DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat usaha pariwisata dan sarana olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerinta Daerah. Dalam Perda ini diatur tentang Objek dan subjek serta golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, hingga insentif pemungutan serta penagihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MeimtapkanPERATURAN DAERAH TENTANGRETR1BUSITEMPAT REKREASIDANOLAHRAGA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.DaerahadalahKabupatenLabuhanbatuut.ara. 2.Pemerintah Daerah penvelenggara Pemerintahan pelaksanaan urusan kewenangan daerahotonom. adalah Bupati sebagaiunsur Daerahyangmcmimpin pemerintahanyang menjadi 3.Bupati adalahBupatiLabuhanbatuutara. DewanPerwakilan RakyatDaerahyangselanjul.nyadisebut DPRDadalah lembaga perwakilan rakyatdaerahyang berkedudukan sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Daerah. 4 5.Dinas Pemuda Olahraga danPariwisafeyang selanjutnva disebut Disporapar merupakan SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 6.Badanadalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan,baik yang melakukanusahamaupun yang tidak melakukanusahayangmeliputiperseroan terbatas,perseroaan komanditer,perseroan lainnya,badan usahamiliknegara(BUMN),ataubadan usahamilikdaerah (BUMD)dengannamadan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, perkumpulan,yayasan,organisasimassa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk lcontrak investasikolektifdan bentuk usaha tetap. persekutuankoperasi,danapensiun, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7.

8.Tempat . . . 4 8.TempatRekreasidanOlahraga adalahtempatrekreasi PariwisatiadanSaranaOlahraga yang disediakan,dimi ’ .iki dan /ataudikelolaolehPemerintahDaerah. 9RetnbusiTemparRekreasidanOlahragayangselanjutnva disebut.Retnbusi adalahpunguianDaerahsehagai pembayaranatasjasa pelayanantempatUsahaPar.wisata danSarana Olahragayang disediakan .dimilikidan/atau dikelolaolehPemerintahDaerah.
10.Wajib RetribusiadalahorangpribadiatauBadanyang menurutperaturanperundang-undanganretribusi diwajibkanuntukmelakukanpembavaran retribusi, termasuk pemungutataupemotongretribusitertenUi
11.MasaRetribusiadalah suatujangkawaktu tertentuyang merupakan bataswaktubagiWajibRetribusiuntuk memanfaatkanjasadan perizinantertentudariPemerintah Daerah. Surat SetoranRetribusiDaerah.yangselanjutnvadisingkat. SSRD .adalah bukti pembavaranatau penvetoranretribusi \angrelah chlakukandengajimenggunakanformuliratau telah dilakukandengancara lainkekasdaerahinelalui tempat pembayaran yangclittjinjukolehKepala Daerah. 1 2 13.Surat KetetapanRetribusiDaerah.yangselanjutnva disingkatSKRD,adalah surat ketetapanretribusi yang menentukanbesarnyajumlahpokokretr.busiyang terutang. SuratKetetapanRetribusiDaerahLebih Bavai . vang selaniutnyadisingkatSKRDLF3.adalah sura:ketetapan retnbusivang menentukan jumlahkelebihanpembayaran retnbusikarena jumlahkreditretribusi lebihbesardaripada retribusi yangterutangatauseharusnyatidakterutang 14 15.Surat Tagihan Retribusi Daerah .vang selanjutnva disingkat STRD. adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atausanksiadministratifberupa bunga dan/atau dentla
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. keU-rangan . dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan retribusi suatu pemenuhan kewajibanpeijbajakandaerah dan dan / atau .. dan / atau untuk tujuan lain clalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah . 1 7 . Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya . BAB 11 NAMA , OBJEK, 3UBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas jasa pelavanan tempat rekreasi dan olahraga .

Pasal 3

( 1 ) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan , dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah . ( 2 ) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :

a.memasuki kawasan rekreasi;
b.menggunakan fasilitas; c . tempat penjualan : d . kolam renang;
e.toilet / wc ; f . pondok wisata ;
g.tempat parkir . ( 3) Obyek Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1) , meliputi : a . lapangan tennis;
b.bulu tangkis;
c.lapangan basket; d . lapangan volly ball ; e . lapangan futsal ; f . stadion ; dan g . sarana olah raga lainnya . ( 4 ) Dikecualikan . . .

(4)DikecualikandariobjekRetribusisebagaimanadimaksud padaayat(1)adalah pelayanan tempatRekreasidan Olahragayang disediakan,dimilikidan/ataudikelolaoleh Pemerintah,BUMN,BUMD,dan pihak swasta.

Pasal 4

SubjekRetribusi TempatRekreasidanOlahragaadalah orang pribadiatau Badanyangmenggunakan/menikmatipelayanan tempatRekreasidanOlahraga.

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasidan Olahraga termasuk dalam golongan RetribusiJasaUsaha. BABIII CARAMENGUKURT1NGKATPENGGUNAANJASA

