
(2)Sistem Jaringan sumber daya air Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.sumber air, merupakan air permukaan, terdiri atas:
  1. 1.sungai Sekurau Bawah terdapat eli Kecamatan Bengalon;
  2. 2.sungai Mampang terdapat di Kecamatan Bengalon;
  3. 3.sungai Sekerat terciapat eli Kecamatan Bengalon;
  4. 4.sungai Selangkau terdapat eli Kecamatan Kaliorang;
  5. 5.sungai Kaliorang terdapat di Kecamatan Kaliorang;
  6. 6.mata air Sekerat terdapat eli Kecamatan Bengalon;
  7. 7.mata air Tangga 7 Bidadari terdapat eli Kecamatan Kaliorang;
  8. 8.danau sekerat terdapat di Kecamatan Bengalon; dan
  9. 9.danau sekurau terdapat di Kecamatan Bengalon;
2. b.prasarana sumber daya air, terdiri atas:
  1. 1.sistem Jaringan irigasi, terdiri atas: Jaringan irigasi primer dan sekunder, terdapat di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang; dan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon.
  2. 2.Jaringan Air Baku untuk Air Bersih, terdiri atas: a) mata air Gunung di Desa Sekerat; dan b) mats. air Terjun Tujuh Bidadari eli Desa Selangkau;
  3. 3.Jaringan Air Bersih ke kelompok pengguna, terdiri atas: a) domestik; dan b) non domesnk.
(3)Sistem Jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf4 ...
1. a.Jaringan perpipaan, terdiri atas:
  1. 1.unit Air Baku, terdapat di mata air Sekerat eli Desa Sekerat;
  2. 2.unit produksi, terdapat eli Dusun Mampang Desa Sekerat;
  3. 3.unit distribusi, terdapat di Desa Sekerat dan Desa Selangkau; dan
  4. 4.unit pelayanan, terdapat di Desa Sekerat, Desa Selangkau dan Desa Kaliorang.
2. b.Jaringan non perpipaan, terdiri atas:
  1. 1.sumur dangkal, terdapat di Dusun Sekurau Bawah Desa Sekerat; dan
  2. 2.bangunan penangkap mata air, terdapat eli Dusun Mampang Desa Sekerat.
3. a.saluran primer, yang terdapat eli sepanjang Jaringan Jalan Kolektor Primer ruas Desa Sekerat sampai ruas Desa Kaliorang;
4. b.saluran sekunder, yang terdapat di sepanjang Jalan Lokal Primer;
5. c.saluran tersier, yang terdapat eli sepanjangjalan lingkungan;
6. d.saluran lokal, yang terdapat eli seluruh fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran. pendidikan, kesehatan, dan RTH;
7. e.bangunan peresapan (kolam retensi), yang terdapat di Dusun Sekerat Desa Sekerat; dan
8. f.bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapnya (sistem pemompaan dan pintu air), yang terdapat di Dusun Mampang Desa Sekerat. Paragraf6 ... Paragraf6 Sistem jaringan pengelolaan Air Limbah Pasal 17 Sistem jaringan pengelolaan Air Limbah, sebagaimana dirnaksud pada Pasal 11 huruf f, terdiri atas:
9. a.subsistem pelayanan, yang terdiri atas:
  1. 1.pipa tinja, yang terdapat di Dusun Mampang dan Dusun Sekurau Bawah di Desa Sekerat, Dusun Selangkau I di Desa Selangkau, serta Dusun Kaliorang I dan Kaliorang VI di Desa Kaliorang;
  2. 2.pipa non tinja, yang terdapat di Dusun Mampang dan Dusun Sekurau Bawah di Desa Sekerat, Dusun Selangkau I di Desa Selangkau, serta Dusun Kaliorang I dan Kaliorang VI di Desa Kaliorang;
  3. 3.bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, yang terdapat di Dusun Mampang dan Sekurau Bawah di Desa Sekerat, Dusun Selangkau I di Desa Selangkau, serta Dusun Kaliorang I dan Kaliorang VI eli Desa Kaliorang;
  4. 4.pipa persil, yang terdapat di seluruh Zona Permukiman;
  5. 5.bak kontrol, yang terdapat di setiap 20 m saluran lUTUS,pada titik-titik pertemuan saluran dan pada perubahan arab aliran, sesuai kebutuhan di lapangan; dan
  6. 6.lubang inspeksi, yang terdapat di pertemuan pipa retikulasi dan pipa induk, sesuai kebutuhan di lapangan.
10. b.subsistem pengumpulan yang terdiri atas:
  1. 1.pipa retikulasi, yang terdapat di seluruh persil pada Zona Permukiman;
  2. 2.pipa induk, yang terdapat eli sepanjang jalur jalan lingkungan pada Zona Permukiman; dan
  3. 3.prasarana pelengkap, yang terdapat di setiap dusun pada Zona Permukiman.
