DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak KeuangandanAdministratif Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •

2.Undang-UndangNomor7.DrtTahun 1956tentang PembentukanDaerah OtonomKabupaten-Kabupaten Dalam LingkunganDaerahProvinsiSumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor56, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1092); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintah Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimana telahbeberapakalidiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 4.Undang-UndangNomor17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun dan 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Negara Republik
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 10.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun2006 Pengelolaan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor21Tahun2011 tentang PerubahankeduaPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; tentangPedoman Keuangan Daerah
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor17 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya KeijaPemerintah Daerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2007Nomor1067); 12.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); tentang 14.PeraturanKabupaten LabuhanbatuNomor05Tahun2006 tentang KeuanganDaerah(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun2006 Nomor05 SeriD Nomor11); Daerah Pokok-PokokPengelolaan DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN: fenetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATENRAKYAT LABUHANBATU.

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpippenyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. Provinsi Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah penyelenggara pemerintahan daerah. berkedudukan sebagaiyang unsur . Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Labuhanbatu.

10.Peraturan Kepala Daerah,yangselanjutnyadisebut Perkadaadalah Peraturan Bupati Labuhanbatu. .1. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunandaerahyangditetapkan dengan Perda. 2.Keuangan Daerah adalah semua hakdankewajiban daerah dalam rangka penyelenggaranpemerintahan daerah yangdapatdinilai dengan uang termasuk didalamnyasegalabentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dankewajiban daerah tersebut. BABII PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAANDAN UANGJASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1)Penghasilan Pimpinan danAnggotaDPRDterdiriatas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada : a.APBDmeliputi:
1.Uang representasi;
2.Tunjangan keluarga; 3.Tunjangan beras;
4.Uang Paket;
5.Tunjangan jabatan;
6.Tunjangan alat kelengkapan; dan
7.Tunjangan alatkelengkapan lain.

b.PimpinandanAnggotaDPRDyangbersangkutan meliputi:
1. 1.Tunjangankomunikasi intensif;
2. 2.Tunjanganreses. 2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRDsebagaimanadimaksudpada ayat(1) hurufadan huruf b dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1)Uangrepresentasisebagaimanadimaksud dalam Pasal 2ayat(1)huruf a angka 1diberikansetiap bulan kepada PimpinandanAnggotaDPRD. 2)UangrepresentasiKetuaDPRDKabupatensetara dengan gaji pokok Bupati. 1)Uang representasiWakilKetuaDPRDKabupaten sebesar 80% dari uang representasiKetuaDPRD Kabupaten. 1)UangrepresentasiAnggota DPRDKabupaten sebesar 75% dari Uang representasi Ketua DPRDKabupaten.

Pasal 4

)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan lan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang epresentasi yang bersangkutan.

Pasal 6

\mjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 iyat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada >impinan dan anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat > uluh lima persen) dari uang representasi yang >ersangkutan.

Pasal 7

1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain. ^ Tunjangan alatkelengkapandantunjanganalat kelengkapanlaindiberikandengan ketentuan,untuk jabatan : a.Ketua,sebesar7,5%(tujuhkoma limapersen). b.WakilKetua,sebesar5%(lima persen).

c.Seketaris,sebesar4%(empatpersen). d.Anggota,sebesar3%(tigapersen). dari tunjangan jabatanKetuaDPRD. )Tunjangan alatkelengkapan lainsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2)diberikan selama alatkelengkapanlainterbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

)TunjanganKomunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)huruf bangka1diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan AnggotaDPRD. )Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)huruf b angka2diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan danAnggotaDPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjanganreses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3)ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yakni tinggi, sedang dan rendah.

(5)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(6)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(7)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari Tahun anggaran yang direncanakan.
(8)Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim anggaran pemerintah daerah.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. ( lO) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasiKetuaDPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan danAnggotaDPRD terdiriatas:
1. a.Jaminankesehatan;
2. b.Jaminankecelakaankeija;
3. c.Jaminan kematian; d.Pakaian dinas dan atribut.
(2)Selaintunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),PimpinanDPRDdisediakantunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah negaradan perlengkapannya;
2. b.Kenderaandinas jabatan;dan c.Belanjarumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),AnggotaDPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah negara dan perlengkapannya;dan b.Tunjangan transportasi.

Pasal 10

1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pemeriksaan Kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan keija dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati. F

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-UndangNomor7.DrtTahun 1956tentang PembentukanDaerah OtonomKabupaten-Kabupaten Dalam LingkunganDaerahProvinsiSumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor56, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1092); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintah Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimana telahbeberapakalidiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 4.Undang-UndangNomor17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun dan 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Negara Republik
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 10.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun2006 Pengelolaan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor21Tahun2011 tentang PerubahankeduaPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; tentangPedoman Keuangan Daerah
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor17 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya KeijaPemerintah Daerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2007Nomor1067); 12.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2036); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); tentang 14.PeraturanKabupaten LabuhanbatuNomor05Tahun2006 tentang KeuanganDaerah(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun2006 Nomor05 SeriD Nomor11); Daerah Pokok-PokokPengelolaan DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN: fenetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATENRAKYAT LABUHANBATU.

Pasal 1

10.Peraturan Kepala Daerah,yangselanjutnyadisebut Perkadaadalah Peraturan Bupati Labuhanbatu. .1. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunandaerahyangditetapkan dengan Perda. 2.Keuangan Daerah adalah semua hakdankewajiban daerah dalam rangka penyelenggaranpemerintahan daerah yangdapatdinilai dengan uang termasuk didalamnyasegalabentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dankewajiban daerah tersebut. BABII PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAANDAN UANGJASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1)Penghasilan Pimpinan danAnggotaDPRDterdiriatas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada : a.APBDmeliputi:
1.Uang representasi;
2.Tunjangan keluarga; 3.Tunjangan beras;
4.Uang Paket;
5.Tunjangan jabatan;
6.Tunjangan alat kelengkapan; dan
7.Tunjangan alatkelengkapan lain.

b.PimpinandanAnggotaDPRDyangbersangkutan meliputi:
1. 1.Tunjangankomunikasi intensif;
2. 2.Tunjanganreses. 2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRDsebagaimanadimaksudpada ayat(1) hurufadan huruf b dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Jang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan lan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang epresentasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Pasal 7

c.Seketaris,sebesar4%(empatpersen). d.Anggota,sebesar3%(tigapersen). dari tunjangan jabatanKetuaDPRD. )Tunjangan alatkelengkapan lainsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dan ayat(2)diberikan selama alatkelengkapanlainterbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(5)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(6)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(7)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari Tahun anggaran yang direncanakan.
(8)Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim anggaran pemerintah daerah.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. ( lO) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasiKetuaDPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan danAnggotaDPRD terdiriatas:
1. a.Jaminankesehatan;
2. b.Jaminankecelakaankeija;
3. c.Jaminan kematian; d.Pakaian dinas dan atribut.
(2)Selaintunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),PimpinanDPRDdisediakantunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah negaradan perlengkapannya;
2. b.Kenderaandinas jabatan;dan c.Belanjarumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),AnggotaDPRDdapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah negara dan perlengkapannya;dan b.Tunjangan transportasi.

Pasal 10

(2)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pemeriksaan Kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Pasal 12

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati. F