DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menimbang Mengingat
5. 6.Peraturan... 2 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan PemerintahNomor47 Tahun 2015 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717); 7.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor112Tahun 2014 tentangPemilihanKepala Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor2092); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2015Nomor2036); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENLABUHANBATUUTARA dan BUPATILABUHANBATUUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPEMILIHAN KEPALADESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDPRD menurut azasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
6. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat denganDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. 6.Kecamatan... 3 6.Kecamatanadalah wilayahkeijaCamat sebagaiPerangkat Daerah Kabupaten. 7.CamatadalahCamat se-KabupatenLabuhanbatu Utara. 8.Desaadalah desadandesaadatatauyangdisebutdengan nama lain,selanjutnyadisebutDesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilikibataswilayahyang berwenanguntuk mengaturdanmengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkanprakarsa masyarakat,hakasalusul dan/atauhaktradisionalyangdiakuidan dihormati dalamsistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 9.Pemerintahan Desaadalah penyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuanRepublik Indonesia. 10.Pemerintah DesaadalahKepalaDesaatauyang disebut dengannama laindibantu perangkatDesasebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11.Kepala DesaadalahpejabatPemerintahDesa yang mempunyaiwewenang,tugasdan kewajibanuntuk menyelenggarakanrumahtanggadesanya dan melaksanakan tugas dariPemerintahdanPemerintah Daerah. 12.Dusun adalahbagian wilayahdalam desayang merupakan lingkungankeija pelaksanaanpemerintahan desa. 13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPDatauyang disebut dengan namalain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakanwakildaripendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkansecara demokratis. 14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengannamalain adalah musyawarahantaraBPD, Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakanoleh BPDuntuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15.Pemilihan Kepala Desaadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diDesadalam rangkamemilih Kepala Desayang bersifatlangsung, umum,bebas,rahasia,jujur,danadil. 16.Pemilihan Kepala Desa Antarwaktuadalah pemilihan Kepala DesakarenaKepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebihdari 1(satu)tahunyang dilaksanakan melalui musyawarah desa. 17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihanadalah panitia yang dibentuk olehBPDuntuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. 18.Penduduk adalah warga Negara Indonesiadan Orang Asing yang bertempat tinggal diKabupaten Labuhanbatu Utara.
8. 19.Tokoh... 11111111111111111111 4 19.TokohMasyarakatDesaadalahseseorangyang ditokohkanolehMasyarakatdilingkungannya akibat dari pengaruh,posisidan kemampuannyayangdiakuioleh masyarakatdilingkungannyayaitutokoh agama, tokoh adat,tokohperempuandantokohpemuda. 20.Panitia Pemilihan Kepala Desa TingkatKabupatenyang selanjutnyadisebutPanitiaPemilihanKabupatenadalah panitiayang dibentuk Bupati padatingkat Kabupaten dalammendukung pelaksanaanpemilihan Kepala Desa. 21.Calon KepalaDesaadalahbakalcalon Kepala Desa yang telahditetapkanolehpanitia pemilihan sebagaicalon yang berhakdipilihmenjadiKepalaDesa. 22.CalonKepalaDesaterpilihadalahcalon Kepala Desayang memperolehsuara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihanKepala Desa. 23.PenjabatKepala Desaadalah seorang pejabat yang diangkatolehpejabatyangberwenanguntuk melaksanakantugas,hakdanwewenang serta kewajiban KepalaDesa dalamkurunwaktutertentu. 24.Pegawai NegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNS adalahWarga NegaraIndonesia yangmemilikisyarat tertentu,diangkat sebagaiPegawaiAparaturSipil Negara (ASN)secaratetapolehPejabat PembinaKepegawaian untukmendukungjabatanpemerintahan. 25.Pemilihadalahpendudukdesayangbersangkutan dan telah memenuhi persyaratanuntukmenggunakan hak pilihdalam pemilihan Kepala Desa. 26.Daftarpemilih sementara yangselanjutnya disebutDPS adalah daftarpemilihyangdisusunberdasarkan data DaftarPemilihTetapPemilihan Umumterakhir yang telah diperbaharui dandicek kembaliataskebenarannya serta ditambah denganpemilihbaru. 27.DaftarPemilih Tambahan adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilihkarena yang bersangkutan belumterdaftar dalamDPS. 28.DaftarPemilihTetapyangselanjutnya disebutDPTadalah daftar pemilih yang telah ditetapkan olehpanitia pemilihan sebagaidasarpenentuan identitaspemilihdan jumlahpemilihdalam pemilihan Kepala Desa. 29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calonKepala Desauntuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 30.Tempat Pemungutan Suarayang selanjutnya disingkat TPS,adalahtempat dilaksanakannya pemungutan suara. 5

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. 2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Selain menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat... 6
(2)PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpada ayat
(1)berasaldariPegawaiNegeriSipildilingkungan PemerintahKabupatenLabuhanbatu memahamibidangkepemimpinan pemerintahan.
(3)PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(2)diusulkanolehCamatsetempat. Utara yang danteknis Pasal 7
(1)Kepala DesadipilihlangsungolehpendudukDesa.
(2)PemilihanKepalaDesabersifatlangsung,umum,bebas, rahasia,jujurdanadil.

