Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utarayang penetapannya dengan PeraturanDaerah; Mengingat:1.Pasal 18 ayat(5)danayat(6)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor33Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah PusatdanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438); 3.Undang-UndangNomor3Tahun 2005tentang Sistem Keolahragaan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4535); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia... IndonesiaNomor4674)sebagaimanatelahdiubah dengan Undang-UndangNomor24Tahun2013 tentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor23Tahun2006tentang AdministrasiKependudukan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2013Nomor262,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5473); Undang-UndangNomor24Tahun2007tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4723); 5. 6.Undang-UndangNomor23Tahun 2008tentangPembentukan Kabupaten LabuhanbatuUtara diProvinsiSumateraUtara (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor96, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4869); Undang-UndangNomor12Tahun 2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011Nomor82,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5234); 7. 8.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentang AparaturSipil Negara(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor6,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004Nomor7,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5495); 9. 10.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubahbeberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentang PerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 11.Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor292,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5601); 12.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5887); Dengan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
adalah Pemerintah Kabupaten Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 5.
adalah Inspektorat Kabupaten
11.Unit PelaksanaTeknisDinasadalahunsurpelaksanateknis Dinas yangmelaksanakankegiatanteknisoperasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu. 12.UnitPelaksana TeknisBadanadalahunsurpelaksana teknis Badanuntukmelaksanakankegiatanteknisoperasional dan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu. BABII PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH Pasal 2 DenganPeraturan Daerahini dibentukPerangkatDaerahdengan susunansebagaiberikut: a.Sekretariat Daerah KabupatenmerupakanSekretariat Daerah TipeA, menyelengarakan Urusan Pemerintahan bidang sekretariatdaerah dalampenyusunan kebijakandan pengoordinasianterhadappelaksanaan tugasadministrasif perangkat daerahsertapelayanan administrasi; b.SekretariatDPRDKabupatenmerupakan SekretariatDPRD KabupatenTipeB,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidangadministrasikesekretariatan dan keuangan,mendukung pelaksanaantugasdan fungsiDPRDKabupaten,serta menyediakandan mengoodinasikantenaga ahliyangdiperlukan olehDPRDKabupaten dalammelaksanakan hakdanfungsinya sesuaidengan kebutuhan; c.InspektoratDaerahKabupaten merupakan InspektoratDaerah KabupatenTipeA,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pembinaandanpengawasanpelaksanaanurusan Pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahdantugas pembantuanolehperangkat daerah; d.Dinas Daerah Kabupaten,terdiridari: 1.Dinas Pendidikan TipeA,menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidangpendidikandan urusan kebudayaan; 2.Dinas KesehatanTipeA,menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang kesehatan; 3.Dinas PekeijaanUmumdanPenataan RuangTipeB, menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang pekeijaan umum,penataan ruang,penerangandan pertamanan; 4.Dinas Perumahan danKawasanPermukimanTipeB, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan,kawasan permukiman,pertanahan dan pemakaman; 5.SatuanPolisiPamong PrajaTipeA,menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang ketenteraman,ketertiban umumdanperlindungan masyarakat; 6.Dinas Sosial TipeA,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidangsosial; 7.Dinas Ketenagakeijaan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakeijaan, perindustrian dan transmingrasi; 8.Dinas... 8.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Tipe B,menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidang pemberdayaanperempuandanperlindungananak; 9.DinasKetahananPanganTipeC,menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangketahananpangan; 10.Dinas Pemadam KebakaranTipeB,menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang kebakaran; 11.Dinas LingkunganHidupTipeB,menyelenggarakanUrusan Pemerintahanbidang lingkunganhidup,kehutanan, persampahandan kebersihan; 12.Dinas KependudukandanPencatatan Sipil TipeA, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang administrasi kependudukandanpencatatan sipil; 13.Dinas PemberdayaanMasyarakat danDesa TipeC, menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidang pemberdayaan masyarakatdanpemerintahandesa; 14.Dinas Pengendalian PendudukdanKeluargaBerencanaTipe A,menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 15.DinasPerhubunganTipe B,menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidangperhubungan; 16.DinasKomunikasidanInformatika TipeB, menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang komunikasi,informatika,statistik dan persandian; 17.Dinas PerdagangandanKoperasiUsahaKecildan MenengahTipeC,menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangandankoperasiusahakecilmenengah; 18.DinasPenanamanModaldanPelayanan PerijinanTerpadu SatuPintuTipeC,menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang penanaman modaldanpelayanan perizinanterpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidangenergidan sumber dayamineral; 19.Dinas Kepemudaan,Olahraga danPariwisata TipeC, menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidang pemuda, olahraga danpariwisata; 20.Dinas Pertanian TipeA,menyelenggarakanUrusan Pemerintahanbidangpertanian,perkebunan,petemakan, kesehatanhewan,kelautan perikanan dan penyuluhan; 21.DinasPerpustakaan danKearsipanTipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang perpustakaandankearsipan; e.Badan Daerah Kabupaten terdiridari : 1.BadanPerencanaanPembangunanDaerah Tipe B, melaksanakan fungsipenunjangbidang perencanaan pembangunan daerah; 2.BadanPengelolaanKeuangandanAsetDaerah TipeA, melaksanakanfungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan danaset daerah; 3.Badan Penelitian dan PengembanganTipe B,melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan; 4.Badan Pengelola Pendapatan DaerahTipeA,melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan pendapatan daerah; 5.Badan... 5.BadanKepegawaianDaerahTipeC,melaksanakan fungsi penunjangbidangkepegawaiandanpengembangan sumber dayamanusia.