11. c.subsistem pengolahan terpusat yang terdiri atas:
  1. 1.Instalasi Pengelolaan Air Limbah kota, yang terdapat di Dusun Sekerat Desa Sekerat; dan
  2. 2.IPAL skala Kawasan tertentujpermukiman, yang terdapat di setiap dusun pada setiap Zona Permukiman.
(2)Sistem ... Paragraf7 Sistem Jaringan Lainnya Pasal 18
(1)Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan persampahan; dan
2. b.sistem jaringan evakuasi bencana.
(2)Sistem Jaringan persampahan Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah TPSS, terdapat eli Dusun Sekurau Bawab dan Dusun Sekerat di Desa Sekerat, Dusun Selangkau II di Desa Selangkau, dan Dusun Kaliorang I di Desa Kaliorang.
(3)Sistem Jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.jalur evakuasi bencana mengikuti jalur jalan yang ada menuju lokasi Ruang evakuasi bencana (tempat evakuasi sementara), terdapat di Desa Sekerat dan Desa Selangkau; dan
2. b.Ruang evakuasi bencana, terdapat di lapangan Sekurau Blok A-I, pendidikan di Dusun Mampang Biok A-3, fasilitas perkantoran desa selangkau Blok B-1 dan kantor desa kaliorang C-2.
(4)Sistem Jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABIV RENCANA POLA RUANO

Pasal 19

(1)Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi rencana:
1. a.Zona Lindung; dan
2. b.Zona Budidaya.
(2)Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. a.Zona PS;
2. b.Zona RTH kota; dan
3. c.Zona EM.
(1)Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasa120 huruf a, terdiri atas:
1. a.Zona SP;
2. b.Zona SS;
3. c.Zona DW; dan
4. d.ZonaMA.
(2)Zona SP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 116,14 (seratus enam belas koma empat belas) hektar, terdapat di:
1. a.Biok A-I seluas 4,15 ( empat koma lima belas) hektar;
2. b.Blok A-3 seluas 30,01 (tiga puluh koma satu) hektar;
3. c.Blok B-2 seluas 6,03 (enam koma tiga) hektar;
4. d.Blok B-3 seluas 63,62 (enam puluh tiga koma enam puluh dual hektar; dan
5. e.Blok C-2 seluas 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) hektar.
(3)Zona SS, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, seluas 78,65 (tujuh puluh delapan koma enam puluh lima) hektar; terdapat eli:
1. a.Blok A-I seluas 17,20 (tujuh belas koma dua puluh) hektar;
2. b.niok A-2 :!'Ieh.Jl'S:O;7,37(tuju.h kama aga pu.h.~h tu.ju.h) hekuu-;
3. c.Biok A-3 seluas 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) hektar;
4. d.Blok B-1 seluas 11,13 (sebelas koma tiga belas) hektar;
5. e.Blok B-2 seluas 11,99 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) hektar;
6. f.Blok B-3 seluas 8,04 (delapan koma ernpat] hektar;
7. g.Biok C-I seluas 16,82 (enam belas koma delapan puIuh dual hektar; dan
8. h.Biok C-2 seluas 3,11 (tiga koma sebelas) hektar.
(4)Zona ...
(4)Zona DW, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,80 (empat koma delapan puluh) hektar terdapat eli:
1. a.Biok A-I seluas 2,59 (dua koma lima puIuh sembilan) hektar; dan
2. b.Blok A-2 seluas 2,20 (dua koma dua puIuh) hektar.
(5)Zona MA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 27,82 (dua puluh tujuh koma delapan puluh dual hektar terdapat di:
1. a.Blok A-2 seluas 8,78 ( delapan koma tujuh delapan) hektar;
2. b.Blok A-3 seluas 7,66 (tujuh koma enam puluh enam) hektar; dan
3. c.Blok B-1 seluas 11,39 (sebelsa koma tiga puluh sembilan) hektar. Paragraf2 Zona Ruang Terbuka Hijau Kota Pasa122
(1)Zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasa120 hurufb, terdiri atas:
1. a.Zona RTH-3;
2. b.Zona RTH -4;
3. c.Zona RTH-5; dan
4. d.Zona RTH-7.
(2)Zona RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 51,33 (lima puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar terdapat eli:
1. a.Blok A-2 seluas 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) hektar; dan
2. b.Blok C-2 seluas 41,52 (empat puluh satu koma lima puluh dual hektar.
(3)Zona RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 18,57 (delapan belas koma lima puluh tujuh) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-I seluas 6,48 (enam koma empat puluh delapan) hektar;
2. b.Biok A-3 seluas 2,05 (dua koma lima) hektar;
3. c.Blok B-1 seluas 6,14 (enam koma empat belas) hektar;
4. d.Blok C-l seluas 2,4!> (dua koma empat puluh lima) hektar; dan
5. e.Blok C-2 seluas 1,44 (satu koma empat puluh empat) hektar.
