DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Undang- Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah be ber apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tuh un 2014 ten tang Perubahan atas Uud.uig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerinrahan Daer ah Menjadi Undang-Undang vang me nyatakan bahwa APBD yang merupakan d asa r pengelolaan keuangan daerah dalam masa l (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang- Unrlnng me nge nai ke uangan daerah ;
b.bahwa dalarn Pasal 310 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan re ncana kerja dan anggaran serta dokumen pelak sa naan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015. \I ,1.nbc n; BUPATILABUHANBATU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR / TAHUN 2015 TENT ANG ANGGj\.RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAHUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATILABUHANBATU Le mbara n Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); ::i Urid.mg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe ndaharaan Negara (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe rner ik saan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437};
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarr.bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.U ndang-U ndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • - ') - • 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun :2014 ten tang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Per atur an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 te nturig Ked ud uka n Protokoler dan Keuangan Pirn pi ua n d a n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), scbagairnana telah diubah beberapa kali dengan Perat ur an Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 te ntarig Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ked ud ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Le mbnr an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Pe r a t ura n Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 reruang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teritang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan • - _ ... -
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Penclapatan cl.an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:
21.Pe rat ur an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daernh (Lembaran Negera Republik l ndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Le mbara n Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Pe raturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentar.g Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23.Pe r at ura n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana yang telah diubah beber apakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Per at uran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); l 9. Pe r a r ur an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe la por a n Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Pe rat ur an Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembz.lran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); • -~- 48.241.585.126
62.700.000.000

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.

Pasal 2

( 1) Pe ndapatan Dae rah sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 huruf a terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Dae rah sejumlah Rp. 146.290.700.510
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 691.229.138.517
c.Lain-Lain Pendapatan Daer ah yang sah Rp. 212.584.631.000 • Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp.
a.Pendapatan Daerah Rp.l.050.104.470.027
b.Belanja Daerah Rp.l.121.966.245.591 (Defisit) Rp. 71.861.775.564
c.Pernbiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pernbiayaan Rp. 72.151.420.564
2. 2.Pe rige luaran Pembiayaan Rp. 289.645.000 3 . Pe m bi a ya an Netto !a:!RR~=·=~7==1~-~8~6~1=.7=7~5~-~5~6,:J,4

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ~O 1 S sebagai berikut : • PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015 . \1 e ne rapk a n MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN R.:\KYAT DAER.AH KABUPATEN LABUHANBATU DAN BUPATILABUHANBATU Dengan Persetujuan Bersama

26.Per ar ur an Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor S Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke ua ngan Daerah. -S- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 614.552.796.353
b.Be lanja Langsung sejurnlah Rp. 507.413.449.238

Pasal 3

(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c te rdir i d a r i jenis pendapatan:
1. a.Daria Hibah sejurnlah Rp. 1.250.000.000
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp.
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak d ar i Provin si dan Pemerintah Daerah Lain nva sejurnlah Rp. 77.965.870.000
4. d.Dana Penyesuaian rian Otonomi Khusus sejumlah Rp. 116.914.633.000
5. e.Banr ua n Keuangan dari Provinsi a tau dari Pemerintah Dae rah lainnya sejumlah....... Rp. 11.000.000.000 I. Penciapatan Lainnya Rp. 5.454.128.000 • 51.926.360.000 593.025.840.000 46.276.938.517 a Dana Bagi Hasil Pajak / Bag; Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.
6. b.Dana Alckasi Umum sejumlah Rp.
7. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. • J3) Dana Pe rirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 19.849.115.384 15.500.000.000
8. c.Has il Pengelolaan Ke kavaa n Daerah yang d ipi sa hkan sejurnlah.. . Rp.
9. d.Lair: - Lain Pendapatan Asli Dae rah yang sah Rp. " .
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (Si!...,PA) Sebelumnya sejumlah ..... Rp. 72 .151.420.564
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan sejumlah Rp.
4. d.Penerimaan Pinjaman Dae rah sejurnlah Rp.
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.
6. f.Pe ne rirnaa n Piutang Dae rah sejumlah Rp. • 72.151.420.564 289.645.000
7. a.Penerimaan sejumlah Rp.
8. b.Pengeluaran sejumlah Rp. ( 1) Pe mbiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

