DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di Ka bu paten Labuhanbatu; -2

c.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 0 1 9 ) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang N.omor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ' @ -3
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang N omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2006 ten tang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang • Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1 2 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia -4 Tahun 2013 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 54 75);
7. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing Yang Berada Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 3 9 ) ; • 0 -5
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi Dan Pemerinta,han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -6
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 1 5 . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
11. 16.PeraturanPresiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Ber basis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Ber basis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 1 7 . Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 4 Tahun 1997 tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina; 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Formulir, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; -7
12. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. 20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2 0 1 4 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama • Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TEN TANG ADMINISTRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Dan BUPATILABUHANBATU MEMUTUSKAN : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d e n g a n : 1 . Daerah adalah Labuhanbatu . Daerah Kabupaten -8

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah se bagai penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan U ndang-U ndang sebagai Warga Negara Indonesia.
7.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. • -9
8.Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 1 0 . Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 1 . Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/a tau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 2 . Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan . -10 1 3 . P e ri s ti w a Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 1 5 . Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri· yang diterbitkan oleh instasi pelaksana. • - 1 1 1 7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialarni oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
18.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan. 1 9 . Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan . .
20.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2 1 . l z i n Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. d -12
22.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
23.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
24.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kee adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah,"talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. • - 1 3
26.Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
27.Surat Keterangan Tern pat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
29.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas tii wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
30.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang. -14 3 1 . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
32.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
33.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
34.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) mmnggu.
35.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. • -15
36.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
37.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
38.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
39.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
40.Pengakuan' Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut . 4 1 . Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. -17

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN Pasa12 Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggraan administrasi kependudukan bertujuan:

a.memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
b.memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
c.mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -18
c.perlindungan atas Data Pribadi; d.kepastian dokumen; hukum atas kepemilikan
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan;
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. PasalS Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di dalamnya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/ a tau kepada . Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -19 B AB IV KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSIPELAKSANA

Pasal 7

( 1 ) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Bupati.

(2)Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -20
4. d.pembinaan penyelenggaraan Kependudukan; dan sosialisasi Administrasi
5. e.pelaksanaan masyarakat di Kependudukan; kegiatan bidang pelayanan Administrasi
6. f.penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah; dan
8. h.koordinasi penyelenggaraan Kependudukan. pengawasan atas Administrasi

Pasal 8

( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. • • -21
(2)Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorgan1sas1an, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Pengaturan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan kewenangan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Bupati mengadakan :

a.koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; -22
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 12

( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. (2j Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kegiatan sebagaimana dimaskud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan se bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Bupati memberikan penugasan pada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas • -23 pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di Ka bu paten Labuhanbatu; -2

c.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 0 1 9 ) ;
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang N.omor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ' @ -3
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang N omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2006 ten tang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang • Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1 2 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia -4 Tahun 2013 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 54 75);
7. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing Yang Berada Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 3 9 ) ; • 0 -5
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi Dan Pemerinta,han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -6
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 1 5 . Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
11. 16.PeraturanPresiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Ber basis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ten tang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Ber basis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 1 7 . Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 4 Tahun 1997 tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina; 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Formulir, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; -7
12. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. 20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2 0 1 4 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama • Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah se bagai penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan U ndang-U ndang sebagai Warga Negara Indonesia.
7.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. • -9
8.Penyelenggara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 1 0 . Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 1 . Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/a tau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1 2 . Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan . -10 1 3 . P e ri s ti w a Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 1 5 . Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri· yang diterbitkan oleh instasi pelaksana. • - 1 1 1 7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialarni oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
18.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan. 1 9 . Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan . .
20.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2 1 . l z i n Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. d -12
22.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
23.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
24.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kee adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah,"talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. • - 1 3
26.Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
27.Surat Keterangan Tern pat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
29.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas tii wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
30.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang. -14 3 1 . Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
32.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
33.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
34.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) mmnggu.
35.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. • -15
36.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
37.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
38.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
39.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
40.Pengakuan' Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut . 4 1 . Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. -17

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN Pasa12 Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggraan administrasi kependudukan bertujuan:

a.memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
b.memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
c.mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a.dokumen kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -18
c.perlindungan atas Data Pribadi; d.kepastian dokumen; hukum atas kepemilikan
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan;
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. PasalS Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

Pasal 7

( 1 ) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Bupati.

(2)Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -20
4. d.pembinaan penyelenggaraan Kependudukan; dan sosialisasi Administrasi
5. e.pelaksanaan masyarakat di Kependudukan; kegiatan bidang pelayanan Administrasi
6. f.penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. g.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah; dan
8. h.koordinasi penyelenggaraan Kependudukan. pengawasan atas Administrasi

Pasal 8

( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. • • -21
(2)Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorgan1sas1an, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

a.koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; -22
b.kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
c.sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007