DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Batu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalPemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Mengingat Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusuan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 15.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah,sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor21Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas PeraturanMenteriDalam NegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 16.PeraturanDaerahKabupaten LabuhanbatuUtaraNomor4 Tahun2011tentang OrganisasidanTata Keija Sekretariat Daerah KabupatenLabuhanbatuUtaradan SekretariatDewan PerwakilanRakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Utara; 17.Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatuUtaraNomor5 Tahun2011tentangOrganisasidanTataKeija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara; 18.PeraturanDaerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor6 Tahun2011 tentang Organisasidan TataKerja LembagaTeknis Daerah KabupatenLabuhanbatu Utaradan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor52 Tahun2011tentang Rencana PembangunanJangkaPanjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraTahun 2005-2025; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor53 Tahun2011tentangRencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtaraTahun2011-2015; 21.Peraturan DaerahKabupaten Labuhanbatu UtaraNomor4 Tahun2012 tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT.BANK SUMUT. Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. urusan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatu Utara.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. ] 1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14.Penyertaan Modal adalah pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Perusahaan Terbatas Bank Sumut.
15.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jangka waktu untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
17.Dividen adalah Pembagian Keuntungan dari Perusahaan Terbatas Bank Sumut kepada Pemerintah Daerah secara proporsional berdasarkan besamya saham yang dimiliki. lS. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19.Perseroan Terbatas Bank Sumut, selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah BABII TUJUANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 2

(1)PenyertaanModalDaerahkepadaPT.BankSumutbertujuan untuk meningkatkanpertumbuhanperekonomian daerah,menambah pendapatan daerah,menambahaset daerah danmengembangkan kegiatanusaha perusahaanPT.BankSumutdandalamupaya meningkatkanpendapatan asli daerah.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1) berupauang. BABIII BESARAN DANSUMBERDANAPENYERTAAN MODALDAERAH Pasal 3
(1)Besaranpenj'ertaanmodaldaerahkepadaPT.Bank Sumut sebagaimana dimaksuddalamPasal(2)ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluhmiliarrupiah)selama5(lima)Tahun Anggarandengan uraian sebagaiberikut: a.untuk tahunanggaran2015 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); b.untuk tahunanggaran2016 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); c.untuk tahunanggaran2017 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); d.untuk tahunanggaran 2018 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); dan e.untuk tahunanggaran 2019sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersumber dariAPBDDaerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal(3) dianggarkan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten Labuhanbatu Utara.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalamAPBDsebagaimana dimaksud pada ayat(1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pemerintah daerah . BABIV PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 5
(1)Dividendari PenyertaanModal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiapakhirtahunbukuPT.Bank Sumut menjadi hak daerahyang disesuaikan dengan RapatUmum PemegangSaham(RUPS) .
(2)Dividensebagaimana dimaksudpada ayat(1)disetorkan seluruhnya ke rekeningKasUmum Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerahinimulaiberlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. ditetapkandiAekKanopan pada tanggal 2§-V&BMgef2-- 2 - 0fy BUPATI LABUHANBATUUTARA lUDDIffSYAH BABIV PEMBAGLANDIVIDEN

Pasal 5

(1)Divider!dariPenyertaanModalPemerintahDaerahyangdibagikan setiapakhirtahunbukuPT.BankSumut menjadi hak daerahyang disesuaikandengan RapatUmum PemegangSaham(RUPS).
(2)Dividensebagaimanadimaksudpada ayat(1)disetorkanseluruhnya ke rekening Kas UmumDaerah KabupatenLabuhanbatu Utara. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah inidenganpenempafannyadalam Lembaran Daerah KabupatenLabuhanbatuUtara. Ditetapkan diAekKanopan Padatanggal Desember 2014 BUPATILABUHANBATUUTARA Dto KHARUDDIN SYAH Diundangkan di AekKanopan Padatanggalic- PesgMtSbj - 1c ,K 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA EDI SAMPURNA RAMBEY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN2014NOMOR9

