DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2016-2021. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahKabupaten LabuhanbatuUtara.
2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistem dan prinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 3.PemerintahDaerahadalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangan daerahotonom. unsur 4.Bupati adalah BupatiLabuhanbatu Utara.
5.WakilBupati adalahWakilBupati Labuhanbatu Utara. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7.Badan... 7.BadanPerencanaanPembangunanDaerahyang selanjutnya disebutBappedaadalahBadanPerencanaanPembangunan DaerahKabupatenLabuhanbatuUtara. 8.KepalaBadanPerencanaanPembangunanDaerah,yang selanjutnyadisebut KepalaBappeda adalahKepalaBappeda KabupatenLabuhanbatu Utarayangbertanggungjawab terhadappelaksanaantugasdanfungsiperencanaan pembangunandidaerah. 9.PerangkatDaerah Kabupatenadalah unsurpembantuKepala Daerahdalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah. 10.SatuanKeijaPerangkatDaerahyangselanjutnya disingkat SKPDadalah SatuanKeijaPerangkatDaerahKabupaten LabuhanbatuUtara. 11.KepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disebutKepalaSKPDadalah kepalasatuan keija perangkat daerahdilingkungan KabupatenLabuhanbatuUtara. 12.Perencanaanadalahsuatu proses untuk menentukan tindakanmasadepanyangtepat,melaluiurutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber dayayangtersedia. 13.Visiadalah rumusanumummengenaikeadaanyang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaan. 14.Misiadalahrumusan umummengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkanvisi. 15.Strategi adalah langkah-langkahberisikan program-program indikatifuntuk mewujudkanvisidan misi. 16.Kebijakan adalaharah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapaitujuan. 17.Programadalahinstrumentkebijakanyang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakanolehSKPDuntuk mencapai sasarandan tujuansertamemperoleh alokasi anggaran,atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. 18.Bersifat Indikatifadalah bahwadata daninformasi,baik tentangsumberdayayang diperlukan maupunkeluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana,hanya merupakan indikasi yanghendak dicapai dan tidak kaku. 19.Indikator Kinerja adalah alat ukurspesifiksecara kuantitatif dan/ataukualitatif untuk masukan,proses,keluaran, hasil, manfaat,dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineija suatu programatau kegiatan. 20.Rencana...
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan perpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
22.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Keqa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Keija Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) Tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Keija Bupati dan Wakil Bupati berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan keija perangkat daerah, lintas satuan keija perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana keija dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

a.sebagai acuan resmi penyusunan RKPD untuk seluruh SKPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalan Renstra SKPD dan program serta kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD secara terpadu, terarah dan terukur;
b.sebagai...
b.sebagai acuan resmi Bupati melalui Kepala Bappeda dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 5

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021 dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah KabupatenLabuhanbatu Utara. DitetapkandiAekKanopan pada tanggal2XNopember 2016 BUPATILABUHANBATUUTARA, KDDIN SYAH Diundangkan diAekKanopan padatanggalNopember 2016 PELAKSANATUGASSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATUUTARA, HABIBUDDINSIREGAR ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARATAHUN2016NOMOR ^ J NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN LABUHANBATUUTARA, PROVINSI SUMATERAUTARA:141/2016

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2016-2021. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahKabupaten LabuhanbatuUtara.
2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistem dan prinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 3.PemerintahDaerahadalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangan daerahotonom. unsur 4.Bupati adalah BupatiLabuhanbatu Utara.
5.WakilBupati adalahWakilBupati Labuhanbatu Utara. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7.Badan... 7.BadanPerencanaanPembangunanDaerahyang selanjutnya disebutBappedaadalahBadanPerencanaanPembangunan DaerahKabupatenLabuhanbatuUtara. 8.KepalaBadanPerencanaanPembangunanDaerah,yang selanjutnyadisebut KepalaBappeda adalahKepalaBappeda KabupatenLabuhanbatu Utarayangbertanggungjawab terhadappelaksanaantugasdanfungsiperencanaan pembangunandidaerah. 9.PerangkatDaerah Kabupatenadalah unsurpembantuKepala Daerahdalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah. 10.SatuanKeijaPerangkatDaerahyangselanjutnya disingkat SKPDadalah SatuanKeijaPerangkatDaerahKabupaten LabuhanbatuUtara. 11.KepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disebutKepalaSKPDadalah kepalasatuan keija perangkat daerahdilingkungan KabupatenLabuhanbatuUtara. 12.Perencanaanadalahsuatu proses untuk menentukan tindakanmasadepanyangtepat,melaluiurutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber dayayangtersedia. 13.Visiadalah rumusanumummengenaikeadaanyang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaan. 14.Misiadalahrumusan umummengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkanvisi. 15.Strategi adalah langkah-langkahberisikan program-program indikatifuntuk mewujudkanvisidan misi. 16.Kebijakan adalaharah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapaitujuan. 17.Programadalahinstrumentkebijakanyang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakanolehSKPDuntuk mencapai sasarandan tujuansertamemperoleh alokasi anggaran,atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. 18.Bersifat Indikatifadalah bahwadata daninformasi,baik tentangsumberdayayang diperlukan maupunkeluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana,hanya merupakan indikasi yanghendak dicapai dan tidak kaku. 19.Indikator Kinerja adalah alat ukurspesifiksecara kuantitatif dan/ataukualitatif untuk masukan,proses,keluaran, hasil, manfaat,dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineija suatu programatau kegiatan. 20.Rencana...
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan perpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
22.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Keqa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Keija Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) Tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Keija Bupati dan Wakil Bupati berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 3

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

a.sebagai acuan resmi penyusunan RKPD untuk seluruh SKPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalan Renstra SKPD dan program serta kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD secara terpadu, terarah dan terukur;
b.sebagai...
b.sebagai acuan resmi Bupati melalui Kepala Bappeda dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 5

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021 dan pedoman penyusunan RKPD.