Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 173
menetapkan peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di Ka bu paten Labuhanbatu; -2
1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing Yang Berada Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 3 9 ) ; • 0 -5
1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi Dan Pemerinta,han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -6
1 5 . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
1 7 . Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 4 Tahun 1997 tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina; 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Formulir, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; -7
Dengan Persetujuan Bersama • Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN
BAB I
TEN TANG ADMINISTRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Dan BUPATILABUHANBATU MEMUTUSKAN : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d e n g a n : 1 . Daerah adalah Labuhanbatu . Daerah Kabupaten -8
• -9
1 0 . Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 1 . Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/a tau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 2 . Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan . -10 1 3 . P e ri s ti w a Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
1 5 . Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
• - 1 1 1 7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialarni oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
1 9 . Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan . .
2 1 . l z i n Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. d -12
• - 1 3
-14 3 1 . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
• -15
4 1 . Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasa12 Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. -17
BAB II
Penyelenggraan administrasi kependudukan bertujuan:
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB III
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
-18
d.kepastian dokumen; hukum atas kepemilikan
PasalS Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.
Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di dalamnya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/ a tau kepada . Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -19 B AB IV KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSIPELAKSANA Bagian Pertama Kewenangan Penyelenggara
( 1 ) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Bupati.
-20
dan sosialisasi Administrasi
kegiatan bidang pelayanan Administrasi
pengawasan atas Administrasi
( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
• • -21
Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.
Pengaturan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan kewenangan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan :
-22
( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. (2j Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kegiatan sebagaimana dimaskud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Dalam melaksanakan kewenangan se bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan pada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas • -23 pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)