Pasal 8

(1)Bupatimembentukpanitia pemilihan Kabupaten.
(2)Panitiapemilihan Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat(1)mempunyaitugas meliputi : a.merencanakan,mengkoordinasikan meyelenggarakansemuatahapan pelaksanaan pemilihan tingkatkabupaten; b.melakukan bimbinganteknispelaksanaanpemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepaladesa tingkat desa; c.menetapkan jumlahsuratsuara dan kotaksuara; d.memfasilitasipencetakansuratsuara dan pembuatan kotak suarasertaperlengkapan pemilihan lainnya; e.menyampaikansuratsuaradankotak suaradan perlengkapan pemilihan lainnyakepadapanitia pemilihan; f.memfasilitasi penyelesaianpermasalahanpemilihan kepaladesa tingkat kabupaten; g.melakukan monitoring,evaluasidanpelaporan pelaksanaanpemilihan;dan h.melaksanakantugasdanwewenang lainyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dan BABIII PELAKSANAAN Bagiankesatu

Pasal 9

Pemilihan KepalaDesa dilaksanakan melaluitahapan: a.persiapan;

b.pencalonan; c.pemungutan suara;dan
d.penetapan. Bagian... 7

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

(1)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah BPD.
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
(4)Anggota BPD dilarang menjadi anggota panitia pemilihan Kepala Desa.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat netral, mandiri dan tidak memihak.
(6)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beijumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(7)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
1. a.penduduk desa lebih kecil sama dengan 1.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 7 orang;
2. b.penduduk desa lebih besar dari 1.500 sampai dengan 4.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 9 orang;
3. c.penduduk desa lebih besar dari 4.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 11 orang;
(8)Jumlah... 8
(8)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
(9)Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menimbang Mengingat
5. 6.Peraturan... 2 6.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5539)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan PemerintahNomor47 Tahun 2015 tentang PerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717); 7.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor112Tahun 2014 tentangPemilihanKepala Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor2092); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentangPembentukanProduk HukumDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2015Nomor2036); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENLABUHANBATUUTARA dan BUPATILABUHANBATUUTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPEMILIHAN KEPALADESA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDPRD menurut azasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
6. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat denganDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. 6.Kecamatan... 3 6.Kecamatanadalah wilayahkeijaCamat sebagaiPerangkat Daerah Kabupaten. 7.CamatadalahCamat se-KabupatenLabuhanbatu Utara. 8.Desaadalah desadandesaadatatauyangdisebutdengan nama lain,selanjutnyadisebutDesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilikibataswilayahyang berwenanguntuk mengaturdanmengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakatsetempat berdasarkanprakarsa masyarakat,hakasalusul dan/atauhaktradisionalyangdiakuidan dihormati dalamsistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 9.Pemerintahan Desaadalah penyelenggaraanurusan pemerintahandankepentinganmasyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuanRepublik Indonesia. 10.Pemerintah DesaadalahKepalaDesaatauyang disebut dengannama laindibantu perangkatDesasebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11.Kepala DesaadalahpejabatPemerintahDesa yang mempunyaiwewenang,tugasdan kewajibanuntuk menyelenggarakanrumahtanggadesanya dan melaksanakan tugas dariPemerintahdanPemerintah Daerah. 12.Dusun adalahbagian wilayahdalam desayang merupakan lingkungankeija pelaksanaanpemerintahan desa. 13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPDatauyang disebut dengan namalain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakanwakildaripendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkansecara demokratis. 14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengannamalain adalah musyawarahantaraBPD, Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakanoleh BPDuntuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15.Pemilihan Kepala Desaadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diDesadalam rangkamemilih Kepala Desayang bersifatlangsung, umum,bebas,rahasia,jujur,danadil. 16.Pemilihan Kepala Desa Antarwaktuadalah pemilihan Kepala DesakarenaKepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebihdari 1(satu)tahunyang dilaksanakan melalui musyawarah desa. 17.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihanadalah panitia yang dibentuk olehBPDuntuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. 18.Penduduk adalah warga Negara Indonesiadan Orang Asing yang bertempat tinggal diKabupaten Labuhanbatu Utara.
8. 19.Tokoh... 11111111111111111111 4 19.TokohMasyarakatDesaadalahseseorangyang ditokohkanolehMasyarakatdilingkungannya akibat dari pengaruh,posisidan kemampuannyayangdiakuioleh masyarakatdilingkungannyayaitutokoh agama, tokoh adat,tokohperempuandantokohpemuda. 20.Panitia Pemilihan Kepala Desa TingkatKabupatenyang selanjutnyadisebutPanitiaPemilihanKabupatenadalah panitiayang dibentuk Bupati padatingkat Kabupaten dalammendukung pelaksanaanpemilihan Kepala Desa. 21.Calon KepalaDesaadalahbakalcalon Kepala Desa yang telahditetapkanolehpanitia pemilihan sebagaicalon yang berhakdipilihmenjadiKepalaDesa. 22.CalonKepalaDesaterpilihadalahcalon Kepala Desayang memperolehsuara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihanKepala Desa. 23.PenjabatKepala Desaadalah seorang pejabat yang diangkatolehpejabatyangberwenanguntuk melaksanakantugas,hakdanwewenang serta kewajiban KepalaDesa dalamkurunwaktutertentu. 24.Pegawai NegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNS adalahWarga NegaraIndonesia yangmemilikisyarat tertentu,diangkat sebagaiPegawaiAparaturSipil Negara (ASN)secaratetapolehPejabat PembinaKepegawaian untukmendukungjabatanpemerintahan. 25.Pemilihadalahpendudukdesayangbersangkutan dan telah memenuhi persyaratanuntukmenggunakan hak pilihdalam pemilihan Kepala Desa. 26.Daftarpemilih sementara yangselanjutnya disebutDPS adalah daftarpemilihyangdisusunberdasarkan data DaftarPemilihTetapPemilihan Umumterakhir yang telah diperbaharui dandicek kembaliataskebenarannya serta ditambah denganpemilihbaru. 27.DaftarPemilih Tambahan adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilihkarena yang bersangkutan belumterdaftar dalamDPS. 28.DaftarPemilihTetapyangselanjutnya disebutDPTadalah daftar pemilih yang telah ditetapkan olehpanitia pemilihan sebagaidasarpenentuan identitaspemilihdan jumlahpemilihdalam pemilihan Kepala Desa. 29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calonKepala Desauntuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 30.Tempat Pemungutan Suarayang selanjutnya disingkat TPS,adalahtempat dilaksanakannya pemungutan suara. 5

