menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;
1.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang ... 3
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lem baran Negara repu blik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
11.Peraturan ... 4 11.PeraturanPemerintahNomor5 Tahun2009Tentang BantuanKeuanganPartaiPolitik(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor18, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4972);
12.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5165); 13.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017Tentang PembinaandanPengawasan PemerintahDaerah(Lembaran Penyelenggaraaan NegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor73,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6041);
14.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017tentang HakKeuangandanAdministrasiPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor106);
15.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42);
16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor16Tahun2007 tentangTataCaraEvaluasiRancanganPeraturan Daerahtentang AnggaranPendapatandanBelanja DaerahdanRancanganPeraturanKepalaDaerah tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerahsebagaimana telahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun2011tentang PerubahanAtasPeraturanMen teriDalamNegeri Nomor16Tahun2011tentangTataCaraEvaluasi RancanganPeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerahdanRancangan PeraturanKepalaDaerahtentang PenjabaranAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2011Nomor525);
17.Peraturan... s
17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersum her Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 565);
18.Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI TIMUR Dan BUPATI KUTAI TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.