DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan kewenangan dalam usaha penyediaan tenaga listrik. disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. dalam Perda ini diatur mengenai asas dan tujuan, penguasaan dan pengusahaan, lingkup pengelolaan, pemanfaatan sumber enerrgi primer, perizinan, tarif, hingga pengawasan tenagalistrik.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwadisamping bermanfaat, tenagnlistrikjugadapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harusmemperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d.bahwa Kabupaten ' Labuhanbatu Utara mempunyai potensi bagiusaha penyediaan tenaga listrik beserta usaha penunjangnya maka pengelolaanusaha ketenagalistrikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara kebijakanmemerlukanpengaturan ketenageilistrikan daerah; arah e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c danhurufd perlu membentuk.Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan; 1 Mengingat:1.Pasal 18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTalrun1945; 2.Undang-UndangNomor32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerail(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir dengan Undang-UndangNomor12Tahun2008tentang PerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2008Nomor59, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4844); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2008 tentang PernbentukanKabupaten Labuhanbatu Utaradi PropvinsiSumateraUtara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor96); Undang-UndangNomor30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor133, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5052); 5.Undang-UndangNomor32Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009 Nomor139,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5059); 6.Undang-UndangNomor Pembentukan Peraturan 12Tahun2011tentang Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 7.Peraturan PemerintahNomor14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 201 ^ .Nomor28, Tambahan Lembaran NegaraNomor5281)! PeraturanPemerintah Nomor38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737); g Peraturan Pemerintah Nomor62 Tahun 2012 tentang UsahaJasaPenunjang Tenaga Listrik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 8. 2 10.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor53Tahun2,011 tentangPembentukan ProdukHukum Daerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2011Nomor694);

Mengingat

11.Peraturan DaerahKabupatenLabuhanbatuUtara Nomor3Tahtm2011tentang UrusanWajibdan Pilihan yangmenjadikewenanganPemerintaJh. Kabupaten Labuhanbatu Utara; 12.PeraturanDaerahKabupaten Labuhanbatu Utara. Nomor5Tahun 2011tentangOrganisasidan Tata Keija Dinas-Dinas Daerah KabupatenLabuhanbatu. Utara; DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATILABUHANBATUUTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalah KabupatenLabuhanbatuUtara. 2.Pemerintahan DaerahadalahPenyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerahdan DPRDmenurut azasotonoxniclan, pembantuan dengan prinsip otonoihiseKias-luasnya dalam sistemdanprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Uridang- tug&s Undang Dasar .Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 4.DewaxiPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disebutDPRDadalahlembagaperwakilanrakyat daerah Kabupaten LabuhanbatuUtarasebagai unsurpenyelenggarapemerintahan daerah. 5.Bupatiadalah BupatiLabuhanbatuUtara. 6.DinasadalahDinas Pertarnbangan d ' an-Energi LabuhanbatuUtara. 7.KepalaDinas adalahKepalaDinasPertarnbangan danEnergi Labuhanbatu Utara. 8.Setiap orangadalahorangperoranganatau badan baik yangberbadan hukumrriaupiinyangbukan berbadanhukum. 9.Ketenagalistrikanadalah segalasesuatuyang menyangkut penyediaandan pemanfaatantenaga listrik sertausaha penunjang tenagalistrik. 10.Tenagalistrikadalahsuatu bentukenergi sekunder ditransmisikan,dibangkitkan, dan yang didistribusikanuntuksegala macam keperluain, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakaiuntuk komunikasi,elektronika,atauisyarat. 11.Usaha penyediaantenaga listrik adalah pengadaan tenagalistrik meliputi pembangkitan,transmisi, distribusi,dan penjualantenaga listrik kepada konsumen. 12.Pembangkitan tenaga listrikadalahkegiatan memproduksi tenagalistrik. 13.Transmisitenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrikdaripembangkitan ke sistem distribusiatau ke konsumen,atau penyaluran tenagalistrikantar sistem. 14.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrikdari sistem transmisiataudaripembangkitan kekonsumen. 15.Terintegrasi adalahusahapenyediaan tenaga listrik darimulaikepentinganuntuk pembangkitan,transmisi, distribusi,penjualan dan mempunyai wilayahusahasendiri. umum 16.Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil danelektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluxan-saluran dan perlengkaparxnya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, penyaluran, distribusidan transformasi, pemanfaatan tenaga listrik. v 4 17.Pembangkitadalahsetiap pembangkit tenagalistrik: termasukgedungdanperlengkapan yangdipakai untukmaksuditubesertaalat-alatyang diperlukan. 18.Konsumenadalah setiaporangatau badanyang membeiitenagalistrikdaripemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik. 19.Penjualan tenagalistrikadalahkegiatanusaha penjualantenagalistrik kepada konsumen. 20.Rencana umum ketenagalistrikanadalahrencana pengembangansistempenyediaan tenaga listrik yangmeliputibidang pembangkitan,transmisi,dan distribusi tenaga listrik yangdiperlukanuntuk memenuhi kebutuhan tenagalistrik. ' 21.Wilayahusaha adalahwilayah yangditetapkan Pemerintah sebagaitempat badanusahadistribusi dan/ataupenjualan tenaga listrik melakukanusaha penyediaantenagalistrik. 22.Izinusahapenyediaan tenagalistrikadalahizin untukmelakukanusahapenyediaantenaga listrik untukkepentinganumum.