(4)Zona RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 57,42 (lima puluh tujuh koma empat puluh dual hektar terdapat di:
1. a.Blok A-I seluas 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) hektar
2. b.Blok A-2 seluas 5,21 (lima koma dua puluh satu) hektar;
3. c.Blok ... C. Biok A-3 seluas 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan] hektar;
4. d.Blok B-1 seluas 22,58 (dua puluh dua koma lima puluh delapan) hektar;
5. e.Blok B-2 seluas 5,32 (lima koma tiga puluh dual hektar;
6. f.Biok B-3 seluas 0,72 (nol koma tujuh puluh dual hektar;
7. g.Blok C-I seluas 8,60 (delapan koma enam puluh) hektar; dan
8. h.Blok C-2 seluas 1,12 (satu koma dua belas) hektar.
(5)Zona RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 7,90 (tujuh koma sembilan) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-I seluas 1,49 ( satu koma empat puluh sembilan) hektar
2. b.Blok A-2 seluas 0,14 (nol koma empat belas) hektar;
3. c.810k A-3 seluas 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) hektar;
4. d.Blok B-1 seluas 1,58 (satu koma lima puluh delapan) hektar; dan
5. e.Blok C-l seluas 2,21 (dua koma dua puluh satu) hektar. Paragraf3 Zona Ekosistem Mangrove Pasal 23
(1)Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah Zona konservasi mangrove.
(2)Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 122,79 (seratus dua puluh dua koma tujuh puluh sembilan) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-I seluas 68,85 (enam puluh delapan koma delapan puluh lima) hektar;dan
2. b.Blok C-1 seluas 53,94 (lima puluh tiga koma sembilan puluh empat) hektar.
3. a.Zona R;
4. h.Zona K, terdiri atas:
  1. 1.Zona ...
5. l.Zona K-2; dan
  1. 2.Zona K-3;
6. c.Zona KT;
7. d.Zona SPU, terdiri atas:
8. l.Zona SPU-2;
  1. 2.Zona SPU-3; dan
  2. 3.Zona SPU-4;
9. e.Zona KPI, terdiri atas:
10. l.Zona KPI; dan
  1. 2.Zona SIKM;
11. f.Zona C, terdiri atas:
  1. 1.Zona C-l; dan
  2. 2.Zona C-2;
12. g.Zona P, terdiri atas:
  1. 1.Zona P-l; dan
  2. 2.Zona P-3;
13. h.Zona IK, terdiri atas: Zona IK-2;
  1. 1.Zona W, terdiri atas: Zona W-l; dan J. Zona T.
(1)Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
1. a.Zona R-3;
2. b.Zona R-4; dan
3. c.Zona R-5.
(2)Zona R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seIuas 188,71 (seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di:
1. a.BIok A-I seluas 25,75 (dua puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar;
2. b.Blok A-2 seluas 22,53 (dua puluh dua koma lima puluh tiga) hektar;
3. c.Biok A-3 seluas 26,75 (dua puluh enam koma tujuh puluh lima) hektar;
4. d.Blok ...
5. d.Blok B-1 seluas 68,02 (enam puluh delapan kama dual hektar;
6. e.BIok C-l seluas 20,56 (dua puluh koma lima puluh enam) hektar; dan
7. f.Blok C-2 seluas 25,11 (dua puluh lima kama sebelas) hektar.
(3)Zona R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 105,23 (seratus lima kama dua puluh tiga) hektar terdapat di:
1. a.Biok A-I seluas 13,24 [tiga belas koma dua puluh empat) hektar;
2. h.Blok A-3 seluae 22,80 (dua puluh dua koma delapan puluh] hektar;
3. c.Blok B-1 seluas 44,36 ( empat puluh empat koma tiga puluh enam) hektar; dan
4. d.Blok C-1 seluas 24,84 (dua puluh empat kama delapan puluh em pat) hektar.
(4)Zona R-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, seluas 303,87 (tiga ratus tiga kama delapan puluh tujuh) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-I seluas 31,50 (tiga puluh satu kama lima puluh) hektar;
2. b.Blok A-2 seluas 22,26 (dua puluh dua koma dua puluh enam) hektar;
3. c.Biok A-3 seluas 36,12 (tiga puluh enam koma dua belas) hektar;
4. d.Blok B-1 seluas 77,85 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh lima) hektar;
5. e.Biok B-2 seluas 80,51 (delapan puluh koma lima puluh satu) hektar;
6. f.Blok B-3 seluas 9,87 (sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar; dan
7. g.Biok C-l seluas 45,75 Empat puIuh lima koma tujuh puluh lima) hektar. Paragraf2 Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 26 (I) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
8. a.Zona K-2; dan
9. b.Zona K-3.
(2)Zona K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat eli Biok A-2 seluas 6, 92 (enam koma sembilan dual hektar.
