DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM; JENIS ANGKUTAN BARANG; KENDARAAN BARANG UMUM MELINTASI JALAN DAERAH; DISPENSASI; PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas masyarakat di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Masuk dan Melintasi Jalan; · BUPATI LABUHANBATU PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN.DAERAl-1 KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MASUK DAN MELINTASI JALAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2024 SALIN AN

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Undang - Undang Nomor 21 tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen 2 Mengingat: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah · Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBATASAN KENDERAAN ANGKUTAN BARANGMASUKDAN MELINTASIJALAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATILABUHANBATU Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 3 menteri sobagaimanu dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pcmcrintahan Dacrah adalah pcnyclcnggaraan urusan pernermtahan olch pernerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dacrah mcnurut asas otonomi dan tugas pcrnbantuan dcngan prirtsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan urnurn, dan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang JaJan. 4 8. 4. 5. 6. 3. 2.
9.Larangan Kendaraan Angkutan Barang Masuk Kota dan Melintasi Jalan Kabupaten adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya yang datang dari luar atau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/ atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam kota Daerah dengan bertonase Gross Vehicle Weight (GV"1 diatas dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan Gross Vehicle Weight (GV"1 diatas dari 4.000 (empat ribu) kilogram serta kendaraan barang umum yang melintasi jalan Daerah dengan bertonase dengan Gross Vehicle Weight (GV"1 diatas dari 8.000 (delapan ribu) kilogram.
10.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
11.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12.Kendaraan Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13.Truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkat barang dari suatu tempat ke tempat lain.
14.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan darat. 5

(1)Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah kendaraan mobil truk dan/ atau sejenisnya yang datang dari luar a tau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/ atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam Rantauprapat.
(2)Kendaraan truk dan/ atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan mobil barang dengan Gross Vehicle Weight (GVW) bertonase lebih dari

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

(3)Kendaraan truk dan/ a tau sejenisnya dengan Gross Vehicle Weight (GVW) bertonase diatas dari 4.000 (empat ribu) kilogram sebagaimana dimaskud pada ayat (2) dilarang melintasi kawasan wilayah Rantauprapat, batas wilayah Rantauprapat dan kawasan khusus pasar glugur pada ruas Jalan sebagai berikut:
1. a.Jalan Gatot Subroto;
2. b.Jalan H. Agus Salim;
3. c.Jalan Bilah;
4. d.Jalan RA Kartini;
5. e.Jalan Martinus Lubis;

Pasal 3

Jenis kendaraan angkutan barang terdiri dari:

a.kendaraan angkutan barang umum; dan
b.kendaraan angkutan barang khusus.

Pasal 2

(1)Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaskud pada Pasal 3 ayat (1) adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya yang datang dari luar atau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam wilayah Rantauprapat.
(2)Kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya dengan Gross Vehicle Weight (GVW) bertonase diatas dari

BAB II

JENIS ANGKUTAN BARANG 6

Pasal 4

f.J alan Sirandorung;
g.J alan Siringo-ringo;
h.Jalan Urip Sumodiharjo;
1. 1.Jalan Jend. Ahmad Yani; J. Jalan WR. Supratman;
k.Jalan Sisingamangaraja;
1. 1.Jalan KH Dewantara;
m.Jalan Asrol Adam;
n.Jalan Menara;
o..Jalan Sisingamangaraja (Simpang Aek Riung);
p.Jalan WR. Supratman (Simpang Kodim);
q.Jalan Sirandorung sampai simpang Jalan Padang Bulan; dan
r.Jalan Siringo-Ringosampai simpang Jalan Glugur

(4)Kendaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya pengangkut sampah, pengangkut bahan bakar minyak dan gas, kendaraan mobil barang/truk badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, a tau badan/lembaga pemerintah lainnya. 7
(1)Kendaraan barang umum dan kendaraan barang khusus yang melintasi jalan Daerah adalah kendaraan mobil truk dan/ atau sejenisnya bertonase dengan

Pasal 7

BAB III KENDARAANBARANGUMUM MELINTASIJALANDAERAH

BAB III

KENDARAANBARANGUMUM MELINTASIJALANDAERAH

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan angkutan barang umum dan tempat bongkar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Muatan kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) wajib dibongkar pada tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pelataran Parkir Mobil/Truk Angkutan Barang.
(2)Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melintasi kawasan tcrtib lalu lintas wilayah Rantauprapat pada ruas Jalan sebagai berikut:
1. a.Jalan Jenderal Sudirman;
2. b.Jalan KH. Ahmad Dahlan;
3. c.Jalan Diponegoro;
4. d.Jalan Jenderal Ahmad Yani;
5. e.Jalan Imam Bonjol; dan
6. f.Jalan M.H. Thamrin. 8
(1)Setiap orang atau badan yang sedang menjalankan proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang menggunakan kendaraan angkutan barang umum yang masuk dalam jalan wilayah Rantauprapat wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Proyek Pemerintah, Proyek Daerah dan swasta yang menggunakan kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dispensasi.
(3)Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

BABIV DISPENSASI Gross Vehicle Weight (GViv) tidak melebih 8.000 (delapan ribu) kilogram dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9 .000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

(2)Kendaraan barang umum diatas dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melintasi jalan Daerah tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum yang melintasi jalan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 9

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan/pengaduan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
(1)Dinas wajib memasang Rambu Lalu Lintas larangan bagi kendaraan angkutan barang umum untuk masuk dalam kota Daerah dan melintasi jalan Daerah tertentu pada setiap persimpangan yang dilarang dilintasi.
(2)Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pemasangan pembatas lainnya berupa portal dan pembatas dimensi kendaraan sesuai dengan Pasal 7 ayat ( 1).
(3)Portal yang dimaksud pada ayat (2) berbentuk angka dua romawi (II)

Pasal 9

BABV PEMASANGANRAMBULALU LINTAS 10

g.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
h.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i.menghentikan penyidikan;
j.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Palisi Negara Republik Indonesia. e.;
1. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
2. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
3. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
4. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
5. f.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 11 memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Daerah Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…