DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pasar Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembentukan; pembangunan dan pengembangan; pengelolaan; keuangan; perlindungan; kerjasama; serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan maka perlu menyusun pedoman bagi desa dalam mengelola pasar desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
5.Bupati adalah Bupati Lahat
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 3 kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11.Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12.Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
13.Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
14.Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, departmen store, shopping center, minimarket, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
15.Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar antar desa. 4
(3)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
(4)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.memasarkan hasil produksi perdesaan;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
c.tempat melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
g.mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.anggaran pendapatan dan belanja desa;
c.pinjaman desa;
d.bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa; 5
c.mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
(2)Penyerahan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2)Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
(3)Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri dari :
1. a.kepala pasar;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala urusan administrasi dan keuangan.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. 6

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…