DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 1) Pendapatan Daerah Rp. 3.359.939.415.390 2) Belanja Daerah Rp.3.509.225.714.390 Surplus/ (Defisit) Rp. (149.286.299.000) 3) Pembiayaan Daerah Rp. 149.286.299.000 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.-

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disertai Penjelasan dan dokumen-dokumen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan.
2.Undang ... 2
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587l, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan ... 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7.Keputusan Gubemur Kalimantan Timur ten tang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Berkenaan Rp. 0.- MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 se bagai beriku t:

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus/(Defisit) Rp. 3.359.939.415.390 Rp.3.509.225.714.390 Rp. (149.286.299.000)
3.Pembiayaan Daerah Rp. 149.286.299.000
4.Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun Pasal 2 ... 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7.Keputusan Gubemur Kalimantan Timur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAEIWi TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Dacrah Surplus/(Dcfisit} Rp. 3.359.939.415.390 Rp.3.509.225.714.390 Rp. (149.286.299.000)
3.Pembiayaan Daerah Rp. 149.286.299.000
4.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0.- Paw 2 ... 4 Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana perimbangan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 164.584.524.300 Rp. 2.331.845.508.600 Rp. 863.509.382.490
(2)Pendapatan Asli Daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
1. a.Pajak daerah
2. b.Retribusi daerah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. Rp. 82.000.000.000 6.200.000.000Rp. 8.376.180.000
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 68.008.344.300
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak Rp 1.541.886.289.600
2. b.Dana alokasi umum Rp 582.721.208.000
3. c.Dana alokasi khusus Rp 207.238.011.000
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapaatan:
1. a.Pendapatan Hibah
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerin tah Daerah Lainnya
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 60.150.198.090 Rp. 502.957.253.400 Rp. 33.274.329.000
4. d.Bantuan ... 5
5. d.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 95.250.000.000
6. e.Dana Desa Rp. 171.877.602.000 Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.161.534.223.692 Rp. 2.347.691.490.698
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terctiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 662.263.234.079
2. b.Belanja bunga Rp. 16.500.000.000
3. c.Belanja subsidi Rp. 6.045.683.535
4. d.Belanja hibah Rp. 90.080.954.318
5. e.Belanja bantuan sosial Rp. 4.660.000.000
6. f.Belanja bantuan keuangan kepada ProvinsijKabupatenjKotaj dan PemDes Rp. 380.484.351.760
7. g.Belanja tidak terduga Rp. 1.500.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 190.442.600.817
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.061.513.498.691
3. c.Belanja Modal Rp. 1.095.735.391.190
(4)Pembiayaan Daerah:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 273.572.598.000
2. b.Pengeluaran ... 6
3. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan netto Rp. 124.286.299.000 Rp. 149.286.299.000 Pasal 4 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Ringkasan APBD; Ringkasan APBD rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  1. 4.Lampiran IV Rekapitulasi
  2. 1.Lampiran I
  3. 2.Lampiran II
  4. 3.Lampiran III
  5. 5.Lampiran V Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar 7. 8. 9. Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX
  7. 10.Lampiran X Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
  8. 11.Lampiran ... 6
4. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 124.286.299.000 Pembiayaan neuo Rp. 149.280.299.000 Pasa14 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  1. 1.Lampiran 1 Ringkasan APBD;
  2. 2.Lampiran II RingJ<3AAn APRD menurur Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. 3.Lampiran III Rincian APBD menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisaai, Pendapatan, Belanja dan Pem biayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keseJarasan dan kcterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. 7.Larnpiran VII Daftar Piutang; 8. 9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal; Lampiran IX Daftar Pcrkiraan Pcnambahan & Pengurangan Aset Tetap; Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
  8. 11.Larnpiran ...
  9. 10.Lampiran X 7
  10. 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Yang Belum Diselesaikan & Dianggarkan Kembali;
  11. 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
  12. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
  13. 14.Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Daruratj Mendesak. PasalS Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di sangatta pada tanggal 31 Desember 2018 BUPATI KUTAITIMUR, ttd ISMUNANDAR Diundangkan di Sangatta pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH - KABUPATENKUTAl TlMUR, ttd lRAWANSYAH LEMBARANDAERAH KABUPATENKUTAl TlMUR TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR PROVINSI KALIMANTANTIMUR : Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur . kum, Waluyo eryawan, SH Pembina TK. Ij IVb NIP. 19670908 199403 1 003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014