Pasal 4

212.315.978.592 232.784.186.546 62.313.284.100

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah . Rp.
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejurnlah .. .. . Rp.
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.
(2)Belanja Ticlak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( ~) huruf a terdiri dari jenis belanja: a Belanja Pegawai sejumlah. Rp. 537.665.009.436
1. b.Be lanja Bunga sejurnlah Rp. 77.079.917
2. c.Belanja Subsidi Rp.
3. d.Belanja Hibah Rp. 54.734.000.000
4. e.Be lanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000 - f. Belanja Bagi Hasil sejurnlah .. . Rp. 1.500.000.000
5. g.Be lanja Bantuan Keuangan sej umlah Rp. 18.141. 707.000
6. h.Beianja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.435.000.000 l 0. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset lainnya;
  1. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset tetap Daerah;
  2. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Dae r a h:
  3. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  4. 6.Lamp.ran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  5. 1.Lampiran I Ringkasan APBD;
  6. 2.Lampi ran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  7. 3.Lampiran Ill Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  8. 4.Lamp.ran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerin tahan Dae rah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; o Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negera; • Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i , yang terdiri dari :•

Pasal 5

200.000.000 89.645.000

a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
b.Pern e rt aan Modal (Investasi) Pemerintah Dae rah sejumlah Rp.
c.Pe mbayar an Pokok Utang sejurnlah Rp. ~ d. Pemberian Pinjaman Dae rah sejumlah Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari je nis Pembiayaan \OREG PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN LABUHANBATU: (1/2015) LEMBARAN DAERAH K.ABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 NOMOR I HARAHAP TARIS DAERAH Diunda ngkan di Rantauprapat pad a tanggal.24' Pebruari 201 S TI LABUHANBA TU, Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal.2tt'Pebruari 2015 Agar se uap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu. in i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Pe r a t u ra n

Pasal 7

Bupati Labuhanbatu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu pa te n Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 sebagai la nd a sa n operasional pelaksanaan APBO.

Pasal 6

13 Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dae rah

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 1 1 t.arnpiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; . l). • •

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Undang- Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah be ber apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tuh un 2014 ten tang Perubahan atas Uud.uig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerinrahan Daer ah Menjadi Undang-Undang vang me nyatakan bahwa APBD yang merupakan d asa r pengelolaan keuangan daerah dalam masa l (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang- Unrlnng me nge nai ke uangan daerah ;
b.bahwa dalarn Pasal 310 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan re ncana kerja dan anggaran serta dokumen pelak sa naan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); ::i Urid.mg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe ndaharaan Negara (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe rner ik saan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437};
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarr.bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.U ndang-U ndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • - ') - • 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun :2014 ten tang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Per atur an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 te nturig Ked ud uka n Protokoler dan Keuangan Pirn pi ua n d a n Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), scbagairnana telah diubah beberapa kali dengan Perat ur an Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 te ntarig Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ked ud ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Le mbnr an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4712);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Pe r a t ura n Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 reruang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teritang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan • - _ ... -
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Penclapatan cl.an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:
21.Pe rat ur an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daernh (Lembaran Negera Republik l ndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Le mbara n Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Pe raturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentar.g Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23.Pe r at ura n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana yang telah diubah beber apakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Per at uran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); l 9. Pe r a r ur an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe la por a n Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Pe rat ur an Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembz.lran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); • -~- 48.241.585.126
62.700.000.000

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.

