DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan di ajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati kepada Camat dan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
1. 2.Ketentuan Pasal 27 huruf g dan huruf n diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : huruf a, terdiri atas kegiatan : (

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersaingkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.berbadan sehat dan tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;
k.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.bagi anggota dan pengums partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi kepala desa; { i dari
m.bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu dan pegawai BUMN/ BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
n.naskah Visi dan Misi Calon;
o.surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; dan
p.pas photo berwama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar beserta softcopy.
q.Surat Pemyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.
1. 3.Ketentuan Pasal 69 diubah, berbunyi sebagai berikut: sehingga Pasal 69 PEMBIAYAAN

Pasal 69

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa. ( Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalamLembaranDaerah Kabupaten Labuhanbatu Ditetapkan diRantauprapat pada tanggal 9Oktober2017 BUPATILABUHANBATU, ttd (PANGONAL HARAHAP Diundangkan dalamLembaranDaerah KabupatenLabuhanbatu Nomor4 Tahun 2017 tanggal 9Oktober2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, ttd AHMAD MUFLIH NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU(4/ 159/ 2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HtfKUM SETDAKAB, ( SITI HAFSAH SILALAHI PEMBINA NIP.19741119 200502 2 001 PENJELASAN PERATURANDAERAHKABUPATEN LABUHANBATU NOMOR4TAHUN2017 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATEN LABUHANBATU NOMOR2TAHUN2015TENTANGPEMILIHANKEPALA DESA I.UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan pengaturanlebihlanjut dariketentuan Pasal 31 ayat(2),Pasal 33 hurufmUndang-Undang Republik IndonesiaNomor6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun2014 tentangDesadanPeraturan PemerintahNomor43 Tahun2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2014,Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa bergelombang dan/atau pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.Selain itu pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil(PNS),Kepala Desa,perangkat desa,pegawaiBUMNdanPegawai BUMDuntuk mencalon dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. baik secara serentak maupun secara I Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,pemerintah desa, BPD, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desasebagaimanadiamanatkanolehUndang-Undang Republik IndonesiaNomor6Tahun 2014tentang Desa,yakni terwujudnya desayang maju,mandiridan sejahtera tanpa haruskehilangan jati dirinya. Beberapa ketentuanyang diubah dari Peraturan Daerah Kabupaten LabuhanbatuNomor2Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa,antaralain:

1.Penyesuaiankegiatan persiapan pemilihan didesa; 2.penyesuaian persyaratanyang wajib dipenuhioleh Calon KepalaDesa;dan 3.penegasan pembiayaan pemilihanKepala Desa. II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 27

Calon Kepala Desawajib memenuhi persyaratan: a.surat keterangan sebagai buktiWarga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten; b.bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa dalam bentuk surat pemyataan yang bersangkutan diatas kertas segelatau bermateraicukup; c.surat pemyataanmemegang teguh serta mengamalkan Pancasila danUUD1945, mempertahankan serta memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup dan Surat Keterangan dari Badan Kesatuan kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat(Kesbang Pol i Linmas)Kabupaten Labuhanbatuatau sebutanlain; d.ijazah pendidikanformaldari tingkatdasar sampai dengan ijazah tingkat terakhiryang dilegalisasi olehpejabatyang berwenang; e.Cukupjelas. f.suratpemyataanbersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuatolehyang bersangkutan diataskertassegelatau bermateraicukup; g.SuratKeterangandariKetuaPengadilan NegeriRantauprapat bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; h.SuratKeterangandariKetuaPengadilan NegeriRantauprapat bahwa tidakpemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanayangdiancam dengan pidana penjarapalingsingkat5(lima)tahun atau lebih; i.SuratKeterangandariKetua Pengadilan NegeriRantauprapat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai denganputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; j.Cukupjelas; k.Surat keterangan dari Kabupaten LabuhanbatuC/q. Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lain dan Surat pemyataan dari yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3(tiga)kali masajabatan;

l.Cukupjelas; ( Pemerintah Dinas Desa ' f
m.Cukupjelas;
n.Cukup jelas;
o.Surat Pemyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
p.Cukupjelas.
q.Surat Pemyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 6 (

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan di ajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati kepada Camat dan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
1. 2.Ketentuan Pasal 27 huruf g dan huruf n diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : huruf a, terdiri atas kegiatan : (

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersaingkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.berbadan sehat dan tidak mengkonsumsi Narkoba melalui tes urin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;
k.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.bagi anggota dan pengums partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri disertai dengan surat keterangan dari partai politik bersedia memberhentikan yang bersangkutan keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi kepala desa; { i dari
m.bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu dan pegawai BUMN/ BUMD/SWASTA mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
n.naskah Visi dan Misi Calon;
o.surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; dan
p.pas photo berwama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar beserta softcopy.
q.Surat Pemyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.
1. 3.Ketentuan Pasal 69 diubah, berbunyi sebagai berikut: sehingga Pasal 69 PEMBIAYAAN

Pasal 69

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa. ( Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalamLembaranDaerah Kabupaten Labuhanbatu Ditetapkan diRantauprapat pada tanggal 9Oktober2017 BUPATILABUHANBATU, ttd (PANGONAL HARAHAP Diundangkan dalamLembaranDaerah KabupatenLabuhanbatu Nomor4 Tahun 2017 tanggal 9Oktober2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, ttd AHMAD MUFLIH NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU(4/ 159/ 2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HtfKUM SETDAKAB, ( SITI HAFSAH SILALAHI PEMBINA NIP.19741119 200502 2 001 PENJELASAN PERATURANDAERAHKABUPATEN LABUHANBATU NOMOR4TAHUN2017 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATEN LABUHANBATU NOMOR2TAHUN2015TENTANGPEMILIHANKEPALA DESA I.UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan pengaturanlebihlanjut dariketentuan Pasal 31 ayat(2),Pasal 33 hurufmUndang-Undang Republik IndonesiaNomor6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun2014 tentangDesadanPeraturan PemerintahNomor43 Tahun2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2014,Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa bergelombang dan/atau pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.Selain itu pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil(PNS),Kepala Desa,perangkat desa,pegawaiBUMNdanPegawai BUMDuntuk mencalon dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. baik secara serentak maupun secara I Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,pemerintah desa, BPD, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desasebagaimanadiamanatkanolehUndang-Undang Republik IndonesiaNomor6Tahun 2014tentang Desa,yakni terwujudnya desayang maju,mandiridan sejahtera tanpa haruskehilangan jati dirinya. Beberapa ketentuanyang diubah dari Peraturan Daerah Kabupaten LabuhanbatuNomor2Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala Desa,antaralain:

1.Penyesuaiankegiatan persiapan pemilihan didesa; 2.penyesuaian persyaratanyang wajib dipenuhioleh Calon KepalaDesa;dan 3.penegasan pembiayaan pemilihanKepala Desa. II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 27

l.Cukupjelas; ( Pemerintah Dinas Desa ' f
m.Cukupjelas;
n.Cukup jelas;
o.Surat Pemyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
p.Cukupjelas.
q.Surat Pemyataan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 6 (