DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok adalah Ketentuan Umum, Prinsip Penggunaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang- UndangNomor3Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 telah ditetapkan besaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2015;
c.bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran pertimbangan Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10.Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 1). Kabupaten MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA PENGALOKASIAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015 CARA DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dandihormati dalamunsur pemerintahan Negara KesatuanRepublikIndonesia;
2.Dana Desaadalahdanayang bersumberdariAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegarayang diperuntukkan bagiDesa yang ditransfermelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatendan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat; 3.PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyang disebut dengan nama laindibantu PerangkatDesasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4.JumlahDesa adalahjumlahDesa yang ditetapkanoleh Menteri DalamNegeri; 5.Anggaran PendapatandanBelanjaDesa,yang selanjutnya disingkatAPBDesaadalahrencana keuangan tahunan PemerintahDesa; penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pembinaan I Pasal 2 .Rincian Besaran Dana Desauntuk setiapDesadi Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2015 Pasal 3 Rincian Dana Desauntuk setiapDesa di Kabupaten Labuhantu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara: a.alokasi dasar,yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus)dari Dana Desa Kabupaten; b.alokasibagian Formulasebesar10%(sepuluh perseratus)yangdihitung denganmemperhatikan jumlah penduduk,angkakemiskinan,luaswilayah,dan tingkatkesulitan geografissetiapDesasebagai berikut: w=(0,25*Zl)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4) Keterangan: W=DanaDesasetiapDesa Zl=rasiojumlah penduduksetiapDesaterhadap total pendudukDesakabupaten/ kota yangbersangkutan Z2=rasiojumlah penduduk miskinDesasetiap terhadap total pendudukmiskin Desakabupaten/kota yang bersangkutan Z3=rasioluaswilayah Desasetiap terhadap luaswilayah Desakabupaten/kota yangbersangkutan Z4=rasioIKGsetiapDesaterhadap totalIKGDesa c.Data jumlah penduduk,angkakemiskinan,luas wilayah,sebagaimana dimaksud pada hurufb bersumber darikementerian yang berwenangdan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitangeografissetiapDesasebagaimana dimaksud dalam Pasal3huruf b mengacupada indeks kesulitan geografis yangditetapkanoleh MenteriKeuangan.

Pasal 5

melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari keija setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(1)Penyaluran dilakukanDana Desa
(3)PenyaluranDanaDesadilakukansecarabertahap:
1. a.tahapIpadabulanAprilsebesar40%(empatpuluh perseratus); b.tahapIIpada bulan Agustus sebesar 40%(empat puluh perseratus); dan c.tahapIIIpada bulanOktobersebesar 20%(dua puluh perseratus).
(4)Penyaluran DanaDesatahapIdilakukan setelah Kepala Desamenyampaikan: a.APBDesapaling lambat bulanMaret;dan
1. b.laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
(5)Penyaluran Dana DesatahapIIdilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana DesasemesterI.
(6)Rincian Dana Desa yang diterima Desasetiap tahun dianggarkan dalamAPBDesa. BABII PRINSIP PENGGUNAAN DANADESA Pasal 6 Dana Desa yang bersumber dariAPBNdigunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja •Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

(1)DanaDesa diprioritaskanuntukmembiayaibidang pembangunandanbidangpemberdayaan masyarakat.
(2)Dana Desasebagaimanadimaksud padaayat(1) digunakanpaling sedikit 70%(tujuhpuluhperseratus) untukbidang pembangunan danpalingbanyak 30% (tigapuluh perseratus)untukbidang pemberdayaan masyarakat.
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar; b.pembangunan sarana dan prasaranaDesa; c.pengembangan potensi ekonomi lokal;dan d.pemanfaatan sumber daya alam danlingkungan secara berkelanjutan.

BAB III

PRIORITASPENGGUNAAN DANADESA UNTUK PEMBANGUNANDESA Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desauntukpembangunan Desadialokasikanuntuk mencapaitujuanpembangunan Desayaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desadan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,melalui:

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,meliputi:

a.pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b.pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c.pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritaspenggunaan DanaDesasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional(RPJMN) 2015-2019danRencanaKeijaPemerintah(RKP)setiap tahunnya,yang diprioritaskanuntuk: a.mendukung kedaulatan pangan; b.mendukung kedaulatanenergi;

c.mendukung pembangunan kemaritimandan kelautan; dan
d.mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaanDana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufbdidasarkan ataskondisidan potensiDesa,sejalan dengan pencapaian targetRPJM DesadanRKPDesa setiap tahunnya,yang diantaranya dapatmeliputi: a.pembangunan dan pemeliharaan jalanDesa; b.pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c.pembangunan dan pemeliharaan embungDesa; d.pembangunan energi baru dan terbarukan; e.pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

f.pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; g.pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; h.pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;dan i.pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desasebagaimanadimaksud dalam Pasal 9hurufcdidasarkanataskondisidan potensiDesa,sejalan dengan pencapaiantargetRPJM DesadanRKPDesasetiaptahunnya,yangdiantaranya dapatmeliputi: a.pendiriandan pengembanganBUMDesa; b.pembangunandanpengelolaanpasarDesadankios Desa; c.pembangunandanpengelolaan tempat pelelangan ikan milikDesa; d.pembangunandanpengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; e.pembangunandanpengelolaan lumbung pangan Desa;

f.pembuatan pupuk danpakan organik untuk pertanian danperikanan; g.pengembangan benih lokal; h.pengembangantemaksecara kolektif;
i.pembangunandanpengelolaan energi mandiri; j.pembangunan danpengelolaan tambatan perahu; k.pengelolaan padang gembala; l.pengembangan Desa Wisata;dan m.pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d,didasarkan atas kondisi dan potensi Desa,sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa danRKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

a.komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: 1)zirkon; 2)kaolin; 3)zeolit; 4)bentonit; 5)silika(pasirkuarsa); 6)kalsit(batukapur/gamping); 7)felspar;dan 8)intan. b.komoditastambang batuan,antara lain: 1)onik; 2)opal; 3)giok; 4)agat; 5)topas; 6)perlit; 7)toseki; 8)batu sabak; 9)marmer; 10)granit; 11)kalsedon; 12)rijang{chertj; 13)jasper; 14)krisopras; 15)garnet; dan 16)potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c.rumput laut; d.hutanmilik Desa;dan
e.pengelolaan sampah.
a.peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
b.mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c.pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
f.dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g.peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: 1) Kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

PRIORITASPENGGUNAAN DANADESA UNTUK PEMBANGUNANDESA Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desauntukpembangunan Desadialokasikanuntuk mencapaitujuanpembangunan Desayaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desadan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,melalui:

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

PRIORITASPENGGUNAAN DANADESA UNTUK PEMBANGUNANDESA Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desauntukpembangunan Desadialokasikanuntuk mencapaitujuanpembangunan Desayaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desadan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,melalui:

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014