(3)Zona K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 111,67 (seratus sebelas koma enam puluh tujuh) hektar terdapat eli:
1. a.Blok A-I seluas 25,78 (dua puluh lima koma tujuh puluh delapan) hektar;
2. b.Blok A-2 seluas 5,43 (lima koma empat puluh tiga) hektar;
3. c.Blok ...
4. c.Biok A-3 seluas 12,44 (dua belas koma empat puluh empat) hektar;
5. d.Blok 8-1 seluas 17,64 (tujuh belas koma enam puluh empat) hektar;
6. e.Biok B-2 seluas 16,77 (enam belas koma tujuh puluh tujuh) hektar;
7. f.Blok C-l seluas 28,25 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) hektar; dan
8. g.Blok C-2 seluas 5,36 (lima kama tiga puluh enam) hektar.
9. a.Blok A-2 seluas 1,41 [satu koma empat puluh satu) hektar;
10. b.Blok 8-1 seluas 0,40 (nol koma empat puluh) hektar; dan
11. c.Blok C-2 seluas 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) hektar. Paragraf4 Zona Sarana Pelayanan Umum Pasal 28
(1)Zona SPU sebagaimana dimaksud da1am Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
1. a.Zona SPU-2;
2. b.Zona SPU-3; dan
3. c.Zona SPU-4.
(2)Zona SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9,77 (sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-2 seluas 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) hektar; dan
2. h.Blok C-2 seluas 0,94 (nol kama sembilan puluh empat) hektar;
(3)ZOna SPU-3, sebagaimana dimaksud pada. aya.t (1) huruf' b, ~e1u..a..5 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) hektar terdapat di:
1. a.Biok A-2 seluas 2,38 (dua koma tiga puluh deIapan) hektar;
2. b.Biok A-3 seluas 1,68 (satu koma enam puluh delapan) hektar;
3. c.Biok B-1 seluas 1,31 (satu koma tiga puluh satu) hektar;
4. d.Blok C-1 seluas 0,40 (nol koma empat puluh] hektar; dan
5. e.Biok C-2 seluas 1,60 (satu koma enam puluh) hektar.
(4)Zona ...
(4)Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 16,18 (enam belas koma delapan beIas) hektar terdapat di:
1. a.Biok A-I seluas 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) hektar;
2. b.Blok A-2 seluas 1,70 (satu koma atujuh puluh) hektar;
3. c.Blok A-3 seluas 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) hektar;
4. d.Blok B-1 seluas 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) hektar;
5. e.Blok B-2 seluas 0,72 (nol koma tujuh puluh dual hektar;
6. f.Blok C-1 seluas 2,35 (dua koma tiga puluh lima) hektar; dan
7. g.Biok C-2 seluas 1,65 (satu koma enam puluh lima) hektar.
(1)Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas:
1. a.Zona KI; dan
2. b.Zona SIKM.
(2)Zona KI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 368,25 (tiga ratus enam puluh delapan koma dua puluh lima) hektar terdapat di:
1. a.Blok A-2 seluas 73,55 (tujuh puluh tiga koma lima puluh lima) hektar;
2. b.Biok B-1 seluas 105,67 (seratus lima koma enam puluh tujuh) hektar; dan
3. c.Blok B-3 seluas 189,09 (seratus delapan puluh sembilan koma sembilan) hektar.
(3)Zona SIKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Biok B-2 seluas 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) hektar. Paragraf6 Zona Lainnya Pasal 30
(1)Zona lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, huruf h dan huruf i, terdiri atas:
1. a.Zona P terdiri atas:
  1. 1.Zona P-l; dan
  2. 2.Zona P-3.
2. b.Zona IK terdiri atas: Zona IK-2.
3. c.Zona ...
4. c.Zona W terdiri atas: Zona W-1.
5. d.Zona T terdiri atas: Zona T.
(2)Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Zona P-1 seluas 314,67 (tiga ratus empat belas koma enam puluh tujuh) hektar terdapat eli:
  1. 1.Blok A-3 seluas 52,88 (lima puluh dua koma delapan puluh delapan) hektar;
  2. 2.Blok B-1 seluas 149,58 (seratus empat puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar;
  3. 3.Blok B-2 seluas 105,08 (seratus lima koma delapan) hektar; dan
  4. 4.Blok B-3 seluas 7,12 (tujuh koma dua belas) hektar.
2. h.Zona PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. c.Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, seluas 1.309,93 (seribu tigas ratus sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar terdapat di:
  1. 1.Blok A-I seluas 210,56 (dua ratus sepuluh koma lima puluh enam) hektar;
  2. 2.Blok A-2 seluas 13,31 (tiga belas koma tiga puIuh satu) hektar;
  3. 3.Blok A-3 seluas 181,52 (seratus delapan puluh satu koma lima puluh dual hektar;
  4. 4.Blok B-1 seluas 241,95 (dua ratus empat puluh satu koma sembilan puluh lima) hektar;
  5. 5.Blok B-2 seluas 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puIuh satu) hektar;
  6. 6.Blok B-3 setuas 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima) hektar;dan
  7. 7.Blok C-l seluas 555,99 (lima ratus lima puluh lima koma sembilan puluh sembilan) hektar.
