DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 02 Tahun 2022

Nomor: 02
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL, BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DIVIDEN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumut, memperluas ruang gerak usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5.Undang... SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); DEWAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.Pemerintah…
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal adalah:

a.percepatan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah aset daerah, menambah pendapatan daerah; dan
b.mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan PT. Bank Sumut dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada PT. Bank Sumut bersumber dari APBD.

Pasal 4

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disertakan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal secara bertahap mulai Tahun 2022-2026 kepada PT. Bank Sumut dengan nilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per tahun.
(2)Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah menyesuaikan kepada kemampuan keuangan daerah.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 6

Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DIVIDEN

Pasal 7

(1)Jenis bagi hasil keuntungan dan/atau dividen dari penyertaan modal daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.
(2)Bagi hasil keuntungan dan/atau dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(3)Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah... setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau dividen pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumut.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik dan dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 31 Maret 2022 BUPATI LABUHANBATU UTARA, dto, HENDRI YANTO SITORUS Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 31 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dto, MUHAMMAD SUIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 114 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/44/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA UTARA I. UMUM Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut adalah upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara bermaksud melakukan penambahan modal kepada PT. Bank Sumut. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…