DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Pendirian Dan Tempat Kedudukan; Sifat, Fungsi, Tujuan Dan Kegiatan; Organisasi; Pembiayaan; Kepegawaian; dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas serta guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lahat perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal berupa lembaga penyiaran radio;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEGANTI SETUNGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3.Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan yang selanjutnya disebut LPPL Radio Seganti Setungguan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6.Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
7.Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Seganti Setungguan yang menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan LPPL Radio Seganti Setungguan.
8.Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Seganti Setungguan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Seganti Setungguan.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Seganti Setungguan.

Pasal 3

LPPL Radio Seganti Setungguan berkedudukan di ibukota Kabupaten.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

(1)LPPL Radio Seganti Setungguan secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Seganti Setungguan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(3)LPPL Radio Seganti Setungguan mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
(4)LPPL Radio Seganti Setungguan menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi LPPL Radio Seganti Setungguan terdiri dari :

a.Dewan Pengawas; dan,
b.Direksi.

Pasal 6

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan,
3. c.Anggota.
(2)Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LPPL Radio Seganti Setungguan.
(3)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4)Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(5)Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Penyiaran; dan,
3. c.Direktur Teknik.
(2)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL Radio Seganti Setungguan kepada Bupati.
(2)Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Sumber pembiayaan LPPL Radio Seganti Setungguan berasal dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
2. b.siaran iklan;
3. c.sumbangan masyarakat;
4. d.usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Seganti Setungguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945