(3)Zona IK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zona IK-2 seluas 375,97 (tiga ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh tujub) hektar yang terdapat eli:
1. a.Blok ,..
2. a.Blok A-I seluas 24,57 (dua puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar;
3. b.Blok B-2 seluas 133,43 (seratus tiga puluh tiga koma empat puluh tiga) hektar;dan
4. c.Blok B-3 seluas 217,96 (dua ratus tujuh belas koma sembilan puluh enam) hektar.
(4)Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, merupakan Zona W-1 seluas 94,46 (sembilan puluh empat koma empat puluh enam) hektar; terdapat di:
1. a.Blok A-2 seluas 29,75 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima) hektar;dan
2. b.Biok B-3 se1uas 64,71 (enam puluh empat koma tujuh puluh satu) hektar.
(5)Zona T, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1.614,33 Ha yang terdapat di:
1. a.Blok A-2 seluas 599,56 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam) bektar;
2. b.Blok A-3 seluas 104,91 (seratus empat koma sembilan puluh satu) hektar;
3. c.Biok B-3 seluas 777,14 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) hektar;dan
4. d.Biok C-1 seluas 132,72 (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh dual hektar. Paragraf7 Zona Campuran Pasal 31
(1)Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruff, terdiri atas:
1. a.Zona C-1; dan
2. b.Zona C-2.
(2)Zona 0-1, sebe,6"';rnana. d.ir:naksud padel. ayat (l) huru£ a, ocluQ.Q2,9 .... (dUel koma sembilan puluh ernpat] hektar terdapat di:
1. a.Biok A-I seluas 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) hektar; dan
2. b.Biok C-2 seluas 1,16 (satu koma enam belas) hektar.
(3)Zona C-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) hektar terdapat eli:
1. a.Biok ...
2. a.Blok B-1 seluas 4,66 (empat koma enam puluh enam) hektar;
3. b.Blok C-l seluas 0,55 (nol koma lima puluh lima) hektar; dan
4. c.Blok C-2 seluas 4,04 (empat koma empat) hektar.

Pasal 32

(1)Pemanfaatan Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/ atau berdampak rendah hingga sedang.
(2)Zona Budidaya yang berpotensi rawan bencana alam banjir dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/ atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Peru mahan;
2. b.Perdagangan dan Jasa;
3. c.Perkantoran;
4. d.Peruntukkan Campuran;
5. e.Sarana Pelayanan Umum;
6. f.Industri;
7. g.Pertanian;
8. b.Perikanan;
9. c.Pariwisata; dan
10. d.Pertambangan.
(3)Zona Budidaya yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/ atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk:
1. a.penampalan (overlay) pada peta rencana Pola Ruang; dan
2. b.peta Kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan Ruang evakuasi bencana. BABV PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKANPENANGANANNYA Pasal 33
(1)Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBLyang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Rencana ...
(2)Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

(1)Penetapan Kawasan pada BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/ atau melaksanakan revitalisasi di Kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan bagian dari Wilayah perencanaan lainnya,
(2)Penetapan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya didasarkan pada:
1. a.tujuan Penataan Ruang Wilayah perencanaan,
2. b.nilai penting bagian dari Wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
3. c.kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagian dari Wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
4. d.usulan dari instansi sektoral;
5. e.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Wilayah perencanaan; dan
6. f.ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
(3)Kriteria penetapan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya: a merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana Pola Ruang dan rencana Jaringan prasarana, serta pelaksanaan Peraturan Zonasi di Wilayah perencanaan;
1. b.mendukung tercapainya agenda pembangunan;
2. c.merupakan bagian dari Wilayah perencanaan yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan/ atau memiliki nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan Wilayah perencanaan; dan/ atau
3. d.merupakan bagian dari Wilayah perencanaan yang dinilai perlu dikembangkan, diperbaiki, danj'atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan pertirobangan ekonomi, sosial-budaya, dan/ atau lingkungan. Pasa135 ...

Pasal 35

(1)Tema pengernbangan Kawasan yang eliprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 terdiri atas:
1. a.perlindungan Kawasan dari dampak pengembangan kegiatan industri semen; dan
2. b.pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana dalam Kawasan wisata bahari.
(2)Sub BWP yang diprioritaskan untuk perlindungan Kawasan dari dampak pengernbangan kegiatan industri sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Blok A-2 seluas 56,75 (lima puluh enam koma tujuh puluh lima) hektar eli sekitar batas terluar PT Kobexindo Cements.
