DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN BAB IV PRINSIP, VISI, DAN MISI BAB V TUJUAN, SASARAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB VII RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); SALINAN 2
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Dan BUPATI LABUHANBATU SELATAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2019-2025, yang selanjutnya disingkat Ripparkab Tahun 2019-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
13.Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan. 4
14.Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19.Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
20.Wisata Alam adalah suatu perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungannya sebagai daya tarik wisata.
21.Wisata Tirta adalah Kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, danau, dan sebagainya.
22.Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pembangunan dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23.Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar kita mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

a.menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan; 5
b.menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Tahun 2019-2025:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2019-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Pasal 6

Ripparkab Tahun 2019-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

a.destinasi pariwisata;
b.industri pariwisata;
c.pemasaran pariwisata; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Tahun 2019-2025.

BAB IV

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 8

Ripparkab Tahun 2019-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

1.Pembangunan pariwisata berbasis edukasi 6
2.Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, serta
3.Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 9

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai destinasi pariwisata budaya dan rekreasi alam yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang memadukan potensi budaya dengan keunikan dan keunggulan sejarah Kotapinang, dan edurekreasi alam berbasis masyarakat, untuk mendorong upaya pelestarian budaya dan alam daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
b.membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri yang beridentitas lokal, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan;
c.membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai destinasi pariwisata budaya dan edurekreasi alam melalui pemasaran pariwisata yang sinergis, terpadu antarsektor dan antarwilayah, secara bertanggung jawab; serta
d.membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan SDM yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antarpemangku kepentingan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…