23.Izinoperasi adalahizinuntukmelakukan penyediaan tenaga listrikuntukkepentingan sendiri. 24.Tanda daftar adalah ketetapantelahterdaftar yang diberikan kepadasetiaporang untukmelakukan usahapenyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitastertentu. 25.PenggunaanUtamaadalahpenggunaan tenaga listrik yang dibangkitkansecaraterusmenerus untukmelayani sendiritenaga diperlukan; 26.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untukmenjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
27.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan; 28.Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara; 29.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untruk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan. listrik yang 5 30.Gantirugihakatastanahadalah penggantianatas pelepasanataupenyerahanhakatas tanahberikut bangunan,tanaman,dan/ataubenda lain yang terdapatdiatastanah tersebut. 31.Kompensasi adalah pemberian sejumlahuang kepadapemeganghakatas tanahberikut bangunan,tanaman,dan/atau bendalainyang terdapatdiatastanah tersebut karena tanah tersebut digunakansecara tidaklangsunguntuk pembangunanketenagalistrikan tpnpadilakukan pelepasan atau penyerahan hakatastanah. 32.SertifikatLaikOperasiyangselanjutnya disebut SLOadalahSertifikatyangberfungsi sebagai Tanda BuktiPenilaianbahwaInstalasiyangdiperiksadan diuji sudahsesuai denganstandar. 33.Uji LaikOperasiadalah ujiyang dilakukanterhadap pembangkitdan instalasi listrik terhadap kesesuaiandenganstandar yang berlaku. 34.AnaiisisMengenaiDarapakLingkungan Hidupyang selanjutnyadisingkatAmdal adalahkajian mengenaidampak besar danpentingsuatuusaha dan/atau kegiatanyang direncaiia ^ anpada lingkungan hidupyang diperlukan bhgi ^ proses pengambilan keputusan tentangpenyelen ^ araan usaha dan/ataukegiatan. 35.Upaya Pengelolaan Lingkunganyangselanjutnya danUpayaPemantauanLingkungan yang selanjutnya disingkatUPL-UKLadalah upayayang dilakukan dalam pengendaliandan pemantauan lingkungan hidupoleh penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
36.Penyidik Pegawai NegeriSipil yangselanjutnya disingkatPPNSadalah Pejabat PegawaiNegeri Sipiil diLingkungan Pemerintah DaerahKa.bupa.ten Labuhanbatu Utara yang diberiwewetiang khusus oleh Undang-Undang urituk melakukan pehyidikan ataspelanggaran Peraturan Daerah. 37.Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas,tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan. 16

