DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 2. Kabupaten-KabupatenDalam Lingkungan Daerah PropinsiSumateraUtara (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1956Nomor58,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor1092); Undang-UndangNomor18 Tahun 1999 tentangJasaKonstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor54,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor3833); 2.

3.Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, TambahanLembaran Negara Republik sebagaimana yang telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor32 Tahun Daerah Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844); IndonesiaNomor4437) 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008Nomor59,
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara tentang Usaha dan Peran 3. 3955) diubah dengan RepublikIndonesiaNomor sebagaimana telah Peraturan PemerintahNomor92Tahun 2010tentang PerubahanKedua Atas Peraturan PemerintahNomor28 Tahun 2000 tentang UsahadanPeran MasyarakatJasaKonstruksi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor157); Peraturan PemerintahNomor29Tahun 2000 tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3956); 5. 6.Peraturan PemerintahNomor30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Republik IndonesiaTahun 2000Nomor 65,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3957); Konstruksi(Lembaran Negara
7.Peraturan PemerintahNomor38 Tahun 2007 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, dan Nomor82, Tambahan 4. PeraturanPemerintahNomor41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4741); 8. PeraturanMenteriPekerjaan Umum Nomor:14/ PRT/M/2010 tentangStandar PelayananMinimalBidang Pekerjaan Umumdan Tata Ruang; 9.
10.PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor04/ PRT/M/2011 tentangPedoman Persyaratan PemberianIzinUsahaJasa Konstruksi Nasional. DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASAKONSTRUKSI. 5.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daearah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7.Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa 6. Konstruksiyang diberikanolehPemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 9.Pekerjaan Konstruksiadalahkeseluruhanatausebahagian rangkaiankegiatan perencanaandan ataupelaksanaan besertapengawasan yang mencakuppekerjaan arsitek, sipil,mekanikal, elektrikal,dantatalingkungan masing- masing besertakelengkapannyauntukmewujudkansuatu bangunanataubentukfisik lain.
10.Perencanaankonstruksi adalahpenyediajasaorang perseoranganatauBUJK yangdinyatakanahlidan profesional di bidang perencanaan jasakonstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunanataubentukfisiklain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyediajasa orang perseoranganatauBUJK yangdinyatakanahlidan profesional dibidangpelaksanaan pekerjaan jasa w konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untukmewujudkansuatuhasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentukfisik lainnya. 12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseoranganatauBUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi,yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam 7. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi yaitu Kabupaten Labuhanbatu.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan / atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengelolaan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 8.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yan dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 18.Pendaftaran ulang Izin adalah pendaftaran kembali atas izin yang telah diterbitkan yang dilaksanakan setiap tahun.
5. 19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. 20.Badan adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) , Perseroan Commanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah - — ' dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi dan Badan Usaha lainnya.
7. 21.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. 22.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi. 9.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jasa konstruksi. 10.

(1)Usahajasakonstruksi mencakup:
1. a.jenisusaha;
2. b.bentukusaha;dan
3. c.bidangusaha jasakonstruksi.
(2)Jenisusaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf ameliputijasaperencanaan,jasa pelaksanaan danjasapengawasan konstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasapelaksanaan,dan jasapengawasan konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dapat dilakukansecara terintegrasi. f 4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud wpada ayat(1)meliputiusahaorang perseorangandan badan usaha.
(5)Bidangusaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi :
1. a.bidang Usaha Perencanaan;
2. b.bidang Usaha Pelaksanaan;dan
3. c.bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidangusaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5)huruf a dan c terdiri atasbidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. 11.
(7)Bidangusahajasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5)hurufbterdiriatasbidangusaha yangbersifat umum,spesialis,danketerampilantertentu. BABIV KETENTUANPERIZINAN BagianKesatu Prinsip PemberianIUJK Pasal 6 Prinsip pelaksanaanpemberianIUJK:
1. a.mengedepankan pelayanan prima; b.mencerminkanprofesionalisme penyediajasa;dan c.merupakan sarana pembinaanusaha jasakonstruksi. BagianKedua PemberianIUJK Pasal 7
(1)Setiap Badanyangmelaksanakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan danpengawasan konstruksiwajib memiliki IUJK.
(2)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diterbitkan oleh Bupati atauPejabat yang ditunjuk.
(3)Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansiyang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 12.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB III

USAHAJASAKONSTRUKSI Pasal 5

Pasal 8

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 9

' ' U IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) w diberikan menggunakan nomor kode izin.

(2)Tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja/ Instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi. 13.

