DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lahat

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Eupati Lahat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah (APED) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 825/KPTS/EPKAD/ 2 015 tanggal 23 November 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Eupati Lahat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah (APED) Tahun Anggaran 2016;

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan Kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016.

1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821.
1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistern Perencanaanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 4 Diperbanyak oleh Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23 .Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 6 Diperbanyak oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 25 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 26 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 27.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 8 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus/Defisit
3.Pembiayaan Daerah : Rp l.823.164.800.719 ,00 Rp l.978.841.570.835,00(-) Rp (155.676.770.116,00)

a.Penerimaan Rp 160.676.770.116,00
b.Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00(-) Pembiayaan Netto Rp 155.676. 770, 116,00 Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 97.733.313.403,00
2. b.Dana Perimbangan Rpl.295.446.594.316 ,00
3. c.Lain - lain pendapatan daerah y ang sah Sejumlah Rp 429.984.893.000,00
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp 34.141.273.403,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 6.000.000.000,00 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 9
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 5.500.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah Rp. 52.092.040.000,00
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak Sejumlah Rp 484.673.441.316,00
2. a.Dana Alokasi Umum c . Dana Alokasi Khusus Rp 703.887.513.000,00 Rp 106.885.640.000,00
(4)Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp.-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 16.000.624.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp. 408.590.029.000,00 e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah f. Daerah Lainnya Pendapatan lainnya Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat Rp. 5.394.240.000,00 Rp. - 10

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp 1.076.108.391.855,00 b . Belanja Langsung Rp 902. 733.178. 980,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ay at
(1)huruf a terdiri darijenis belanja: a . Belanja pegawai Rp 795.471.267.756,00
1. b.Belanja bunga Rp -
2. c.Belanja subsidi Rp - d . Belanja Hibah Rp 12.757.000.000,00 e . Belanja bantuan sosial Rp 1.000.000.000,00
3. f.Belanja bagi hasil Rp 4.014.127.341 ,00
4. g.Belanja bantuan keuangan Rp 261.615.996.758,00 h . Belanja tidak terduga Rp 1.250.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a . Belanja pegawai Rp 14.864.984.600,00
1. b.Belanja belanja barang dan jasa Rp 453.873.508. 983,00
2. c.Belanja modal Rp 433.994.685.397,00 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 11

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran Rp 160.676. 770 . 116,00 Rp 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Rp 128.810.724 .217,73
2. b.Pencairan Dana cadangan Rp - c . Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp -
3. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp - e . Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp -
4. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp 31.866.045.898,27
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp - b . Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00 c . Pembayaran Pokok Hutang Rp -
2. d.Pemberian pinjaman daerah Rp - Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 12

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran 2 . Lampiran II
3.Lampiran III 4.
5.Lampiran V
6.Lampiran V1
7.lampiran Vll 8. 9. 10. 11. 12. 13. Diperbanyak oleh Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran IVRekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Lampiran VIIIDaftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran IXDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya; Lampiran XIDaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 1m; Lampiran XIIDaftar daerah;dan Lampiran XIII Daftar obligasi daerah. dana cadangan pmJaman daerah dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 13

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED

Pasal 7

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2 016. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. Ditetapkan di Lahat pada tanggal 4 Desember 2015 BUPATI LAHAT, Dto H. SAIFUDIN ASWARI RIVA 'I Diundangkan di Lahat pada tanggal 4 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, Dto NASRUN ASWARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NO MOR 06 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINS! SUMATERA SELATAN: 6/LHT/ 2 015 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 14 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 15

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan Kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016.

1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821.
1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistern Perencanaanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 4 Diperbanyak oleh Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23 .Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 6 Diperbanyak oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 25 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 26 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 27.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 8 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus/Defisit
3.Pembiayaan Daerah : Rp l.823.164.800.719 ,00 Rp l.978.841.570.835,00(-) Rp (155.676.770.116,00)

a.Penerimaan Rp 160.676.770.116,00
b.Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00(-) Pembiayaan Netto Rp 155.676. 770, 116,00 Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 97.733.313.403,00
2. b.Dana Perimbangan Rpl.295.446.594.316 ,00
3. c.Lain - lain pendapatan daerah y ang sah Sejumlah Rp 429.984.893.000,00
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp 34.141.273.403,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 6.000.000.000,00 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 9
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 5.500.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah Rp. 52.092.040.000,00
(2)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak Sejumlah Rp 484.673.441.316,00
2. a.Dana Alokasi Umum c . Dana Alokasi Khusus Rp 703.887.513.000,00 Rp 106.885.640.000,00
(4)Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp.-
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 16.000.624.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp. 408.590.029.000,00 e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah f. Daerah Lainnya Pendapatan lainnya Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat Rp. 5.394.240.000,00 Rp. - 10

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp 1.076.108.391.855,00 b . Belanja Langsung Rp 902. 733.178. 980,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ay at
(1)huruf a terdiri darijenis belanja: a . Belanja pegawai Rp 795.471.267.756,00
1. b.Belanja bunga Rp -
2. c.Belanja subsidi Rp - d . Belanja Hibah Rp 12.757.000.000,00 e . Belanja bantuan sosial Rp 1.000.000.000,00
3. f.Belanja bagi hasil Rp 4.014.127.341 ,00
4. g.Belanja bantuan keuangan Rp 261.615.996.758,00 h . Belanja tidak terduga Rp 1.250.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a . Belanja pegawai Rp 14.864.984.600,00
1. b.Belanja belanja barang dan jasa Rp 453.873.508. 983,00
2. c.Belanja modal Rp 433.994.685.397,00 Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 11

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran Rp 160.676. 770 . 116,00 Rp 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Rp 128.810.724 .217,73
2. b.Pencairan Dana cadangan Rp - c . Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp -
3. d.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp - e . Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp -
4. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp 31.866.045.898,27
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp - b . Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00 c . Pembayaran Pokok Hutang Rp -
2. d.Pemberian pinjaman daerah Rp - Diperbanyak oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 12

Pasal 5

1.Lampiran 2 . Lampiran II
3.Lampiran III 4.
5.Lampiran V
6.Lampiran V1
7.lampiran Vll 8. 9. 10. 11. 12. 13. Diperbanyak oleh Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran IVRekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Lampiran VIIIDaftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran IXDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya; Lampiran XIDaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 1m; Lampiran XIIDaftar daerah;dan Lampiran XIII Daftar obligasi daerah. dana cadangan pmJaman daerah dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Labat 13

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED