DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai pendirian dan status hukum PDAM ini, kegiatan usahanya, permodalannya, ketentuan mengenai pegawai, dana pensiun pegawai dan Direksi, sistem penyediaan air minum serta penyelenggaraannya, hak dan kewajiban pelanggan, tarif, tahun buku dan penggunaan laba, asosiasi, pembubaran, serta pembinaannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: TENTANGDAERAHMenctapkan : PERATURAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINA KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah dimaksud dengan : 1 . Daerah Labuhanbatu. mi yang adalah Kabupaten Daerah adalahPcmerintahan2. pcnyelcnggaraan pcmerintahan oleh urusan pcmcrintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Pcmerintahan 3. penyclcnggaraunsur Daerah yang 6 mcmimpinpclaksanaan pemerintahan kewcnangandacrah otonom. urusan menjadiyang 4.Bupali adalah Bupati Labuhanbatu. 5.Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yangsclanjutnya disingkatDPRD adalahLcmbagaPerwakilan Rakyat Dacrah yangberkcdudukan scbagai unsurpcnyclcnggaraPemerintah dacrah.

6.Pcrusahaan Umum DaerahAir Minum Tirta BinaKabupaten Labuhanbatu sclanjutnya discbut PUDAMTirta Bina. 7.Modaldisetoradalah bahagian modal dasaryang telah disetor dan akan disetor kepadaPUDAMTirta Bina padasaat Pcraturan Dacrahini ditetapkan 8.Pemerintah DacrahProvinsiSumatera Utara kepadaPUDAMTirta Bina yang mcrupakan kckayaan daerah yang dipisahkan.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUDAMTirta Bina.
10.Pcrtimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan 7 inisiasiDireksiatau Pcngawas. Dcwan 11.DireksiadalahIDireksi PUDAMTirla Bina. 12.AirMinumadalah airbersihyang menjadikonsumsiAirMinum Rumah Tanggadan konsumsi lainnya mclalui proses pengolahanatautanpa prosespengolahanyangmemenuhi syarat kesehatan.
13.Sistcm PcnycdiaanAirMinum yang disingkatselanjutnya mcrupakansatu kesatuan saranadan prasarana penyediaanAirMinum. SPAM 14.Airlimbahadalah domestik yang bcrasal dari aktifitas ataukegiatan manusia baik berupa air bekas(grey water)ataupunair kotor/tinja(black water). limbahair
15.Sistem PengelolaanAirLimbah yang selanjutnya disingkatSPALadalah satu kesatuan sistcmfisik dan teknik maupun non fisik yang dikelola kelembagaan,keuangan, peranmasyarakat, sesuai administrasi, hukum dari prasarana dan sarana air limbah. 8E 16.PcgawaiadalahPcgawaiPUDAMTirta Bina. 17.Kcrjasamaadalah kerjasamaPUDAMTirta Binadcngan PerusahaanDaerahAirMinum lain. manajemen 18.KcrjasamaBuild OperationTransfer (BOT),Repair OperationTransfer (ROT)adalah kcrjasama dcngan pihak kctigapada aspckpcngembangan distribusi, i produksi, pengendalian kehilanganair dan infrastruktur lainnya dalam mcningkatkan kincrjaperusahaan. sistcm 19.Pclangganadalah perorangan atau sckclompokmasyarakat/badan usaha yang menggunakanjasa pclayanan air minumdan airlimbah dari PUDAMTirta Bina. 20.Tarifair minum adalah tarif yang diusulkanPUDAMTirta Binadan ditetapkan Gubcrnur dibebankan kepada pelangganatas jasa pelayanan air minum yang telah dikonsumsi. ( 21.Rctribusi air limbah adalah biaya yang diusulkanPUDAMTirta Bina dan ditetapkan Gubcrnur dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air limbah. 9 22.Tcnaga ahliadalahtcnagakcrja profesional kcmampuansccaraakademis/ skill yangmumpuni scsuaibidangnya. yangmcmpunyai BAHII PENDIRIAN DAN STATUSHUKUM PUDAM TIRTA BINA Pasal 2 PUDAMTirta Binaadalah Badan Hukum yang mclakukan usahanya berdasarkan PcraturanDacrahini.

Pasal 3

Perusahaan Umum DacrahAirMinum TirtaBina Kabupatcn Labuhanbatu adalah merupakan Badan Usaha MilikDacrah yangdidirikan berdasarkan PcraturanDaerah TingkatIILabuhanbatuNomor5 Tahun 1975 tentang Pcndinan PerusahaanAirMinum Daerah Kabupatcn Dacrah TingkatIILabuhanbatu yang disyahkan dengan SuratKeputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 554/I/ GSU tanggal 10 September 1975tentang Pcndirian Perusahaan Umum DacrahAirMinum Tirta Bina Kabupatcn Labuhanbatu.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini,Perusahaan Umum DaerahAir Minum diberi nama Perusahaan Umum Dacrah Air Minum Tirta Bina Kabupatcn Labuhanbatu. 10
(2)Logo PUDAM Tirta Bina dan spesifikasinya diatur dcngan Pcraturan Direksi atas pcrsetujuan Dewan Pengawas.
(3)PUDAM Tirta Bina merupakan Badan Usaha Milik Dacrah yang bcrgerak dibidang pelayanan air minum, berkcdudukan di Kabupatcn Labuhanbatu. ( 4) Untuk mcnjangkau pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, PUDAM Tirta Bina dapat membentuk cabang dan unit pelayanan di wilayah Kabupatcn Labuhanbatu. I i
(5)Kctentuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) diatur dcngan Pcraturan Bupati .

BAB ILL

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) PUDAM Tirta Bina melakukan kegiatan yang meliputi:

a.mcngelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
b.melaksanakan segaia usaha kegiatan yang berkaitan dcngan pengelolaan pembuangan air limbah perpipaan dan non perpipaan dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; 11
c.mclakukanpcngclolaanSPAMdanSPALdcngan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomiperusahaan dengan tidak mclupakan fungsisosialnya.

Pasal 6

(1)KcgiatanusahaPUDAMTirta Binaadalah menyediakan unluk kcbutuhan masyarakatdan dunia airmmum usaha.
(2)PUDAMTirta Bina menjalankan kegiatan usahanya bcrdasarkan aturandidalam Anggaran Dasar. BABIV MODAL PUDAM TIRTA BINA Pasal 7
(1)Modaldisetor kepadaPUDAMTirta Bina sampai tahun buku 2016 berjumlah sebesarRpl6.637.087.200,- (Enam belas milyar enamratustiga puluh tujuh juta dclapanpuluh tujuh ribu dua ratusrupiah).
(2)Hibah,penghapusan hutang atau pemberian barang modal dariPemerintah Pusat/Daerah,LuarNcgcri, Instansi,Swasta,dapatditerimadan dicatat sesuai prinsip akuntansi.
(3)Semua asset likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan dalam bentuk non fisik(dana)dan atau fisik. 12
(2)Pcnyertaan modal dalam bentuk fisik harus scsuai dcngan usulan PUDAM Tirta Bina, dibawah pcngawasan dan discrahkan kcpada PUDAM Tirta Bina.

BAB V

SUSUNAN ORGAN1SASI

Pasal 9

( 1 ) PUDAM Tirta Bina dibcntuk olch Pemerintah Daerah dcngan organ dan kcpcgawaian. ( 2) Organ PUDAM Tirta Bina, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tcrdiri dari:

a.Bupati sclaku pemilik modal;
b.dcwan pengawas; dan
c.dircksi.

Pasal 10

( 1 ) Dircksi diangkat olch Bupati atas usul Dcwan Pengawas. ( 2) Batas usia Dircksi yang berasal dari luar PUDAM Tirta Bina pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) iahun. 13

(3)Batas usiaDireksiyang berasaldariPUDAMTirta Bina padasaatdiangkat pertamakalibcrumurpalingtinggi 55(limapuluhlima)tahun.
(4)MasajabatanDireksibcrakhirpadasaatyang bcrsangkutanbcrumurpalingtinggi60(enam puluh) tahun.

Pasal 11

(1)Calon Direksiharusmemenuhipersyaratan: a.warga negara Indonesia; b.sehatjasmani danrohani; c.mempunyai pendidikan palingrcndah Sarjana Strata1(SI); d.mempunyai pcngalaman kerja10(scpuluh)tahun bagi yangberasal dariPUDAMTirta Binaatau mempunyai pengalaman kerja palingrendah 15 (lima bclas)tahunmcngelolaperusahaanbagi yang bukanberasal dariPUDAMTirta Bina yang dibuktikan dengansurat ketcrangan dari perusahaan dengan penilaian baik; e.lulus pclatihan manajemen air minum di dalam atau di luarnegeri yang telah Lerakreditasi dibuktikan dengan sertifikasiatauijazah; f.membuat danmenyajikan proposal mengenaivisi dan misiPUDAM Tirta Bina; g.bersedia bekerja penuh waktu; h.tidak menjadi pengurus partaipolitikatau pengurus organisasi yang terafiliasi dengan partai politik;
1. i.tidak terikat hubungan keluarga Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut dengan 14 garis lurus atau kcsamping termasuk mcnantu dan ipar; dan lulus uji kelayakan dan kepatutanJ - yang dilaksanakan olch tim ahli yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pcngangkatan Dircksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pclanggan PUDAM Tirta Bina dengan ketentuan:
1. a.1 (satu ) Dircksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
2. b.Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pclanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
3. c.Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PUDAM Tirta Bina.
(3)Jumlah Direksi yang lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat. sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi. ? 15 i
(4)Dalam hal Direklur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bcrhalangan tctap, Bupati dapat mcngangkat seorang Direklur menjadi Direklur Ulama.
(5)Masa jabalan Direksi sclama 4 (empal) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabalan.
(6)Pcngangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila Direksi mampu(5)ayat meningkatkan kincrja PUDAM Tirta Bina dan pelayanan kcbutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 13

( 1 ) Direksi dilarang mcmangku jabatan rangkap, yakni:

a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemcrintah Pusat dan Daerah;
b.anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepcntingan pada PUDAM Tirta Bina; dan/ atau
d.jabatan lainnya sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.

(2)Direksi tidak bolch mcmpunyai kepcntingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PUDAM Tirta Bina.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…