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan ModalPemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Mengingat Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusuan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 15.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah,sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor21Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas PeraturanMenteriDalam NegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 16.PeraturanDaerahKabupaten LabuhanbatuUtaraNomor4 Tahun2011tentang OrganisasidanTata Keija Sekretariat Daerah KabupatenLabuhanbatuUtaradan SekretariatDewan PerwakilanRakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Utara; 17.Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatuUtaraNomor5 Tahun2011tentangOrganisasidanTataKeija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara; 18.PeraturanDaerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor6 Tahun2011 tentang Organisasidan TataKerja LembagaTeknis Daerah KabupatenLabuhanbatu Utaradan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor52 Tahun2011tentang Rencana PembangunanJangkaPanjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraTahun 2005-2025; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu UtaraNomor53 Tahun2011tentangRencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtaraTahun2011-2015; 21.Peraturan DaerahKabupaten Labuhanbatu UtaraNomor4 Tahun2012 tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA

Menetapkan

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. urusan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah KabupatenLabuhanbatu Utara.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. ] 1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14.Penyertaan Modal adalah pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Perusahaan Terbatas Bank Sumut.
15.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jangka waktu untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
17.Dividen adalah Pembagian Keuntungan dari Perusahaan Terbatas Bank Sumut kepada Pemerintah Daerah secara proporsional berdasarkan besamya saham yang dimiliki. lS. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19.Perseroan Terbatas Bank Sumut, selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah BABII TUJUANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 2

(1)PenyertaanModalDaerahkepadaPT.BankSumutbertujuan untuk meningkatkanpertumbuhanperekonomian daerah,menambah pendapatan daerah,menambahaset daerah danmengembangkan kegiatanusaha perusahaanPT.BankSumutdandalamupaya meningkatkanpendapatan asli daerah.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimanadimaksudpadaayat(1) berupauang. BABIII BESARAN DANSUMBERDANAPENYERTAAN MODALDAERAH Pasal 3
(1)Besaranpenj'ertaanmodaldaerahkepadaPT.Bank Sumut sebagaimana dimaksuddalamPasal(2)ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluhmiliarrupiah)selama5(lima)Tahun Anggarandengan uraian sebagaiberikut: a.untuk tahunanggaran2015 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); b.untuk tahunanggaran2016 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); c.untuk tahunanggaran2017 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); d.untuk tahunanggaran 2018 sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah); dan e.untuk tahunanggaran 2019sebesarRp.2.000.000.000,-(dua miliarrupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersumber dariAPBDDaerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal(3) dianggarkan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten Labuhanbatu Utara.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalamAPBDsebagaimana dimaksud pada ayat(1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pemerintah daerah . BABIV PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 5
(1)Dividendari PenyertaanModal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiapakhirtahunbukuPT.Bank Sumut menjadi hak daerahyang disesuaikan dengan RapatUmum PemegangSaham(RUPS) .
(2)Dividensebagaimana dimaksudpada ayat(1)disetorkan seluruhnya ke rekeningKasUmum Daerah Kabupaten LabuhanbatuUtara. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerahinimulaiberlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. ditetapkandiAekKanopan pada tanggal 2§-V&BMgef2-- 2 - 0fy BUPATI LABUHANBATUUTARA lUDDIffSYAH BABIV PEMBAGLANDIVIDEN

Pasal 5

(1)Divider!dariPenyertaanModalPemerintahDaerahyangdibagikan setiapakhirtahunbukuPT.BankSumut menjadi hak daerahyang disesuaikandengan RapatUmum PemegangSaham(RUPS).
(2)Dividensebagaimanadimaksudpada ayat(1)disetorkanseluruhnya ke rekening Kas UmumDaerah KabupatenLabuhanbatu Utara. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah inidenganpenempafannyadalam Lembaran Daerah KabupatenLabuhanbatuUtara. Ditetapkan diAekKanopan Padatanggal Desember 2014 BUPATILABUHANBATUUTARA Dto KHARUDDIN SYAH Diundangkan di AekKanopan Padatanggalic- PesgMtSbj - 1c ,K 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA EDI SAMPURNA RAMBEY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN2014NOMOR9