DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Bahan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, Izin Pertambangan Rakyat, Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Operasi Produksi, tata Cara Penyampaian Laporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kabupaten Labuhanbatu tentang Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ; Daerah Mcngingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintahan Daerah Tahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4437)sebagaimana yang telah diubahbeberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor12Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaatasUndang- UndangNomor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2008Nomor Lembaran RepublikIndonesiaNomor4844); 59, TambahanNegara 4.Undang-UndangNomor33Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah PusatDanPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438);
5.Undang-UndangNomor28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegara.Republik Indonesia Tahun 2009Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5049);
6.Undang-Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 2007 Pemerintahan
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); dirubah dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2012 DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUGKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGANMINERALBUKAN LOGAM DANBATUAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerahini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. 2.PemerintahDaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu . 4.Dewan Perwakilan RakyatDaerah yangselanjutnya disingkat denganDPRDadalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5.Badan PenanamanModaldan Pclayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat denganBPMP2T adalah Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu. 6.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan,pengolahan danpemumian, pengangkutandanpenjualan,sertakegiatanpasca tambang. 7.PenyelidikanUmumadalah tahapankegiatan pertambanganuntukmengetahuikondisigeologi regionaldanindikasiadanyamineralisasi.
8.Eksplorasiadalah tahapankegiatanusaha pertambanganuntuk < memperoleh informasi secara terperinci dantelititentanglokasi,bentuk,dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdayaterukurdari bahan galian,sertainformasi mengenai lingkungan sosialdan lingkungan hidup.
9.StudiKelayakan adalah tahapankegiatanusaha pertambanganuntukmemperoleh informasisecara rincisciuruh aspekyangberkaitanuntukmenentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkunganserta perencanaan pascatambang. 10.Konstruksi adalah kegiatanusaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas opcrasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan. 1 1.Penambangan adalah bagian kegiatanusaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 12.Pengolahan dan Pemumian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untukmemanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
13.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
14.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
15.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
17.Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
18.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkal I UP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19.IUP Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 20.IUPOperasiProduksiadalahizinusahayang diberikan setelah selesai pelaksanaanIUPEksplorasiuntuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi. 21.IzinPertambanganRakyat yang selanjutnya disingkat IPR,adalahizinuntukmelaksanakanusaha pertambangan dalamwilayahpertambangan rakyat denganluaswilayahdan investasi terbatas. 22.IzinUsaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkatIUPK,adalahizinuntukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayahizinusahapertambangan khusus. 23.IUPKEksplorasi adalahizinusahayang diberikan untukmelakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakandi wilayahizinusaha pertambangankhusus. 24.IUPKOperasi Produksiadalahizinusahayang diberikan setelahselesaipelaksanaanIUPKEksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayahizinusaha pertambangan khusus. 25.WilayahPertambanganyang selanjutnya disingkatWP adalah wilayah yang mcmiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 26.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkatWUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. 27.Wilayah IzinUsahaPertambanganyangselanjutnya disingkatWIUPadalah wilayahyang diberikan kepada pemegangIUP. 28.WilayahPertambanganRakyat yangselanjutnya disingkatWPRadalahbagiandariWPtempat dilakukan kegiatanusahapertambangan rakyat. BABII BAHANMINERAL BUKAN LOGAMDAN/ATAUBATUAN

Pasal 2

(1)MineralBukanLogammeliputiintan,korundum,grafit, arsen,pasirkuarsa,fluospar,krioiit,yodium, brom, klor, belerang,fosfat, halit,asbcs,talk, mika,magnesit, yarosit,oker,fluorit, ball clay,fireclay,zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,gipsum,dolomit,kalsit,rijang, pirofilit,kuarsit, zirkon,wolastonit,tawas,batu kuarsa, perlit,garambatu,claydan batugampinguntuk semen.
(2)Batu meliputi pumice,tras, toseki, obsidian,manner, perlit, tanah diatome,tanah serap(fullersearth),slate, granit, granodiorit,andesit,gabro,peridotit,basalt, trakhit, leusit, tanahliat, tanah urug,batu apung,opal, kalsedon,chert, kristal kuarsa,jasper,krisoprase, kayu tcrkcrsikan,garnet,giok, agat, diorit,topas, batu gunungquany besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug,pasir pasang, kerikil berpasir alami(sirtu),bahan timbunan(tanah),urugan pilihan tanah setempat, tanah merah(laterit),batu gamping, onik,pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. BABIII USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKANLOGAM DAN/ATAUBATUAN BagianSatu IzinUsaha Pertambangan Pasal 3
(1)IUPdiberikanolehBupati sesuaidengan kewenangannya berdasarkan permohonan diajukanoleh: a.badanusaha; b.koperasi;dan c.perseorar.gan.
(2)Badanusahasebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dapat berupa badan usahaswasla,BUMNatau BUMD.
(3)Perscorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufcdapatberupaperscorangan, perusahaan, perusahaan firmaatau perusahaankomanditer.
(4)IUPsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilimpahkan kepada Kabupaten Labuhanbalu.
(5)IUPsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan sctelah mendapatWIUP. yang
(6)Dalam1(satu)WIUPdapat diberikan1(satu)atau beberapa IUP.

