DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap jabatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh tim seleksi. {21 Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penelitian berkas.

(3)Hasil penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya calon perangkat desa.
(4)Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 ayat (3) bakal calon yang mendaftar kurang dai 2 (dua) orang, tim seleksi memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.
(5)Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud... dimaksud pada ayat (a), bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.
(6)Kegaga-lan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam berita acara dan dilaporkan oleh tim seleksi kepada kepala desa. (71 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala desa dapat menunjuk calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(8)Da-lam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan proses penjaringan dinyatakan gagal, kepala desa harus mengutamakan bakal calon yang telah mendaftar untuk dilakukan penelitian berkas dalam proses penunjukan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l"ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(10)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(2)Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan calon menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka calon tersebut tetap dianggap sebagai calon dan tidak menghalangi proses selanj utnya.
(3)Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan terjadinya kekosongan calon, kepala desa dapat menghunjuk calon peralgkat desa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat l7).

Pasal 9

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang untuk setiap jabatan, tim seleksi melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria umur.
(2)Kriteria umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengutamakan umur bakal calon yang lebih tua. Bagran... ( 1) Ca-lon perangkat desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan.

Pasal 10

(1)Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai hasil seleksi calon perangkat desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari tim seleksi.
(2)Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat harus memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
(3)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa dapat menetapkan sendiri perangkat desa.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing calon, berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh camat.
(5)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa wawancara yang dilakukan kepada masing-masing calon.
(6)Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat membentuk tim seleksi yang terdiri dari camat, sekretaris camat dan kepala seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. (71 sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Materi wawancara adalah terdiri dari :
1. a.pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
2. b.pengetahuan umum; dan
3. c.muatan lokal.
(8)Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan terhadap semua calon, kepala desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pasal 11

(1)Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan mengacu kepada rekomendasi camat.
(2)Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya rekomendasi catnat.
(3)Keputusan...
(3)Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mulai berlaku pada tanggal pelantikan perangkat aesa yanj bersangkutan.
(4)Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l^ampiran IV yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Daerahlni.

Pasal 12

(1)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal l1 ayat (1), perangkat desa yang telah diangkat harus dilantik.
(2)Perangkat desa dilantik dan diambil desa. sumpah oleh kepala
(3)Kepada perangkat desa yang telah dilantik diberikan salinan keputusan kepala desa.

Pasal 13

(1)Pada saat pelantikan, perangkat desa mengucapkan sumpah/ janji sesuai agamanya.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ be4'anji : - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juj urnya dan seadil-adilnya; - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagr Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (untuk penganut agama Kristen Protestan / Katholik, diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya').

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam proses pengangkatan perangkat peiangkat - desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah. BAB -t2-

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Masa jabatan perangkat desa adalah sejak dilantik sampai dengan berusia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukaa tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yarrg dapat memengaruhi keputusan atau tindalan yang akan dilakukannya;
g.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai perangkat desa;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/ atau pemilihan kepala desa;
k.meianggar sumpah /janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kela berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungi awabkan ;
m.mengadakan persekutuan dengan kepala desa dan/ atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
n.melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

(1)Perangkat desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh kepala desa karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bagt perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 5O% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir. (41 Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
(5)Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila tetap melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/ atau mengulangi pelanggaran dan /atau bertambah jenis pelangaran yang dilakukannya, maka kepala desa dapat menerbitkan keputusan pemberhentian setelah diberi peringatan tertulis pertama dan kedua.
(6)Dalam melakukan tindakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa berkonsultasi dengan camat. (71 Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ tercantum l.ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini. B"gian Kedua Pemberhentian Pasa1.. {21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Pasal 18

(1)Kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(3)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagr memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
(6)Camat menerbitkan rekomendasi tertulis atas materi yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Pasa-l 19 Format keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam la.mpiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(3)Hasil penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya calon perangkat desa.
(4)Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 ayat (3) bakal calon yang mendaftar kurang dai 2 (dua) orang, tim seleksi memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.
(5)Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud... dimaksud pada ayat (a), bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.
(6)Kegaga-lan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam berita acara dan dilaporkan oleh tim seleksi kepada kepala desa. (71 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala desa dapat menunjuk calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(8)Da-lam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan proses penjaringan dinyatakan gagal, kepala desa harus mengutamakan bakal calon yang telah mendaftar untuk dilakukan penelitian berkas dalam proses penunjukan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l"ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(10)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(2)Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan calon menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka calon tersebut tetap dianggap sebagai calon dan tidak menghalangi proses selanj utnya.
(3)Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan terjadinya kekosongan calon, kepala desa dapat menghunjuk calon peralgkat desa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat l7).

Pasal 9

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang untuk setiap jabatan, tim seleksi melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria umur.
(2)Kriteria umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengutamakan umur bakal calon yang lebih tua. Bagran... ( 1) Ca-lon perangkat desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan.

Pasal 10

(1)Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai hasil seleksi calon perangkat desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari tim seleksi.
(2)Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat harus memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
(3)Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa dapat menetapkan sendiri perangkat desa.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing calon, berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh camat.
(5)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa wawancara yang dilakukan kepada masing-masing calon.
(6)Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat membentuk tim seleksi yang terdiri dari camat, sekretaris camat dan kepala seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. (71 sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Materi wawancara adalah terdiri dari :
1. a.pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
2. b.pengetahuan umum; dan
3. c.muatan lokal.
(8)Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan terhadap semua calon, kepala desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pasal 11

(1)Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan mengacu kepada rekomendasi camat.
(2)Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya rekomendasi catnat.
(3)Keputusan...
(3)Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mulai berlaku pada tanggal pelantikan perangkat aesa yanj bersangkutan.
(4)Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l^ampiran IV yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Daerahlni.

Pasal 12

(1)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal l1 ayat (1), perangkat desa yang telah diangkat harus dilantik.
(2)Perangkat desa dilantik dan diambil desa. sumpah oleh kepala
(3)Kepada perangkat desa yang telah dilantik diberikan salinan keputusan kepala desa.

Pasal 13

(1)Pada saat pelantikan, perangkat desa mengucapkan sumpah/ janji sesuai agamanya.
(2)Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ be4'anji : - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juj urnya dan seadil-adilnya; - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagr Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (untuk penganut agama Kristen Protestan / Katholik, diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya').

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam proses pengangkatan perangkat peiangkat - desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah. BAB -t2-

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Masa jabatan perangkat desa adalah sejak dilantik sampai dengan berusia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukaa tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yarrg dapat memengaruhi keputusan atau tindalan yang akan dilakukannya;
g.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai perangkat desa;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/ atau pemilihan kepala desa;
k.meianggar sumpah /janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kela berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungi awabkan ;
m.mengadakan persekutuan dengan kepala desa dan/ atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
n.melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

(1)Perangkat desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh kepala desa karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bagt perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 5O% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir. (41 Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
(5)Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila tetap melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/ atau mengulangi pelanggaran dan /atau bertambah jenis pelangaran yang dilakukannya, maka kepala desa dapat menerbitkan keputusan pemberhentian setelah diberi peringatan tertulis pertama dan kedua.
(6)Dalam melakukan tindakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa berkonsultasi dengan camat. (71 Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ tercantum l.ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini. B"gian Kedua Pemberhentian Pasa1.. {21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Pasal 18

(1)Kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(3)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagr memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
(6)Camat menerbitkan rekomendasi tertulis atas materi yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Pasa-l 19 Format keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam la.mpiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.