Pemerintah Kabupaten Lahat
Pemerintah Kabupaten Lahat adalah lembaga yang memiliki mandat utama untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan anggaran yang menjawab kebutuhan daerah, mendukung pencapaian target pembangunan nasional, serta memastikan perencanaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, dengan fokus pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Melalui aspek-aspek ini, Pemerintah Kabupaten Lahat berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, menguatkan ekonomi daerah, dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat
Pemerintah Kabupaten Lahat mengemban mandat penting untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Lahat mencakup aspek regulasi melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Selain itu, mereka berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, penguatan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.
Salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Lahat adalah pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Intervensi ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan anggaran berkualitas yang mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Lahat turut berperan dalam isu nasional dengan memastikan kebijakan anggaran daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional. Melalui pembahasan KUA-PPAS, mereka berupaya memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan bangsa secara keseluruhan.
Warga negara harus berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Lahat ketika membutuhkan pelayanan publik, terlibat dalam kegiatan ekonomi daerah, atau merasakan dampak dari program pembangunan yang dilaksanakan. Interaksi ini juga terjadi dalam konteks perencanaan anggaran daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Lahat, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, secara aktif merumuskan kebijakan anggaran yang transparan dan terencana. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional, dengan pembahasan KUA-PPAS APBD sebagai instrumen krusial.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 1 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pasar Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembentukan; pembangunan dan pengembangan; pengelolaan; keuangan; perlindungan; kerjasama; serta pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan APBD TA 2021.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini mengatur tentang besaran APBD dari Rp1.983.841.570.835,00 menjadi Rp 2.023.613.083.836,00. Dimana didalamnya dijabarkan mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Diatur tentang belanja untuk keperluan mendesak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa kententuan antara lain ketentuan umum, golongan retribusi Jasa Umum, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, prinsip dan sasaran penetapam tarif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran rincian besaran APBD dari Rp 1.841.163.208.201,00 menjadi Rp 2.122.161.331.758,75. Dimana didalamnya dijabarkan mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaraan 2019
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2018
Dalam peraturan daerah ini, yang diatur adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018