DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah te ntang Dae rajiK.abupa ten Labuhanbatu; r- l PerangkatPembentukan i |Mengingat1.Undang-UndangNomor7DriTahun 1956tentangPembentukanb>acrah OtonomKabupaten-KabupaleiiDalarn LingkunganProvinsiSumaiciiUlara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 s ! I Nomor58,Tambahan Leriibaran Negara Republik Indonesia NoiVior1092); 4 - s 2.Undang-UndangNomor33T - isin3014 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintahan Pusatdani-Vm<rinuihan •publik or126, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor4438); !Daerah(LembaranNeon'a IndonesiaTahun2004Nor; !,• s * 3.Undang-UndangNomor12 Ta Pembentukan bun2011 i\ravuran (Immbaran tentang Perundang-undangan Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3234); 4.Undang-UndangNomor5Tahun2014 tentang Aparatur Sip ' lNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 5.Undang- UndangNomor6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . L i m I 6.Undang-UndangNomor30 Tahun2014 tentangAdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun2014 Nomor292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601); 7.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5587)sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang- UndangNomor9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor58:Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5679);

8.Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201G Nomor 114); I J - ?
9.Keputasan Bupati Labuhanbatu Nomor tentang Penyu.sunan 051/ 249/Org/2016 Pembentukan Ttm Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ~ ! 6 I~ i m --4- - ’ .|Dengan PersetujuanBersama I PEWAN PERWAKILANRAKYATDAEI-’AHKABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATILABUHANBATU 3 I I MEMUTUSKAN: I TENTANG DAERAH DAERAH PEMBENTUKAN PERANGKAT KABUPATENLABUHANBATU. fv.etapkanPERATURAN : ? - BABI KETENTUANU M U M! Pasal 1 DalamPeraturar.Daerah diraaksud dengan: yangini ;•<ialah Kabupaten1.Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten adalah Pemenntah Kabupaten Labuhanbatu.
3.Bupati adalah Supati Labuhanbatu. 4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
2.Pemerintah
5.Dewan Peravakilan Rak\ at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. m i -5-' I
6.Perengkat Daerah adalah pembantu kepa!;; daerah dan Dewan Perwakilan Rakva : Daerah dalam Urusan - unsur - i 1 menyelengga raka11 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 I 1
7.Perangkat Daerah Kabupaten adaiah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan dalam 1 i Rakyat Daerah kabupaten memo n gga rakan Pemerintahan uino menjadi kewenangan Daerah kabupaten I Urusan adaial8. Pemerintahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan uleh Pemerintah Dae;ah dan Dewar, Penvakilan Rakvai Daerah menurut asas Daerah otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagaimanaIndonesia
9.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebaga > unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom . 5 * - - :
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah }fang selanjutnya di siugkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan e i I sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. unsur — 1 1 . Daerah : Otonom yang selanjutnya disebuti Daerah adalah kesatuan mas}>arakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan inengi’.rus Urusan Pemerintahan dan kepentingan mas} ' arakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. I l
12.Urusan Pemerinlalian adalah kekuasaan pemerintah yang mcnjadi kewenangan Presiden pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk yang melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. melindungi,
13.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yangdimiliki Daerah. - - i
15.Pelayanan Dasar adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
16.Pcraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
17.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan gubernur dan peraturan bupati.
18.Menteri adalah Menteri rnenyelenggarakan Pemerintahan dalam negeri.
19.Hari adalah hari kerja .
20.Sekretariat Daerah adalah Sekreiariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
21.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
22.Sekretariat Dewan Pemakiian Rakyai Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labu.hanbatu. ; 1 ? i ! i i i i yang U r u s a n : i .. i 23.SekretarisDewan PerwakilanRakyat DaerahselanjutnyadisingkatSekretaris DPRD PerwakilanRakyai DaerahKabupaten Labuhanbatu. : - iSekretarisDewan adalah - ? =Inspektorat 24.Inspektoratadalah Kabupaten Labuhanbatu. * -
25.Dinas Daerah adalah DinasDaerah Kabupaten Labuhanbatu. - * 26.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. « 27.UnitPelaksanaTeknisDinas adalah unsur pelaksana leknis Dinasyang melaksanakan kegiaianteknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 28.UnitPelaksana TeknisBadan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. teknis

