DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan PerangkatDesa merupakan penentu dalam keberhasilan pelaksanaanprogrampembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ;
d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksuddalam hurufa, hurufbdan hurufcperlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pengangkatan dan PerangkatDesa; Daerahtentang Pemberhentian Mengingat1. Pasal 18ayat(6)Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-UndangNomor7DrtTahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-KabupatenDalam Lingkungan DaerahProvinsiSumatera Utara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1956Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor1092); 3.Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor 7,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5495); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 Daerah ( Pemerintahantentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor 58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 5.PeraturanPemerintahNomor43 Tahun 2014tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 123)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor47 Tahun 2015tentang PerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor43Tahun2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang- UndangNomor6 Tahun2014tentang Desa(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor157, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5717);
6.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2036); 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. ( 5.DewanPerwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkatdenganDPRDadalahlembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukansebagaiunsur PenyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.Camatatausebutanlain adalahPemimpin Kecamatan yangberada dibawah danbertanggungjawab kepada BupatimelaluiSekretarisDaerah. 7.Desaadalah DesadanDesa Adatatauyang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atauhaktradisional yangdiakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 8.Pemerintahan Desaadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahan dankepentingan masyarakat dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. 9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
14.Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
15.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
16.Pelaksana Kewilayahan adalah usur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
17.Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
18.Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
19.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan. ( 20.BakalCalon Perangkat Desa yangselanjutnya disebut bakalcalonadalah seorangwarga Desasetempat yang mendaftar sebagai PerangkatDesadalam proses penjaringan. 21.CalonPerangkatDesaadalah bakalcalon yang memenuhipersyaratansebagai PerangkatDesa. 22.Penjaringan adalah kegiatanyang dilaksanakanoleh TimSeleksiPerangkatDesa yang meliputi pengumumandanpendaftaran Bakal Calon. 23.Penyaringan adalahkegiatanyangdilaksanakanoleh Tim SeleksiPerangkatDesa meliputi penelitian persyaratan administrasi,penetapanCalon Perangkat Desadanujian tertulis. 24.AnggaranPendapatan danBelanja Desa,yang selanjutnya disingkatAPBDesa,adalahrencana keuangantahunanPemerintahanDesa. 25.Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desadari 1 (satu)jabatanke jabatan lainnya.
26.Pelaksana Tugas PerangkatDesa yangselanjutnya disebutPelaksana Tugas(Pit)adalah Perangkat Desa yangditunjukoleh Kepala Desauntukmelaksanakan tugas pada jabatanPerangkat Desa yang kosong. 27.Pelaksana Harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian(Plh)adalah Perangkat Desa yang ditunjukoleh Kepala Desauntuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desadefinitifberhalangan sementara. 28.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa,kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. !

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(4)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. ayat (1) huruf b disebut Kepala Dusun, (

(5)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah keija, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 3

(1)PelaksanaTeknissebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat(1)hurufcmerupakanunsurpembantuKepala Desasebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknissebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari : a.seksi pemerintahan;
1. b.seksikesejahteraan;dan c.seksipelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimanadimaksudpada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Seksi. BABIII PENGANGKATANPERANGKAT DESA

Pasal 4

melaluiPengangkatan PerangkatDesadilaksanakan tahapan: a.persiapan; b.penjaringan bakal calon;

c.penyaringan bakal calon;dan d.penetapan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a.Pemberitahuan pengisian perangkat desa oleh Kepala Desa kepada Camat; dan

b.Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
(2)Berdasarkan pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
(3)Dalam memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempertimbangkan :
1. a.ketersediaan formasi jabatan perangkat berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
3. c.ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
4. d.kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. desa

Pasal 7

i (

(1)Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua; -1 1 - b.Sekretaris;dan
2. c.Anggota.
(3)AnggotaTim SeleksiPerangkatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(2)hurufcbeijumlahpalingsedikit 3(tiga)orangdandisesuaikan dengan kebutuhandan kemampuan keuangandesa.

Pasal 8

Tahapanpenjaringan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a.pengumumanpendaftaran bakal calon; dan b.pendaftaran bakal calon.

