DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; keanggotaan BPD; pemberhentian anggota BPD; pemberhentian sementara; pengisian anggota BPD antar waktu; lanrangan anggota BPD; kelembagaan BPD; fungsi dan tugas BPD; hak, kewajiban dan wewenang BPD; peraturan dan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah… SALINAN Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPATI LABUHANBATU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati…
4.Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7.Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Panitia…
15.Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian keanggotaan BPD.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17.Peraturan Tata Tertib BPD dan peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis... demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah pemilihan yang merupakan wilayah Dusun.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa sesuai data kependudukan pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

Pengisian calon keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dusun; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(2)Calon Anggota BPD dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat dari tiap-tiap Dusun yang merupakan wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Dusun...
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Jumlah Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia Pengisian berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
2. b.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia Pengisian berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih s e b a n ya k 5 ( l i ma ) o r a n g , P a n i t ia P e n g i s i an berjumlah… berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang.
(4)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(5)Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wakil dari masing-masing Dusun.

Pasal 11

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…