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT ! > AERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Dacrah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tip*.: A:
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Dinas Daerah Kabupaten L& buhanbatu, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan pemerintahan bidang pendidikan; Tipe Tipe A urusan Keschatan2. Dinas menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan ; A urusan
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 9 I I s I I r r. i 4.Dinas Perumahan RakyatdanKawasan PermukimanTipe C menyelenggarakan pemerintahan bidangurusan perumahanrakyat permukiman; ! dan kawasan I5.SatuanPolisiPamong Praja TipeA menyele - nggarakan pemerintahanbidang penegakan peraturan daerah,ketenteramandan kelertibanumum,perlindungan masyarakatsertapenanggulangan bahaya kebakaran:
3. 6.Dinas Sosial TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangsosial; 7.Dinas Tenaga kerja TipeB menyelenggarakan pemerintahan bidang ketenagakeriaan dan Transmigrasi; 8.Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak TipeB menyeleriggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Dinas Pangan TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); 10 .Dinas Lingkungan Hidup TipeA menyelenggarakan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan ; urusan l f urusan urusan 9. urusan 5 r \ -1 1- . E i 11.DinasKependudukandanPencatatan Sipi!TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatansipil; 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa TipeBmenyelenggarakanurusan pemerintahan bidangpemberdayaan masyarakatdan desa; 13.Dinas PerhubunganTipe menyelenggarakan pemerintahanbidangPerhubungan; 14.Dinas KomunikasidanInformatika Tipe menyelenggarakan pemerintahan bidang komunikasidan informatika,bidang statistik danbidang Persandian; 15.Dinas Koperasi,UsahaKecildan Menengah TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usahakecildanmenengah; * B urusan Burusan : : 16.Dinas Penanaman Modaldan Peiayanan Terpadu Satu PintuTipeA menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan peiayanan terpadu satupintu; 17.Dinas Kepemudaan dan Oiahraga TipeA urusan kepemudaan oiahraga,kebudayaan dan pariwisata; menyelenggarakan pemerintahan bidang F 18.DinasPerpustakaan danKearsipan Tipe menyelenggarakan pemerintahanbidang Perpustakaandan Kearsipan; 19.Dinas Kelautandan PerikananTipeB menyelenggarakan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 20.Dinas menyelenggarakan pemerintahan bidang peternakandan kesehatanhewan; Aurusan E I i 5urusan ? f TipePeternakanB ‘urusan ; i PertanianTipe21.DinasB menyelenggarakan pemerintahan bidang urusan pertanian, tanamanpangandanhortikulturaserta perkebunan; 1 : 22.Dinas Pengendaiian Penduduk dan Berencana TipeB urusan pemerintahan bidang pengendaiian penduduk dan keluarga berencana; Keluarga menyelenggarakati 23.Dinas Ferdagangan dan Perindustrian TipeAmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan , pembinaan pedagang, sarana prasarana perdagangan dan perindustrian; g - 1 3-
4. 24.Dinas Tipe CPertanahan menyelenggarakan pemerintahan bidang pertanahan. urusan : 5
e.Badan Daerah terbir: dai i :
1. 1.Badan Kepegawaiam Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian , pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah ; Pendapaian Daerah Tipe B fu n.gsi bidang
3. 3.Badan melaksanakan pemerintahan daerah; * penunjang pendapatan
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan:
5. 5.Badan Pei enca naan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A (sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2008) menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bencana;

