DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Bupati dapat mende1egasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah danfatau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nurrukan, Kabupaten Malinau , Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcrieaia Nomor 3952);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUTAITIMUR dan BUPATIKUTAITIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Dewan ...
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
8.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Mili.k Daerah.
10.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-bailmya.
11.Badan Usaha MilikDaerah yang bselanjutnya disingkat SUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal darim APBDuntuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
13.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penata usahaan Barang.
14.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang di milikinya.
15.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapu san , penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16.Perencanaan ...
16.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
17.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah.
18.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
19.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Zatau optim ali sasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
22.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
23.Penghapusan adalah tindakan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan I atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
25.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
26.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
27.Kerjasama ...
27.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Mili.k Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan atau sumber pembiayaan lainnya.
28.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan zatau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnyajangka waktu.
29.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara pemerintah daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam. bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
32.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, atau dari PemerintahDaerah kepada pihak lain, tanpa memperolehpenggantian.
33.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Mili.k Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hokum lainnya yang dimiliki negara.
34.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna rnenuru t golongan dan kodefikasi barang.
35.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
36.Penilaian ...
36.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode zteknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah.
37.Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
38.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
40.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah. Pasa12

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.
(2)Pengelolaan asset berupa barang yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari Hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peIjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional;
2. b.kepastian hukum;
3. c.transparansi;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.penilaian;
7. g.pemindahtanganan;
8. h.pemusnahan;
  1. 1.penghapusan;
9. j.penatausahaan;dan
10. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk:

a.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
b.menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
c.memberikan Milik Daerah. j aminan jkepastian dalam Pengelolaan Barang Pasal 6 Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:
a.mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b.Mewujudkan ...
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c.mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
(3)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(4)Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan Zperawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pernindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.Mengatur ...
5. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
6. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
7. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;dan
8. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasa18
(1)Kepala SKPD adalah Pengguna Barang Mili.k Daerah.
(2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan Zatau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.Mengajukan ...
9. h.mengajukan usul pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; melakukani. Penggunaan pembinaan, Barang pengawasan Mili.k Daerah dan pengendalian atas yang berada dalam penguasaannya;dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Kepala unit pelaksana teknis Daerahjpejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Barang, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD;
2. b.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
(4)Pengurus Barang bertu gas:
1. a.mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing- masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. b.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara j diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
3. c.Menyiapkan ...
4. c.menyiapkan serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPDpada Pengelola Barang;dan
5. d.menyiapkan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan kebu tuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu ti perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan;danj atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN Pasal 9

Pasal 10

(1)Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan Zatau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.
(4)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PENGADAAN

Pasal 12

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 13

(1)Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barangJjasa Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati ...
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembentukan panitia Pengadaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang untuk membentuk panitia Pengadaan Barang Milik Daerah.
(4)Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengadaan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah.
(7)Panitia pemeriksa Pengadaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa.
(9)Pengguna Barang membuat laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
(10)Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terdiri atas laporan basil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. BABV PENGGUNAAN

Pasal 14

Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a.Barang Milik Daerah berupa:
1. 1.barang persediaan;
2. 2.kontruksi dalam pengerjaan;atau
3. 3.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan .
b.Barang Milik Daerah lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…