Pasal 2

( 1) Pe ndapatan Dae rah sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 huruf a terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Dae rah sejumlah Rp. 146.290.700.510
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 691.229.138.517
c.Lain-Lain Pendapatan Daer ah yang sah Rp. 212.584.631.000 • Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp.
a.Pendapatan Daerah Rp.l.050.104.470.027
b.Belanja Daerah Rp.l.121.966.245.591 (Defisit) Rp. 71.861.775.564
c.Pernbiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan Pernbiayaan Rp. 72.151.420.564
2. 2.Pe rige luaran Pembiayaan Rp. 289.645.000 3 . Pe m bi a ya an Netto !a:!RR~=·=~7==1~-~8~6~1=.7=7~5~-~5~6,:J,4

Pasal 1

26.Per ar ur an Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor S Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke ua ngan Daerah. -S- ( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 614.552.796.353
b.Be lanja Langsung sejurnlah Rp. 507.413.449.238

Pasal 3

(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c te rdir i d a r i jenis pendapatan:
1. a.Daria Hibah sejurnlah Rp. 1.250.000.000
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp.
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak d ar i Provin si dan Pemerintah Daerah Lain nva sejurnlah Rp. 77.965.870.000
4. d.Dana Penyesuaian rian Otonomi Khusus sejumlah Rp. 116.914.633.000
5. e.Banr ua n Keuangan dari Provinsi a tau dari Pemerintah Dae rah lainnya sejumlah....... Rp. 11.000.000.000 I. Penciapatan Lainnya Rp. 5.454.128.000 • 51.926.360.000 593.025.840.000 46.276.938.517 a Dana Bagi Hasil Pajak / Bag; Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.
6. b.Dana Alckasi Umum sejumlah Rp.
7. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. • J3) Dana Pe rirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 19.849.115.384 15.500.000.000
8. c.Has il Pengelolaan Ke kavaa n Daerah yang d ipi sa hkan sejurnlah.. . Rp.
9. d.Lair: - Lain Pendapatan Asli Dae rah yang sah Rp. " .
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (Si!...,PA) Sebelumnya sejumlah ..... Rp. 72 .151.420.564
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan sejumlah Rp.
4. d.Penerimaan Pinjaman Dae rah sejurnlah Rp.
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.
6. f.Pe ne rirnaa n Piutang Dae rah sejumlah Rp. • 72.151.420.564 289.645.000
7. a.Penerimaan sejumlah Rp.
8. b.Pengeluaran sejumlah Rp. ( 1) Pe mbiavaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

Pasal 4

212.315.978.592 232.784.186.546 62.313.284.100

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah . Rp.
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejurnlah .. .. . Rp.
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.
(2)Belanja Ticlak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( ~) huruf a terdiri dari jenis belanja: a Belanja Pegawai sejumlah. Rp. 537.665.009.436
1. b.Be lanja Bunga sejurnlah Rp. 77.079.917
2. c.Belanja Subsidi Rp.
3. d.Belanja Hibah Rp. 54.734.000.000
4. e.Be lanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000 - f. Belanja Bagi Hasil sejurnlah .. . Rp. 1.500.000.000
5. g.Be lanja Bantuan Keuangan sej umlah Rp. 18.141. 707.000
6. h.Beianja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.435.000.000 l 0. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset lainnya;
  1. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset tetap Daerah;
  2. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Dae r a h:
  3. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  4. 6.Lamp.ran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  5. 1.Lampiran I Ringkasan APBD;
  6. 2.Lampi ran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  7. 3.Lampiran Ill Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  8. 4.Lamp.ran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerin tahan Dae rah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; o Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negera; • Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i , yang terdiri dari :•

Pasal 5

200.000.000 89.645.000

a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
b.Pern e rt aan Modal (Investasi) Pemerintah Dae rah sejumlah Rp.
c.Pe mbayar an Pokok Utang sejurnlah Rp. ~ d. Pemberian Pinjaman Dae rah sejumlah Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari je nis Pembiayaan \OREG PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN LABUHANBATU: (1/2015) LEMBARAN DAERAH K.ABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 NOMOR I HARAHAP TARIS DAERAH Diunda ngkan di Rantauprapat pad a tanggal.24' Pebruari 201 S TI LABUHANBA TU, Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal.2tt'Pebruari 2015 Agar se uap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu. in i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Pe r a t u ra n

Pasal 7

Pasal 6

13 Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dae rah

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 1 1 t.arnpiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; . l). • •

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Uud

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Uud

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2015