Pasal 3

( !) Selain perangkat dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat kewilayahan. ( 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan Bilah Hulu dengan Tipe A;
b.Kecamatan Bilah Barat dengan Tipe A:
c.Kecamatan Bilah Hilir dengan Tipe A ; d . Kecamatan Pangkatan dengan Tipe A .
e.Kecamatan Panai Huiu dengan Tipe A: f . Kecamatan Panai Tengah dengan Tipe A;
g.Kecamatan Panai Hilir dengan Tip* 1 A ; ii . Kecamatan Rantau Utara dengan Tipe A; Kecamatan Rantau Selatan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnva diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas: ? 15- Urusan Pemcrintahan kcwenangandaerah; IntcnsitasUrusan Pemerintahan dan potens.iDaerah; efisiensi; efektivitas; pembagianhabis tugas: rentangkendali; tatakerjayang jelas:dan fleksibilitas. yangmenjadi a. I I ib I 1 c. 1 d. e. f. " I g- h. BABIII PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNiS Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerahdan Badan Daerahdapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)UnitPelaksana Teknis sebagaimana dimaksud padaaval(1)dibentukuntukmelaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danatau kegiatan teknis penunjangtertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapatUnit Pelaksana Teknisdinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten dijabat oleh jabatan fungsional guru atau painongbelajarsesuaidengan ketentuan peraturan perundang -undangan .
(2)SatuanpendidikanDaerah 'Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat berbentuksatuanpendidikanformal.
(1)Pasal 8
(1)Selain UnitPelaksana TeknisdinasDaerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis Dinas DaerahKabupaten dibidang kesehatan berupa RumahSakitDaerahKabupaten, dijabatolehdokterataudoktergigiyang ditetapkan sebagai pejabat fungsionaldokter ataudoktergigidengan diberikaritugas lambdhan sebagaiunit organisasi bersifat fungsionaldanunit layanan yang bekei ja secara profesional. I f
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud padaayat(1)bersifatotonom dalam penyelenggaraanfatakelolarumah sakit dan tatakelola klinissertamenerapkan pola pengelolaankeuangan Badan LayananUmum Daerah(BLUD). i
(3)Kepaia Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyakarat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. :

Pasal 9

Padasaat PeraturanDaerahinimulai berlaku,Unit Pelaksana Tcknis yangsudah dibentuktetap inelaksanakan ditetapkannya pembentukanUnitPelaksana Teknisyangbaru. dengantugasnya Peraturan sampai Bupati tentang BABVI STAFAHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalammelaksanakantugasnya diban «u 3(tiga)staf alili, yang nomenklatui nya Hitetapkan keinudian dengan Peraturan Bupati.
(2)Untuk membantu pelaksana;intugas danfungsi staf ahli bupati dapaldibentuk 1(satu)sub bagian membidangi urusanumuni. usaha padabagian yangtata BABVII KEPEGAWAIAN Pasa!11
(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten r
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II. a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat pembantu, sekretaris dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian sen a camat merupakan jabatan struktura! eselon III .a atau jabatan administrator; Daerah, Inspektur d . Kepala bidang pada dinas dan badan serta merupakan jabatan eselon IH.b atau jabatan sekretaris kecamatan struktural administrator;
4. e.Lurah, kepala subbagian pada sekretaris daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; f.Kepala UnitPelaksana Teknispadadinas dan badan daerah kelasB, kepala subbagian pada unit pelaksana teknisdinas dan badankelasA. kepalasubbagian pada kecamatan,sekretans kelurahan dankepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselonIV.bataujabatan pengawas; g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuksatuanpendidilcan jabatanfungsionalguru ataupainongpraja sesuai dengan ketentuan Peraturan Peiundang- undangan; dijabatoleh h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakitDaerah dijabatoleh dokter atau doktergigiyangditetapkansebagai pejabat fungsionaldokterataudoktergjgi dengan diberikan tugas tambahan; Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabatoleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan 1.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan , tetap melaksanakan dengantugasnya perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. peraturansampai
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tergabung dengan Urusan Pemerintah'an lain, Perangkat melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. penyelenggai aan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

( 1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan Bencana. Daerah tersebut hanya

(3)Anggaran Urusan Penanggulanganmengenai -2 1-
(2)Peraturan Bupati mengenai kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang menvelenggarakan Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan berpedoman Peraturan Menteri.

Pasal 14

( 1) Urusan Pemerintahan Daerah yang menyediakan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat , aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada d ' nas. i

(2)Aparatur Pemeiintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , secara operasional berada dibawah dinas dan administrasi kementerian / iembaga pemerintah kementerian yang bersangkutan.
(3)Belanja pegawai bagi aparatur pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian / iembaga pemeiintah non kementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas.
(4)Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh - kementerian / iembaga pemerintah kementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas. secara bawahberada di non non BABIX KETENTUANPERALIHAN

Pasal 15

Penyesuaianpengisianjabatan direkturrumah sakitsebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat sertapengisianjabatan kepala Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat(3)sebagaijabatanfungsional. dilaksanakan palinglambat2(dua)tahun sejak peraturan daerahini mulai berlaku.

(1)Pasali6 Pada saatmulaiberlakunya Peraturan DaeiahiniT pejauatyangada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yangbaru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…