DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN dan BUPATI LABUHANBATU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta bidang kelautan dan perikanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A, melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Torgamba Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kampung Rakyat Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kotapinang Tipe B;
4. 4.Kecamatan Sungai Kanan Tipe B;
5. 5.Kecamatan Silangkitang Tipe B.
6. 2.Pasal 3 dihapus.
7. 3.Pasal 4 dihapus.
8. 4.Pasal 5 dihapus.
9. 5.Pasal 6 dihapus.
10. 6.Pasal 7 dihapus.
11. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pada Dinas Daerah Kabupaten dan Badan Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Kabupaten dan Badan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jabatan perangkat daerah kabupaten:
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kabupaten kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, direktur rumah sakit umum Daerah Kabupaten kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B, wakil direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kabupaten kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
5. e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
7. g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
  1. 11.Pasal 17 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 24 Desember 2021 BUPATI LABUHANBATU SELATAN, ttd H. EDIMIN Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 24 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd HERI WAHYUDI M LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI D NOMOR 05 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN: (5-197/2021) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd Y. ARIFIN, SH, MH NIP.19810112 201101 1003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…