Pasal 6

Tingkat PenggunaanJasapemakaian tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan jenis,waktu,penggunaan dan pemanfaatan saranaprasarana retribusitempat rekreasi dan olahraga. BABIV PRINSIPYANGDIANUTDALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dansasaran dalam penetapanstrukturdan besarnya tarifRetribusi didasarkanatas tujuan untukmemperoleh keuntunganyang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntunganyang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukansecara efisiendanberorientasi pada hargapasar. BABV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Setiap orang yang masuk kawasan tempat Rekreasi dikenakan tarif sebagai berikut: a.dewasa... a.dewasadikenakan tarif Rp.5.000/orang;dan b.anak-anakdikenakantarif Rp.2.000/orang.
(2)SetiappenggunaanfasilitasditempatRekreasi dikenakan tarifretribusi sebagaiberikut: a.penggunaanfasilitasponrlokdikenakantarif Rp. 5.000/pondok : b.penggunaan fasilitastoiletsebagaiberikut: 1buang airkecildikenakantarif Rp.l.OOC/orang; dan 2.buangairbesar dikenakanlarifRp.2.000/ orang. c.penggunaanlahan parkir ditempatRekreasisebagai berikut: 1.sepedamotor dikenakantarifRp.3.000/unit; 2 .sedan, jeep,minibusdanmicrobus dikenakantarif Rp .7.000/umt; 3.busbesardikenakantarif Rp.20.000/ unii.
(3)Setiaporang yangmasukgedung tempat Olahraga dikenakantarifRetribusisebagai berikut: a.dewasadikenakantarifRp.10.000/orang:dan b.anak-anakdikenakantarifRp.5.000 / orang.
(4)Setiappenggunaan fasilitas ditempat Olahraga dikenakantarifRetribusisebagai berikut: a.penggunaanfasilitas toiletdikenakantarifsebagai berikut: 1.buangairkecil dikenakan tarifRp.1.000/orang; dan 2.buangairbesardikenakantarifRp .2.000/orang . b.penggunaan lahan parkir ditempat Olahraga sebagai berikut: 1.sepeda motor dikenakantarif Rp.3.000 / unit ; 2.sedan,jeep,minibus dan microbus dikenakan tarifRp.7.000 / unit; 3.busbesar dikenakantarif Rp . 20.000/unit.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembah paling lama 3(tiga)tahun sekali .
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan . .. -8•
(3)Peninjauantarif Retrilmsiseflagaimanadimaksud padaayat
(2)ditctapkandenganPeraturanBupan. BABVI W1LAYAHPEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusiyangterutang dipungutdiwilayahDaerah. BABVII PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN, ANGSURANDANPENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11
(1)Retribusidipungut dengan menggunakanSuratKeterangan RetribusiDaerahataudokumenlainyang dipersamakan.
(2)Dokumenlainyangdipersamakan sebagaimanadimaksud padsayat(1)dapat berupakarris,kupon.dankartu langganan.
(3)Ketentuanlebihlanjut mengenaitatacara pelaksanaan pemungutanRetribusidiaturdenganPeraturan Bupati.

Pasal 12

BerdasarkanSICRDataudokumen lainyangdipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal11ayat(1)Wajib Retribusi wajibmembayar/melunasiretribusiyangterutang.

Pasal 13

(1 )Retribusiyang terutang harusdilakukansecara tunai/lunas. Pembayaran dilakukan dikasDaerahatauditempat lain/unit pelavanan terpadu dengan menggunakanSKRD atau dokumenlain yang dipersamakan .

(2)pembayaran dilakukand itempatlain dimaksud pada ayat(2)maka hasil
(3)Dalam hal sebagaimana penerimaan Retribusiharus disetor ke kas Daerah paling lambat1(satu)han kerja ( 4)Setiap . . . 9-
(4)Setiap pembayaranRetribusidiberikantandabukti pembayaranRetribusidandicatatkandalam buku caftar penerimaanRetribusi .
(5)Ketentuan lebihlanjutmengenaitatacara pembayaran . penetapan tempatpembayaran,angsurandan penundaan pembayaranRetribusidiatur denganPeraturan Bupati . BABVIII SANKSIADMINISTRATE

Pasal 14

DalamhalWajibRetribusi tidakmembayar tepat pada waktunyaatau kurangmembayar,dikenakan sanksi administratifberupabungasebesar 2%(duapersen)setiap bulandariRetribusiyangterutang ataukurangbayardan ditagihdengan menggunakanSTRD . BABIX PENAGIHAN Pasal 15

(1)Wajib Retribusi yang tidakmembayar tepat padawaktunya dan kurang bayar sebagaimanadimaksud dalamPasal14 ditagihdenganmenggunakanSTRD
(2)PenagihanRetribusisebagaimana dimaksudpadaayat(1) didahului denganSurat Teguran.
(3)Pengeluaran SuratTeguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkansegerasetelah7(tujuh) harikerjasejakjatuhtempopembayaran.
(4)Dalam jangka waktu paling lama7(lujuh)hari kerja setelah tanggalSurat Teguran. Wajib Retribusiharusmelunasi Retribusi terutang.
(5)Surat Teguran sebagaimana dimaksudpada ayat(2) dikeluarkan oiehpejabat yang ditunjukoleh Bupati .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati . -10 BABX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16
(1)HakuntukmelakukanpenagihanRetribusimenjadi kedaluwarsa setelahmelarnpauiwaktu3(tiga)tahun terhitung sejaksaatterutangnyaRetribusi, kecuali jikaWajib Retribusimelakukantindakpidanadibidang Retribusi.
(2)KedaluwarsapenagihanRetribusisebagaimana dimaksud pada ayat(1)tertangguhjika: a.diterbitkanSuratTeguran;atau b.adanyapengakuanutangretribusidariWajib Retribusi, baiklangsung maupuntidaklangsung. (3}Dalamhalditerbitkannya SuratTeguransebagaimana dimaksudpada ayat(2)hurufa,kedaluwarsa penagihan dihitungsejak tanggal diterimanvaSuratTegurantersebut.
(4)Pengakuan utangretribusisecaralangsung sebagaimana dimaksud padaayat(2)huruf b.adalahWajibRetribusi dengan kesadarannyamenvatakan masih mempunyaiutang Retribusiaanbelummelunasinya padaPemerintah Daerah.'
(5)PengakuanutangRetribtisisecara tidaklangsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufb,dapat diketahui dari pengajuan permohonanangsuranatau penundaanpembayarandan permohonan keberatanoleh WajibRetribusi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…