(1)Selain Perangkat Daerahsebagaimana dimaksuddalam Pasal 2,Kecamatanditetapkansebagai PerangkatDaerah. (2)Kecamatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari: a.KecamatanKualuhHuludenganTipeA; b.KecamatanKualuhSelatan denganTipeA; c.KecamatanKualuhLeidongdenganTipeA; d.Kecamatan KualuhHilirdenganTipeA; e.KecamatanAekNatasdenganTipeA; f.KecamatanAekKuodenganTipeA; g.KecamatanNaIX-XdenganTipeA; h.Kecamatan MarbaudenganTipeA. (3)PadasetiapKecamatansebagaimana dimaksudpada ayat(2) dibentukkelurahanyangmerupakan perangkatkecamatan untukmembantudanmelaksanakan sebagian tugascamat.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunanorganisasi,tugasdan fungsi,serta tata keijaPerangkat Daerahdan unit keija di bawahnya ditetapkan lebihlanjutdenganPeraturanBupati.
Dalammenetapkan besarandan susunan organisasi Perangkat Daerah,Bupati memperhatikan asas: a.urusan pemerintahanyangmenjadi kewenangan daerah; b.intensitasurusan pemerintahan danpotensiDaerah; c.efisiensi; d.efektivitas; e.pembagianhabis tugas; f.rentangkendali; g.tata kerja yangjelas;dan
BABIII PEMBENTUKAN UPT Pasal 6 Pada Dinas Daerah danBadan Daerahdapatdibentuk Unit PelaksanaTeknis.
(1)Selain Unit Pelaksana TeknisDinas DaerahKabupaten sebagaimanadimaksuddalamPasal6,terdapatUnitPelaksana TeknisDinasDaerahdi bidang pendidikanberupaSatuan PendidikanDaerah Kabupaten LabuhanbatuUtara. (2)SatuanPendidikanDaerahKabupatensebagaimanadimaksud padaayat(1)berbentuksatuanpendidikanformaldannon formal.
(1)SelainUnitPelaksana Teknis Dinas DaerahKabupaten sebagaimanadimaksuddalamPasal6,terdapat unitPelaksana TeknisDinasdibidang kesehatan berupaRumahsakit Daerah Kabupaten danpusatkesehatan masyarakatsebagaiunit organisasibersifat fungsionaldanunit layanan yangbekeija secara profesional. (2)RumahsakitDaerah Kabupatensebagaimanadimaksudpada ayat(1)bersifat otonomdalam penyelenggaraan tatakelola rumah sakit dantatakelolaklinissertamenerapkanpola pengelolaankeuanganBadanLayanan Umum Daerah.