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa. 2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Selain menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat... 6
(2)PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpada ayat
(1)berasaldariPegawaiNegeriSipildilingkungan PemerintahKabupatenLabuhanbatu memahamibidangkepemimpinan pemerintahan.
(3)PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat
(2)diusulkanolehCamatsetempat. Utara yang danteknis Pasal 7
(1)Kepala DesadipilihlangsungolehpendudukDesa.
(2)PemilihanKepalaDesabersifatlangsung,umum,bebas, rahasia,jujurdanadil.

Pasal 8

(1)Bupatimembentukpanitia pemilihan Kabupaten.
(2)Panitiapemilihan Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat(1)mempunyaitugas meliputi : a.merencanakan,mengkoordinasikan meyelenggarakansemuatahapan pelaksanaan pemilihan tingkatkabupaten; b.melakukan bimbinganteknispelaksanaanpemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepaladesa tingkat desa; c.menetapkan jumlahsuratsuara dan kotaksuara; d.memfasilitasipencetakansuratsuara dan pembuatan kotak suarasertaperlengkapan pemilihan lainnya; e.menyampaikansuratsuaradankotak suaradan perlengkapan pemilihan lainnyakepadapanitia pemilihan; f.memfasilitasi penyelesaianpermasalahanpemilihan kepaladesa tingkat kabupaten; g.melakukan monitoring,evaluasidanpelaporan pelaksanaanpemilihan;dan h.melaksanakantugasdanwewenang lainyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dan BABIII PELAKSANAAN Bagiankesatu

Pasal 9

Pemilihan KepalaDesa dilaksanakan melaluitahapan: a.persiapan;

b.pencalonan; c.pemungutan suara;dan
d.penetapan. Bagian... 7

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

(1)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah BPD.
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
(4)Anggota BPD dilarang menjadi anggota panitia pemilihan Kepala Desa.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat netral, mandiri dan tidak memihak.
(6)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beijumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(7)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
1. a.penduduk desa lebih kecil sama dengan 1.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 7 orang;
2. b.penduduk desa lebih besar dari 1.500 sampai dengan 4.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 9 orang;
3. c.penduduk desa lebih besar dari 4.500 jiwa, panitia pemilihan paling banyak beijumlah 11 orang;
(8)Jumlah... 8
(8)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
(9)Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.