DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, WEWENANG, PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Prasarana Perumahan,Sarana Perumahan,Utilitas Umum Perumahan), PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (Umum,Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Diserahkan,Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Penagihan,Relokasi), PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM , PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM ,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, LARANGAN, PENYELESAIAN SENGKETA, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6625);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah proses Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
6.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, pemerintah pusat maupun pengembang.
7.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
8.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah agar dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
15.Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
16.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.
17.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.
19.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan pada asas:

a.keterbukaan;
b.kemitraan;
c.keterpaduan;
d.akuntabilitas;
e.kepastian hukum;
f.keberpihakan; dan
g.keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara memadai dan berkualitas;
b.menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara tepat;
c.menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
d.menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
e.mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan.
(2)Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rekomendasi penetapan oleh Kepala OPD yang menangani Perumahan.

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
2. b.mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
3. c.menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
4. d.mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dari Pengembang;
5. e.melakukan penagihan kepada Pengembang.
6. f.memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang;
7. g.menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang; dan
8. h.melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang.
(2)Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 6

Prasarana Perumahan terdiri atas:

a.jaringan jalan;
b.jaringan air minum;
c.jaringan saluran pembuangan air limbah;
d.jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
e.tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Sarana Perumahan terdiri atas:

a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i.sarana parkir.

Pasal 8

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

a.jaringan listrik;
b.jaringan telekomunikasi;
c.jaringan gas;
d.jaringan transportasi;
e.sarana pemadam kebakaran; dan
f.sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

(1)Setiap Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
(3)Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Prasarana dan Utilitas Umum, kecuali Sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
(4)Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak.
(5)Setiap Pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan Perumahan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta luasannya dinyatakan dalam Rencana Tapak yang disahkan menjadi lampiran izin pembangunan pengembangan Perumahan.
(2)Salinan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.
(3)Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
(4)Pengembang dilarang mempublikasikan:
1. a.Rencana Tapak yang belum disahkan; dan
2. b.Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 11

(1)Perubahan Rencana Tapak yang berdampak terhadap penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus mendapat persetujuan 50% (lima puluh persen) dari warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
(2)Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan Rencana Tapak lingkungan Perumahan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…