(3)Sub BWP yang diprioritaskan untuk pengembangan prasarana dan sarana dalam Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (Il huruf b adalah Blok A-2 seluas 79,73 (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) hektar.
(4)Sub BWP yang diprioritaskan untuk pembangunan prasarana dan sarana dalam Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Blok B-3 seluas 119,50 (seratus sembilan belas korna lima puluh) bektar.

Pasal 36

(1)Kegiatan yang direncanakan pada Sub BWP untuk perlindungan Kawasan dan dampak pengembangan Kawasan industri semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah pembuatan Zona penyangga berupa RTH di Blok A-2 di sekitar batas terluar PT Kobexindo Cements.
(2)Kegiatan yang direncanakan pada Sub BWP untuk pengembangan prasarana dan sarana dalam Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) adalah penyusunan RTBL Kawasan Pantai Sekerat di BIok A-2.
(3)Kegiatan yang direncanakan pada Sub BWP untuk pembangunan prasarana dan sarana dalam Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) adalah penyusunan RTBLKawasan Pantai Jepu-Jepu eli Blok B-3. BABVI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 37
(1)Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
(2)Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3)Perkiraan pendanaan program Pemanfaatan Ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

...

Pasal 38

(1)Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Pendanaan program Pemanfaatan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sarna pendanaan.
(3)Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum Pasal 39 ( 1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
1. a.perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. h.acuan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalarnnya air right development dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
3. c.acuan dalam pemberian Insentif dan Disinsentif;
4. d.acuan dalam pengenaan sanksi;
5. e.rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
6. f.penetapan lokasi investasi.
(2)Peraturan ...
(2)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan kegiatan dan penggunaan laban;
2. b.ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang; C. ketentuan tata bangunan;
3. d.ketentuan prasarana dan sarana minimal;
4. e.ketentuan khusus;
5. f.standar teknis;
6. g.ketenluan pelaksanaan;
7. h.ketentuan perizinan; dan
  1. 1.ketentuan sanksi.
(3)Keterangan Iebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(1)Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan b, terdiri atas:
1. a.KKIPR Zona Lindung; dan
2. b.KKIPR Zona Budidaya.
(2)KKIPR Zona Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.KKIPR Zona SP;
2. b.KKTPR Zona SS.
3. c.KKIPR Zona DW;
4. d.KKIPR Zona MA;
5. e.KKIPR Zona RTH-3;
6. f.KKIPR Zona RTH-4;
7. g.KKIPR Zona RTH-5;
8. h.KKl.PRZona RTH-7; dan
9. i.KKIPR Zona EM.
(3)KKIPR ...
(3)KKIPRZona Budiciaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Zona R-3;
2. b.Zona R-4;
3. c.Zona R-5;
4. d.Zona K-2;
5. e.Zona K-3;
6. f.Zona KT;
7. g.Zona SPU-2;
8. h.Zona SPU-3;
9. i.Zona SPU-4; J. Zona KI;
10. k.ZonaSIKM;
  1. 1.Zona C-l;
11. m.Zona C-6;
12. n.ZOna r-i:
13. o.ZOna P-3;
14. p.Zona IK-2;
15. q.Zona W; dan
16. r.Zona T.
(1)Ketentuan kegiatan Zona SP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang mcmiliki sifat 8CSUai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan: yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas ...
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 %; dan
2. b.KLB paling banvak O. Paragraf2 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai Pssal42
(1)Ketentuan kegiatan Zona SS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkanjdiizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 %; dan
2. b.KLB paling banyak O.
(1)Ketentuan kegiatan ZOna DW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
1. c.pemanfaatan diperbolehkanj diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. d.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. e.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diizinkan ... diizinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. f.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 10 010; dan
2. b.KLB paling banyak 0,3. Paragraf4 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sekitar Mata Air Pasal 44
(1)Ketentuan kegiatan Zona MA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pernanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak O.
(1)Ketentuan kegiatan Zona RTH-3,sebagaimana dimaksud daJam Pasal 40 ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.pemanfaatan ... a pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlalru.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 100/0; dan
2. b.KLBpaling banyak 0,3. Paragraf6 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Taman Desa/ Kelurahan Pasal 46
(1)Ketentuan kegiatan Zona RTH-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2)huruf f meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 0/0; dan
2. h.KLR paling banyak O. Paragraf7 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Taman Dusun/RW Pasa.l47
(1)Ketentuan kegiatan Zona RTH-5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2)huruf g meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak O. Paragraf8 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pemakaman Pasa148
(1)Ketentuan kegiatan Zona RTH-7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2)huruf h meliputi:
1. a.pemanfaatan dlperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memUild sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncana.kan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan ...
5. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 100/0; dan
2. b.KLBpaling banyak 0,3. Paragraf9 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Ekosistem Mangrove Pasal 49
(1)Ketentuan kegiatan Zona EM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkanj diizin.kan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya hams memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 0 0/0; dan
2. h.KLB paling banyak O.