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
1. a.manfaat.
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan; *'
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. e.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. f.kaidah usaha yang sehat;
7. g.keamanan dan keselamatan;
8. h.kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. i.otonomi daerah.
(2)Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlali yang cukup, kualitas yang bark,, dan harga yasyg, wajar dalam rangka meningkatkan: kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata mewujudkan pembangunanserta berkelanjutan. yang BAB in PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
(1)Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilaku ^ an oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
(2)Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahyang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oieh Badah Usaha Milik Daerah. 7
(2)Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi da ' am usaha penyediaan tenaga listrik.
(3)Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah menyediakan dana untuk:
1. a.kelompok masyarakat tidak mampu;
2. b.pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. c.pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil ; dan
4. d.pembangunan listrik perdesaan. - i

BAB IV

LINGKXJP PENGELOLA AN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

a.penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
b.penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
c.penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam Daerah;
d.penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
e.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f.penetapan persetujuan harga jual teiiaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g.penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
h.penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah. Daerah;
i.penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau Azin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 8
j.pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
k.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan dalam Daerah; dan l . penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

(1)Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
(2)Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
(3)Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat diutamakan untuk(1) kepentingan ketenagalistrikan nasional.

BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan ketenagalistrikan daerah berdasarkan kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permintaan pertimbangan materi rencana umum ketenagalistrikan daerah. rencana umum 9 BABvn USAHAKETENAGALISTRIKAN Umum Pasal 8 Usaha ketenagalistrikanterdiriatas: a.usahapenyediaantenagalistrik;dan b.usahapenunjang tenagalistrik. BagianKedua UsahaPenyediaanTenagaListrik Pasal 9 Usaha penyediaantenaga listrik sebagaimana dimaksuddalamPasal8huruf a terdiriatas:
1. a.usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingan umum;dan b.usahapenyediaantenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pasal lO
(1)Usaha penyediaan listrikuntuktenaga kepentinganumumsebagaimanadimaksuddalam Pasal9hurufameliputi jenisusaha:
1. a.pembangkitan tenagalistrik; b.transmisitenaga listrik; c.distribusi tenaga listrik;dan/atau d.penjualan tenaga listrik. penyediaan kepentingan umum sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dapat dilakukansecaraterintegrasi.
(2)Usaha listrikuntuktenaga penyediaan(3)Usaha kepentinganumumsebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan oleh1(satu)badanusahadalam 1(satu)wilayahusaha. listrikuntuktenaga
(4)Pembatasan wilayahusahasebagaimana dimaksud pada ayat(3)juga berlakuuhtuk pepyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
(5)Wilayahusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat(4)ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 Pasal 11
(1)Usahapenyediaan kepentinganumumsebagaimanadimaksud dalam Pasal10ayat(1)dilaksanakanolehBadanUsaha MilikDaeraJh,Badan UsahaSwasta,Koperasi,dam SwadayaMasyarakatyangberusahadibidang penyediaan tenaga listrik. listrikuntuktenaga
(2)Untukwilayah yangbelummendapatpelayanan tenaga kewenangannya memberikesempatan kepada BadanUsahaMilikDaerah,BadanUsahaSwasta, atauKoperasisebagaipenyelenggarausaha penyediaan tenaga listrikterintegrasi. listrik, PemerintahDaerahsesuai Pasal 12 Usaha penyediaan tenagalistrikuntukkepentingan sendirisebagaimanadimaksuddalamPasal9huruf b meliputi: a.pembangkitan tenaga listrik; b.pembangkitantenagalistrikdandistribusitenaga listrik;atau
1. c.pembangkitantenagalistrik, transmisi tenaga listrik,dandistribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimanadimaksud dalam Pasjal12dapat dilaksanakanolehinstansiPemerintah, Pemerintah Daerah, badan usahamiliknegara,badanusahamilik daerah, badanusahaswasta, koperasi,perseorangan, danlembaga/badan usaha lainnya. a.usaha jasa penunjang tenaga listrik;dan

b.usaha industri penunjang tenaga hstrik.

Pasal 15

(1)Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: ll
1. a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
2. b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
3. c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
5. e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
6. f.penelitian dan pengembangan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
9. i.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
10. j.sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
11. k.usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
(2)Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kUalifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
(4)Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VTII PERIZINAN Umum 4

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha. 12 1

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar