DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Kegiatan Usaha Bpr Daerah; Bentuk Badan Hukum Dan Pendirian; Susunan Organisasi Dan Kekayaan Bpr Daerah; Kewenangan Bupati; Dewan Pengawas; Direksi; Kepegawaian; Perencanaan Dan Pelaporan; Tahun Buku Dan Penggunaan Laba; Pembinaan; Kerjasama; serta Pembubaran BPR Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha bidang perbankan sebagaimana dimaksud huruf a di atas berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Raky at yang modalnya dimiliki oleh D aerah melalui penyertaan modal secara langs ung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 3
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2.Bupati adalah Bupati Lahat.
3.Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPR Daerah.
5.Direksi adalah Direksi BPR Daerah.

BAB II

KEGIATAN USAHA BPR DAERAH

Pasal 2

Kegiatan usaha BPR Daerah meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan 4 pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
c.melakukan kerjasama antar BPR Daerah dan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
e.membantu Pemerintah Kabupaten melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 3

Bentuk badan hukum BPR Daerah berupa perusahaan daerah.

Pasal 4

(1)BPR Daerah didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Lahat.
(2)BPR Daerah dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil.
(3)Pembentukan Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

(1)Modal dasar BPR Daerah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(2)Pemenuhan modal dasar dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD.
(3)Perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor 5 Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
(5)Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
(6)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKAYAAN BPR DAERAH

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BPR Daerah terdiri dari :
1. a.Kantor Pusat;
2. b.Unit Operasional Kantor Pusat;
3. c.Kantor Cabang; dan
4. d.Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil
(2)Susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1)Kekayaan BPR Daerah terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat- surat berharga dan aset lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Seluruh kekayaan milik BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 8

(1)Bupati mewakili selaku pemegang saham BPR Daerah.
(2)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten untuk mewakilinya sebagai pemegang saham sebagaimana 6 dimaksud pada ayat (1).
(3)Pihak yang menerima kuasa dengan segala hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut :
1. a.perubahan anggaran BPR Daerah;
2. b.perubahan jumlah modal;
3. c.pengalihan aset tetap;
4. d.penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.kerja sama BPR Daerah yang bersifat strategis dan berdampak pada APBD;
7. g.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
8. h.Penggabungan, pemecahan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…