DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. antisipasi dini; b. Pencegahan; c. Penanganan; d. rehabilitasi; e. pasca rehabilitasi; f. pendanaan; g. kemitraan dan jejaring; h. Sistem Informasi; 1. partisipasi masyarakat; J. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan k. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Faslitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Fasiilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tam bah an Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPENYALAHGUNAANNARKOTIKA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2.Pemerin tah ...
2.Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat BNN Daerah adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur me1alui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kutai Timur
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenjKota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah KabupatenjKota yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
8.Fasiilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
9.Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan danj atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
11.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hal atau melawan hukum.
12.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdangangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap Kegiatan Atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindakan pidana Narkotika.
14.Rehabilitasi ...
14.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari Ketergantungan Narkotika.
15.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16.Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
17.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahgunaj Pecandu Narkotika melalui Wajib Lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19.Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan Ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
20.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWLadalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, danj atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, danj atau orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur.
22.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informasi pada semua jenjang.
23.Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan pengmapan.
24.Asrama adalah rumahjtempat yang secara khusus disediakan, yang dikekola oleh instansijyayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
25.Tempat ...
25.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan , ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur
26.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/Istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau Fasiilitasi lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sarna, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
27.Badan Usaha adalah setiap badan Hukum Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjannyaj operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
28.Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti Media Massa cetak, Media Massa elektronik dan media sosial.
29.Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara terpadu dan berisi segala sesuatu yang menyangkut aktifitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 2

Asas Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika meliputi:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban dan keamanan;
e.perlindungan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi masyarakat; dan
h.kemitraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk ...
a.untuk mengatur kelancaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika secara sitematis, terencana, tersetruktur dan partisipatif;
b.memberikan perlindungan kepada Penyalahgunaan Narkotika; dan
c.membangun parisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. masyarakat dari ancaman
a.antisipasi dini;
b.Pencegahan;
c.Penanganan;
d.rehabilitasi;
e.pasca rehabilitasi;
f.pendanaan;
g.kemitraan dan jejaring;
h.Sistem Informasi;
1. 1.partisipasi masyarakat; J. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

ANTISIPASIDINI

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memasang ...
2. a.memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
3. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
4. c.memasukkan surat keterangan bebas Narkotika pada setiap penerimaan Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
5. d.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/ atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
6. e.pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan keluarga dan Satuan Pendidikan; dan
7. f.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi ten tang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. BABV PENCEGAHAN
(1)Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pencegahan primer;
2. b.Pencegahan sekunder; dan
3. c.Pencegahan tersier. Pasal ...

Pasal 7

(1)Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
(2)Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
1. a.Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sejak dini;
2. b.diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan Narkotika; dan
3. c.Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari Ketergantungan Narkotika.
(2)Upaya pemcegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan professional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali Ketergantungan terhadap Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan sosial.
(2)Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan professional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sasaran Pencegahan dilaksanakan melalui:

a.Keluarga;
b.Lingkungan Masyarakat;
c.Satuan Pendidikan;
d.Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS);
e.Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
f.Badan Usaha, Tempat Usaha, HoteljPenginapan dan Tempat Hiburan;
g.Rumah Kos danjatau Asrama;
h.Tempat Ibadah; dan
1. 1.Media Massa.

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.memberi pendidikan keagamaan yang bermuatan bahaya Narkotika;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mernpunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika;
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika; dan
e.melaporkan keluarga Pecandu Narkotika ke IPWL.

(1)Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pencegahan terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
1. a.membentuk tim Penanggulangan bahaya Narkotika;
2. b.melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya Penyalahgunaan Narkotika;
3. c.melaporkan masyarakat Pecandu Narkotika ke IPWL;dan
4. d.melaporkan dan berkoordinasi dengan apparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika.
5. a.mengintegrasikan pengenalan Narkotika kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
6. b.memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Pendidikan masing-masing;
7. c.menjadwalkan kegiatan pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
8. d.menetapkan ...
9. d.rnenetapkan peraturan rnengenai kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan rnensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan rnasing- rnasing;
10. e.rnernbentuk tirnjkelornpok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika pada Satuan Pendidikan masing-masing;
11. f.ikut rnelaksanakan kampanye dan penyebaran inforrnasi yang benar rnengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
12. g.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecendrungan rnenyalahgunakan Narkotika;
13. h.berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
  1. 1.rnelaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan J. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukurn, jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang rnempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pernberian edukasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pernberian edukasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat Penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib rnernberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ...

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…