DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat; Penetapan Status Dan Bidang Usaha; Tempat Kedudukan, Sifat Dan Tujuan; Pengurusan Dan Tata Kerja; Pengawasan; Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; Tahun Buku Dan Anggaran Perusahaan Daerah; Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan Daerah Dan Perhitungan Tahunan; Pengadaan Dan Pengelolaan Barang; Penetapan Dan Penggunaan Laba; serta Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidaturnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Serelo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Dearah ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BUKIT SERELO LAHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2.Pemeritah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3.Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.
6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bukit Serelo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.

BAB III

PENETAPAN STATUS DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini hotel Bukit Serelo Lahat ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Bukit Serelo.
(2)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk karyawan serta usaha dari hotel Bukit Serelo yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, karyawan serta usaha dari Perusahaan Daerah.

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha–usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bergerak dalam bidang usaha jasa :
1. a.perhotelan;
2. b.pariwisata;
3. c.perdagangan umum;
4. d.industri pertambangan;
5. e.transportasi.
(2)Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, koperasi dan atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dapat mendirikan cabang – cabang usaha di dalam Daerah dan di tempat–tempat lain yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 8

Perusahaan Daerah adalah satuan usaha yang bersifat :

a.memberi jasa ;
b.menyelanggarakan kemanfaatan umum ;
c.memupuk pendapatan ;
d.meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 9

Tujuan Perusahaan Daerah adalah meningkatkan perekonomian Daerah dan sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui bidang–bidang usaha Perusahaan Daerah yang ada.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…