(1)Ketentuan kegiatan Zona R-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.pemanfaatan ...
2. a.pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
3. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
4. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus mem.enuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
5. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang lidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 600/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona R-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tempi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan pera.turan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 50 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,5.
(1)Ketentuan kegiatan Zona R-5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkanjdiizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 30 0/0; dan
2. h.KLB paling banyak 0,9.
(1)Ketentuan kegiatan Zona K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang cllijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan ...
5. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 50 %; dan
2. b.KLB paling banyak 1,5.
(1)Ketentuan kegiatan Zona KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f meliputi:
1. a.pemanfaatan ...
2. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegi.atan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
3. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
4. c.pemanfaatan hersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
5. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 50 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,5.
(1)Ketentuan kegiatan Zona SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3)huruf g meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang d.irencanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan ter1c.Q;t;dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang oerlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 olf,; dan
2. b.KLBpaling banyak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3)huruf h meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan dengan kode Iberupa kegia.tan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang oerlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 0/0; dan
2. h.KLB paling banyak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona SPU-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3)huruf i meliputi: a pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan derraan kode T hAnlpa k4"gio.ta.n yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
1. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
2. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapt pemanfaarannva harus memenuhi syarat kctcntuan dan peraturan terkait; dan
3. d.pemanfaatan ...
4. d.pemanfaatan J ang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona KI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j meliputi:
1. a.pemanfaatan d perbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang cllijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya hams memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terka t; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kcgiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)lntensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 0/0; dan
2. b.KLB paling banvak 1,8. Paragraf20 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah Pasa160
(1)Ketentuan kegiatan Zona SIKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3)huruf k meliputi:
1. a.pemanfaatan '"
2. a.pemanfaatan d iperbolehkanl diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
3. h.pemanfaatan hersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang dujkkut _etapi pemanfaatannya terbatas;
4. c.pemanfaatan i>ersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
5. d.pemanfaatan ~ang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 60 0/0; dan
2. b.KLB paling banyak 1,8. Paragraf21 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Peru mahan dan Perdagangari/ Jasa Pasal 61
(1)Ketentuan kegiatan Zona C-l, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf 1 meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya hams memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 50 010; dan
2. b.KLB paling banvak 1,8.
(1)Ketentuan kegiatan Zona C-6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf m meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkan Zdiiainkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan hersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan .etapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan >ersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetapi pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terk.ut; dan
4. d.pemanfaatan ~ang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yanS tidak di oerbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yanr: berlaku.
(2)Intensitas pemanfa atan kegiatan:
1. a.KDB 50 010; dar
2. b.KLB paling bar yak 1,8. Paragraf23 Ketentua 1 Kegiaran dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertanian Tanaman Pangan Pasal 63
(1)Ketentuan kegiatan Zona P-l, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf n meliputi: e., }X)manfa.o.ta.n d pcrbolchkan/diizinkan dengan kode I bel upa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan; .
1. b.pemanfaatan 1ersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan etapi pemanfaatannya terbatas;
2. c.pemanfaatan l ersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetap pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait: dan
3. d.pernanfaatan ...
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 10 %; dan
2. b.KLB paling banyak 0,3. Paragraf24 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perkebunan Pasal 64
(1)Ketentuan kegiatan Zona P-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf 0 meliputi:
1. a.pemanfaatan d perbolehkarr/diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat s esuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan etapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan I-ersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetap pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terks it; dan
4. d.pemanfaatan y ang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak eli] -erbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfa ttan kegiatan:
1. a.KDB 30%; dan
2. b.KLB paling banvek 0,9. Paragraf25 Ketentuar Kegiatan dan lntensitas Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya Pasal 65
(1)Ketentuan kegiatar Zona IK-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf p meliputi:
1. a.pemanfaatan ...
2. a.pemanfaatan d'perbolehkanjdiizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
3. b.pemanfaatan l::ersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan 1etapi pemanfaatannya terbatas;
4. c.pemanfaatan hersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetap pemanfaatannya narus memenuhi syarat kerentuan dan peraturan terks.it; dan
5. d.pemanfaatarr y ang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak di-oerbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfa atan kegiatan:
1. a.KDB 10 %; dar:
2. b.KLB paling bar yak 0,3. Paragraf26 Ketentua i Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata Pasal 66
(1)Ketentuan kegiatan Zona W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf q meliputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkanjdiizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan hersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan etapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan hersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetap pemanfaatannya harus memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkr it; dan
4. d.pemanfaatan 1ang tidal< diperbolehkan dengan kode X untuk kegiata.n yang tidak dioerbolehkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 50%; dan
2. b.KLB paling banyak 1. Paragraf27 Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan Pasal 67
(1)Ketentuan kegiatan Zona T. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf r meliputi:
1. a.pemanfaatan d perbolehkan/ diizinkan dengan kode I berupa kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. b.pemanfaatan hersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan yang diijinkan :etapi pemanfaatannya terbatas;
3. c.pemanfaatan hersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan yang diijinkan tetap pemanIaalannya harua memenuhi syarat ketentuan dan peraturan terkait; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X untuk kegiatan yang tidak diperbclehkan terkecuali ditentu kan lain oleh perundang- undangan yang berlaku.