Pasal 11

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Tata cara pemberian dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Bupati atau Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan izin barn;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.
(3)Persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha. 14.
(2)Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(3)Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(4)Persyaratan, tata cara dan format permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
(6)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 14

(1)BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu wajib memiliki klasifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat. 15.
(2)BUJKdenganstatuscabangatauperwakilanharus memilikirekamanIUJKyangtelahdilegalisasi olehunit kerja/instansipemberiIUJK.
(1)IUJKmempunyai masa berlaku selama3(tiga)tahun dan dapatdiperpanjanguntuk setiapkalihabismasa berlaku.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dapatdilakukan apabilaBUJKyang bersangkutan selama kurun waktu berlakunyaIUJKtidak pemah mendapatkan pekerjaan.
1. a.mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, TambahanLembaran Negara Republik sebagaimana yang telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor32 Tahun Daerah Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844); IndonesiaNomor4437) 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008Nomor59,
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara tentang Usaha dan Peran 3. 3955) diubah dengan RepublikIndonesiaNomor sebagaimana telah Peraturan PemerintahNomor92Tahun 2010tentang PerubahanKedua Atas Peraturan PemerintahNomor28 Tahun 2000 tentang UsahadanPeran MasyarakatJasaKonstruksi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor157); Peraturan PemerintahNomor29Tahun 2000 tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3956); 5. 6.Peraturan PemerintahNomor30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Republik IndonesiaTahun 2000Nomor 65,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3957); Konstruksi(Lembaran Negara
7.Peraturan PemerintahNomor38 Tahun 2007 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, dan Nomor82, Tambahan 4. PeraturanPemerintahNomor41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4741); 8. PeraturanMenteriPekerjaan Umum Nomor:14/ PRT/M/2010 tentangStandar PelayananMinimalBidang Pekerjaan Umumdan Tata Ruang; 9.
10.PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor04/ PRT/M/2011 tentangPedoman Persyaratan PemberianIzinUsahaJasa Konstruksi Nasional. DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASAKONSTRUKSI. 5.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daearah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7.Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa 6. Konstruksiyang diberikanolehPemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 9.Pekerjaan Konstruksiadalahkeseluruhanatausebahagian rangkaiankegiatan perencanaandan ataupelaksanaan besertapengawasan yang mencakuppekerjaan arsitek, sipil,mekanikal, elektrikal,dantatalingkungan masing- masing besertakelengkapannyauntukmewujudkansuatu bangunanataubentukfisik lain.
10.Perencanaankonstruksi adalahpenyediajasaorang perseoranganatauBUJK yangdinyatakanahlidan profesional di bidang perencanaan jasakonstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunanataubentukfisiklain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyediajasa orang perseoranganatauBUJK yangdinyatakanahlidan profesional dibidangpelaksanaan pekerjaan jasa w konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untukmewujudkansuatuhasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentukfisik lainnya. 12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseoranganatauBUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi,yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam 7. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi yaitu Kabupaten Labuhanbatu.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan / atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengelolaan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 8.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yan dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 18.Pendaftaran ulang Izin adalah pendaftaran kembali atas izin yang telah diterbitkan yang dilaksanakan setiap tahun.
5. 19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. 20.Badan adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) , Perseroan Commanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah - — ' dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi dan Badan Usaha lainnya.
7. 21.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. 22.Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi. 9.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jasa konstruksi. 10.

(1)Usahajasakonstruksi mencakup:
1. a.jenisusaha;
2. b.bentukusaha;dan
3. c.bidangusaha jasakonstruksi.
(2)Jenisusaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf ameliputijasaperencanaan,jasa pelaksanaan danjasapengawasan konstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasapelaksanaan,dan jasapengawasan konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dapat dilakukansecara terintegrasi. f 4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud wpada ayat(1)meliputiusahaorang perseorangandan badan usaha.
(5)Bidangusaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi :
1. a.bidang Usaha Perencanaan;
2. b.bidang Usaha Pelaksanaan;dan
3. c.bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidangusaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5)huruf a dan c terdiri atasbidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. 11.
(7)Bidangusahajasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5)hurufbterdiriatasbidangusaha yangbersifat umum,spesialis,danketerampilantertentu. BABIV KETENTUANPERIZINAN BagianKesatu Prinsip PemberianIUJK Pasal 6 Prinsip pelaksanaanpemberianIUJK:
1. a.mengedepankan pelayanan prima; b.mencerminkanprofesionalisme penyediajasa;dan c.merupakan sarana pembinaanusaha jasakonstruksi. BagianKedua PemberianIUJK Pasal 7
(1)Setiap Badanyangmelaksanakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan danpengawasan konstruksiwajib memiliki IUJK.
(2)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diterbitkan oleh Bupati atauPejabat yang ditunjuk.
(3)Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansiyang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 12.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB III

USAHAJASAKONSTRUKSI Pasal 5

Pasal 8

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 9

' ' U IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) w diberikan menggunakan nomor kode izin.

(2)Tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Tata cara pemberian dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Bupati atau Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan izin barn;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.
(3)Persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha. 14.
(2)Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(3)Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(4)Persyaratan, tata cara dan format permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
(6)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

Pasal 14

(1)BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu wajib memiliki klasifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat. 15.
(2)BUJKdenganstatuscabangatauperwakilanharus memilikirekamanIUJKyangtelahdilegalisasi olehunit kerja/instansipemberiIUJK.
(1)IUJKmempunyai masa berlaku selama3(tiga)tahun dan dapatdiperpanjanguntuk setiapkalihabismasa berlaku.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dapatdilakukan apabilaBUJKyang bersangkutan selama kurun waktu berlakunyaIUJKtidak pemah mendapatkan pekerjaan.
1. a.mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.