PadasaatPeraturan Daerah inimulai berlaku,UnitPelaksanaTeknis yangsudah dibentuk tetap melaksanakantugasnyasampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupatitentang pembentukanUnit Pelaksana Teknis yangbaru. BAB IV STAFAHLI Pasal 10 (1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu3(tiga)bidang Staf Ahli. (2)Nomenklatur,tugas fungsi dan uraian tugasStafAhliBupati akan diatur dan ditetapkandengan PeraturanBupati. (3)StafAhlidalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh1(satu)Sub Bagian TataUsaha yang penempatannya melakat padaBagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten. BABV KEPEGAWAIAN
BAB IV
(1)Pejabat... (1)PejabatAparaturSipilNegarapada PerangkatDaerahdiangkat dandiberhentikanolehBupatisesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. (2)Pejabat Dinas Kependudukan danPencatatan Sipildiangkat danditetapkanberdasarkanketentuanperaturan perundang- undangan. (3)JabatanPerangkatDaerahKabupaten: a.sekretarisDaerahKabupatenmerupakan jabatanEselon Ila ataujabatanpimpinantinggipratama; b.sekretarisDPRD,inspekturDaerah,asistensekretaris Daerah,kepaladinasDaerah,kepalabadanDaerahdan staf ahli Bupati merupakanjabataneselon libatau jabatan pimpinantinggipratama; c.sekretaris inspektoratDaerah,inspekturpembantu, sekretarisdinasDaerah,sekretarisbadanDaerah,kepala bagiansertacamatmerupakan jabatanstrukturaleselon Iliaatau jabatanadministrator; d.kepala bidang padadinas danbadansertasekretaris kecamatanmerupakanjabatan strukturaleselon Illbatau jabatanadministrator; e.lurah,kepala sub bagianpadasekretariatDaerah, sekretariatDPRD,inspektorat,dinasdan badan Daerah, kepala seksi pada dinas danbadanDaerah,kepalaunit pelaksanateknis padadinas dan badan daerahkelasA, sekretariskecamatantipeB,sertakepalaseksi pada kecamatan merupakanjabataneselonIVaatau jabatan pengawas; f.kepala unit pelaksana teknis pada dinasdan badan Daerah kelasB,kepala sub bagian padaunit pelaksana teknis dinas danbadan kelasA,kepalasubbagianpada kecamatan,sekretaris kelurahan dankepala seksipada kelurahan merupakan jabataneselonIVbatau jabatan pengawas; g.kepalaunitpelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabatolehjabatan fungsional guru ataupamong belajarsesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan; h.kepala unit pelaksanateknis Daerahyang berbentukrumah saidtDaerah dijabatoleh dokterataudoktergigiyang ditetapkan sebagai pejabat fungsionaldokteratau dokter gigidengandiberikantugas tambahan; i.kepalaunit pelaksana teknisyang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabatolehpejabat fungsional tenaga kesehatanyang diberikantugas tambahan. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN
(1)Perangkat... aengansusunanorganisasidan tatakerja sebelumPeraturan Daerahinidiundangkan,tetap melaksanakan tugasnya sampaidenganperaturanperundang-undangan mengenai pelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan. (2)Anggaranpenyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsadanpolitiksebagaimanadimaksudpada ayat(1)dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerahsampaidenganperaturan perundang-undangan mengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumum diundangkan.
PerangkatDaerahyang melaksanakansubUrusanPemerintahan bidangBencana,yangterbentukdengansusunan organisasidan tatakerja sebelum PeraturanDaerah inidiundangkan,tetap melaksanakantugasnya sampaidengan dibentuknya Perangkat Daerahyangmelaksanakansuburusan Bencanasesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangan. BABVII KETENTUANPERALIHAN
PadasaatPeraturan Daerah inimulai berlaku,pejabatyangada tetapmendudukijabatannyadan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabatyangbaru berdasarkan Peraturan Daerahini. BABVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Padasaat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a.PeraturanDaerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor4 Tahun2011tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat DaerahdanSekretariatDewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011Nomor5,TambahanLembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor6); b.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor5 Tahun2011tentangOrganisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor7); c.Peraturan... c.PeraturanDaerahKabupatenLabuhanbatu UtaraNomor6 Tahun2011tentang Organisasi danTata Kerja LembagaTeknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara(LembaranDaerah KabupatenLabuhanbatuUtaraTahun2011Nomor7, TambahanLembaranDaerah KabupatenLabuhanbatuNomor8) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaerah Kabupaten LabuhanbatuUtaraNomor6Tahun 2014tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtaraNomor6 Tahun2011 tentangOrganisasidan TataKeija Lembaga Teknis DaerahKabupaten Labuhanbatu Utara(LembaranDaerah KabupatenLabuhanbatuUtaraTahun2014Nomor7, TambahanLembaranDaerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor75); d.PeraturanDaerahKabupaten Labuhanbatu UtaraNomor7 Tahun2011 tentang Organisasi danTata Kerja Kecamatandan Kelurahan Pada PemerintahKabupaten Labuhanbatu Utara (LembaranDaerahKabupatenLabuhanbatu Utara Tahun2011 Nomor8,TambahanLembaranDaerahKabupaten Labuhanbatu UtaraNomor9); e.PeraturanDaerahKabupatenLabuhanbatu UtaraNomor2 Tahun2012tentangPembentukanOrganisasi danTataKerja Badan PenanggulanganBencanaDaerahKabupaten Labuhanbatu Utara(LembaranDaerahKabupatenLabuhanbatu UtaraTahun2012Nomor4,TambahanLembaran Daerah KabupatenLabuhanbatu UtaraNomor57), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
Membuka PDF…
Dokumen