(2)Intensitas pemanfaatan kegiatan:
1. a.KDB 10 °10; dan
2. b.KLB paling banyak 0,3.
3. a.GSB paling sed kit meliputi:
  1. 1.aSB terhad ap jalan; dan
  2. 2.JHBS:
4. b.KB. lebar bangunan, dan jarak bebas antar bangunan;
5. c.tampilan bangi,nan; dan
6. d.pagar bangunan. {2} GSB paling dekat t erhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
7. a.Jalan ...
8. a.Jalan Kolektor Primer:
  1. 1.ditentukan GSB paling dekat 15 (lima belas) meter untuk perumahan dan fungsi ain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
  2. 2.ditentukan GSBpaling dekat 17,5 (tujuh belas koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan sat 1 pintu masuk dan keluar;
9. b.Jalan Lokal Primer, GSB paling dekat 12,5 (dua belas koma lima) meter;
10. c.Jalan Lokal Se' runder, GSB paling dekat 12,5 (dua belas koma lima) meter;
11. d.Jalan Lingkungan Primer, GSB paling dekat 10 (sepuluh) meter; dan
12. e.Jalan Lingkungan Sekunder paling dekat 10 m (sepuluh) meter.
(3)Jarak Bebas Sampng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2 meliputi:
1. a.ditentukan .Jar ak Bebas Samping paling dekat 4 (empat) meter untuk jalur evakuasi kebaJ. aran; dan
2. h.bangunan, sar.ma dan prasarana yang dibangun berbatasan dengan jalur berpemandang in indah, ditentukan JBS paling dekat 7 (tujuh) meter.
(4)KB, lebar bangunan dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru "b meliputi:
1. a.KB bersusun piling tinggi 17 (tujuh belas) meter (setara dengan 3-4 lantai) dan Jarak Ants r Bangunan antara 4-6 meter;
2. b.KB bangunan tidak bersusun paling tinggi 10 (sepuluh) Dieter (setara dengan 2 lanta) dan Jarak Antar Bangunan antara 3-4 meter.
3. c.bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun berbatasandengan jalur berpemandang. m indah dan terletak pada arah keunikan pernandangan bentang alam kota, paling tinggi adalah 1 (satu) meter dari permukaan jalan, banguns n paling lebar 14 (empat helas) meter, dan Jarak Antar Bangunan paling sedikit 7 (tujuh) meter atau 500/0 dari lebar bangunan.
4. d.bangunan, sar ina dan prasarana yang dibangun pada kelerengan lebih dart 250/0, KB paling tinggi 3 (tiga) lantai, bangunan paling lebar 14 (empat belas) meter, oan Jarak Antar Bangunan paling sedikit 7 (tujuh) meter atau 50% dari Iebar bangunan.
5. e.ban gu nan , sar rna dan prasarana yang dibangun tepi pantai, bangunan paling tinggi l C (sepuluh) meter (setara dengan 2 lantai), bangunan sejaiar dengan pantai paling lebar 24 (dua puluh empat) meter, dan Jarak Antar Bangunan paling sedikit 6 (enam) meter atau 250/0 dari lebar bangunan.
6. f.ketentuan ...
7. f.ketentuan kh.rsus bangunan, sarana dan prasarana yang berada eli Zona tertentu, bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter dan lahan berada di Subzona W-4, bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai.
(5)Tampilan bangunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.tampilan banguriari pada Kawasan-Kawasan khusus antara lain perkantoran, p eribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan t ita nilai arsitektur lokal;
2. h.tampilan bang man pada Zona pariwisata ditentukan sebagai bangunan masa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum eli 3 (tiga) sisinya; dengar 1 ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30% menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak sarnping bangunan beru pa tembok solid; dan
3. e.tampilan bang unan pada perumahan baru dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bar igunan.
(6)Pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mehputi:
1. a.pagar bangunz n yang berbatasan dengan jalur berpemandangan indah elitentukan ketnggian pagar maksimum 100 (seratus) centimeter, harus transparan dar tembus pandang ke arab pemandangan indah;
2. b.pagar bangunan eli tepi pantai elitentukan ketinggian pagar maksimum 120 (seratus c ua puluh) em, harus transparan dan tembus pandang ke arab laut; dan
3. c.agar bangunan yang terletak eli kelerengan lebih dari 25% harus menggunakan :anaman lansekap darr/atau material batuan alami khas Daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…