Pasal 9

(1)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal8huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi ' Perangkat Desaberupapengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7(tujuh) hari.
(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibuatsecaratertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis pada masing- masing dusun dan/atau pada media informasidesa.
(3)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat(2)paling sedikit memuat:
1. a.formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi;
2. b.waktu pendaftaran bakal calon;
3. c.tempat pendaftaran bakal calon;
4. d.persyaratan sebagai calon perangkat desa;dan
5. e.jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan PerangkatDesa merupakan penentu dalam keberhasilan pelaksanaanprogrampembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ;
d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksuddalam hurufa, hurufbdan hurufcperlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pengangkatan dan PerangkatDesa; Daerahtentang Pemberhentian Mengingat1. Pasal 18ayat(6)Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-UndangNomor7DrtTahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-KabupatenDalam Lingkungan DaerahProvinsiSumatera Utara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1956Nomor58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor1092); 3.Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor 7,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5495); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 Daerah ( Pemerintahantentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor 58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 5.PeraturanPemerintahNomor43 Tahun 2014tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 123)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor47 Tahun 2015tentang PerubahanAtasPeraturan PemerintahNomor43Tahun2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang- UndangNomor6 Tahun2014tentang Desa(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor157, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5717);
6.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2036); 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. ( 5.DewanPerwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkatdenganDPRDadalahlembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukansebagaiunsur PenyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.Camatatausebutanlain adalahPemimpin Kecamatan yangberada dibawah danbertanggungjawab kepada BupatimelaluiSekretarisDaerah. 7.Desaadalah DesadanDesa Adatatauyang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuanmasyarakathukumyang memilikibatas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul dan/atauhaktradisional yangdiakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 8.Pemerintahan Desaadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahan dankepentingan masyarakat dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. 9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
14.Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
15.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
16.Pelaksana Kewilayahan adalah usur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
17.Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
18.Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
19.Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan. ( 20.BakalCalon Perangkat Desa yangselanjutnya disebut bakalcalonadalah seorangwarga Desasetempat yang mendaftar sebagai PerangkatDesadalam proses penjaringan. 21.CalonPerangkatDesaadalah bakalcalon yang memenuhipersyaratansebagai PerangkatDesa. 22.Penjaringan adalah kegiatanyang dilaksanakanoleh TimSeleksiPerangkatDesa yang meliputi pengumumandanpendaftaran Bakal Calon. 23.Penyaringan adalahkegiatanyangdilaksanakanoleh Tim SeleksiPerangkatDesa meliputi penelitian persyaratan administrasi,penetapanCalon Perangkat Desadanujian tertulis. 24.AnggaranPendapatan danBelanja Desa,yang selanjutnya disingkatAPBDesa,adalahrencana keuangantahunanPemerintahanDesa. 25.Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desadari 1 (satu)jabatanke jabatan lainnya.
26.Pelaksana Tugas PerangkatDesa yangselanjutnya disebutPelaksana Tugas(Pit)adalah Perangkat Desa yangditunjukoleh Kepala Desauntukmelaksanakan tugas pada jabatanPerangkat Desa yang kosong. 27.Pelaksana Harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian(Plh)adalah Perangkat Desa yang ditunjukoleh Kepala Desauntuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desadefinitifberhalangan sementara. 28.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa,kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. !

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(4)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. ayat (1) huruf b disebut Kepala Dusun, (

(5)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah keija, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 3

(1)PelaksanaTeknissebagaimana dimaksud dalamPasal2 ayat(1)hurufcmerupakanunsurpembantuKepala Desasebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknissebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari : a.seksi pemerintahan;
1. b.seksikesejahteraan;dan c.seksipelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimanadimaksudpada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Seksi. BABIII PENGANGKATANPERANGKAT DESA

Pasal 4

melaluiPengangkatan PerangkatDesadilaksanakan tahapan: a.persiapan; b.penjaringan bakal calon;

c.penyaringan bakal calon;dan d.penetapan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a.Pemberitahuan pengisian perangkat desa oleh Kepala Desa kepada Camat; dan

b.Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
(2)Berdasarkan pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
(3)Dalam memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempertimbangkan :
1. a.ketersediaan formasi jabatan perangkat berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
3. c.ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
4. d.kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. desa

Pasal 7

i (

(1)Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua; -1 1 - b.Sekretaris;dan
2. c.Anggota.
(3)AnggotaTim SeleksiPerangkatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(2)hurufcbeijumlahpalingsedikit 3(tiga)orangdandisesuaikan dengan kebutuhandan kemampuan keuangandesa.

Pasal 8

Tahapanpenjaringan bakal calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a.pengumumanpendaftaran bakal calon; dan b.pendaftaran bakal calon.

Pasal 9

(1)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal8huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi ' Perangkat Desaberupapengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7(tujuh) hari.
(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibuatsecaratertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis pada masing- masing dusun dan/atau pada media informasidesa.
(3)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat(2)paling sedikit memuat:
1. a.formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi;
2. b.waktu pendaftaran bakal calon;
3. c.tempat pendaftaran bakal calon;
4. d.persyaratan sebagai calon perangkat desa;dan
5. e.jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015