Pasal 4

IUP diberikan melalui tahapan: a.pemberian WIUP;dan

b.pemberian IUP. - 1 1 -

Pasal 5

(1 ) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.WIUP mineral bukan logam; dan
b.WIUP batuan.

(2)WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan eara mengajukan permohonan wilayah.
(3)Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayal
(2)diajukan kepada Bupati.

Pasal 6

(1 ) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2)Sctiap pcmohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3)Dalam hal pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan badan usaha yang telah terbuka ( go publid\, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. Bagian. Ketiga Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam1(satu)wilayahkabupaten dan/atauwilayah lautsampai dengan4(empat)mil.
(2)SebelummemberikanWIUPmineralbukanlogam dan/ataubatuan sebagaimana dimaksud padaayat(1) harusmendapat rekomendasiterlebihdahulu dari Bupati.
(3)Bupatimemberikanrekomendasi sebagaimana dimaksud padaayat,(2)dalamjangka waktu paling lama 5(lima)hari kerjasejakditerimanya permohonan rekomendasi.

Pasal 8

(1)PermohonanWIUPmineral bukanlogamdan/atau batuanyang terlebihdahulutelah memenuhi pcrsyaratan koordinatgeografis lintang danbujur sesuai ketentuan sistem inlormasi geografiyang berlaku secaranasionaldanmembayar biaya pencadangan wilayahdanpencetakan pcta, memperolehprioritaspertamauntuk mendapatkan WIUP.
(2)Bupati sesuai kewenangannya memberikan keputusan mcnerimaataumenolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dalam jangka waktu paling lama 10(sepuluh)hari kerja.
(3)Keputusan mcnerima sebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan kepada pemohonWIUPdisertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP.
(4)Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. BagianKeempat PemberianIUP Pasal 9
(1)IUPsebagaimanadimaksuddalam Pasal4hurufb terdiriatasIUPEksplorasidanIUPOperasi Produksi yang meliputi mineral bukan logamdan/atau batuan.
(2)SyaratpemberianIUPEksplorasidanIUPOperasi Produksi sebagaimanadimaksud pada ayat( I) meliputi: a.administratif; b.teknis;
1. c.lingkungan;dan d.finansial.
(3)IUPdiberikan oleh BupatiapabilaWIUPberada di dalam satuwilayahkabupaten.
(4)PemberianWIUPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat(1)diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal3 ayat(1)dengan cara mengajukan penambangan kepada Bupati melalui KepalaBadan PenanamanModaldan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Labuhanbatu. permohonan pemberian wilayah Umum Pasal 10
(1)IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang -1 4- perseorangan maupunkelompokmasyarakat dan /atau koperasi.
(2)IPRdiberikan setelah Bupati menetapkanWPR.
(3)Dalam1(satu)WPRdapat diberikan1(satu)atau beberapa1PR.
(4)Untuk mendapatkanIPRsebagaimana dimaksudpada ayat(1),pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati Labuhanbatu melaluiKepalaBPMP2T. BagianKedua Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 11 Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalamsualu WPR.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

WPRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan olehBupati setelah berkonsultasi denganDewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 13

KiiteriauntukmenetapkanWPRadalah sebagai berikut: a.mempunyai cadangan mineral sekunderyang terdapatdi sungai dan /ataudi antaratepidan tepi sungai; b.mempunyai cadangan primer logamatau batubara dengan kedalaman maksimal 25(dua puluh lima)meter;

c.endapan teras, dataran bajir, dan endapan sungai purba;
d.luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima)hektare; e.menyebutkan komoditas yang akan ditambang;dan -1 5- f.merupakanwilayahatau tempat kegiatan tambang rakyatyangsudah dikeijakan sekurang-kurangnya15 (limabelas)tahun.

Pasal 14

DalammenetapkanWPRscbagaimana dimaksud dalam Pasal 12,Bupati berkewajibanmelakukan pengumuman mengenai rencanaWPRkepada masyarakatsecara terbuka.

(1)Setiap usahapertambangan rakyat padaWPRdapat dilaksanakan apabila telah mendapakanIPR .
(2)Untuk mendapatkanIPR,pcmohonharusmemenuhi: a.persyaratanadministratif; b.persyaratan teknis;dan
1. c.persyaratanfinansial.

Pasal 16

PersyaratanpemberianIUPdanIPRdiaturlebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…