Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 terkait Laporan Keuangan
Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 terkait Laporan Keuangan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labat Tahun Anggaran 2015.
4712);
4576) sebagain1ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 fahun 20 10 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4578);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)j
13);
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAl(ILANRAKYATDAERAHKABlJPATENLAHAT dan BUPATILAIIAT MEMUTUSKAN : PERATIJRAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2015.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal hutufa tahun 2015 sebagai berikut : a.Pendapatan.............................. Rp. l.657.846.559.049,30
Uraian Laporan realisasi anggaran s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : 1) Selisih angga:an dengan realisasi pendapatan Rp. 96.159.378.635,70 dengan rincian sebagai berik:ut : sejumlah 2 ) 3)
Selisih lrurang................ Rp. l .720.722.272.335,00 Rp. l .657.846.559.049,30 Rp. (96.159.378.635,70) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 181.515.338.846,00 dengan rincian sebagai berikut:
b, Realisasi .......,. ................... . Selisih kurang.................. Rp. l.740.389.538.231 ,44 Rp, l ,559,989,661 ,030;44 Rp. (181.515.338.846,00) Selisih anggaran dengan realisasi transfer pembiayaan Rp. 1.115.461.645,00 dengan rincian scbagai berikut: sejumlah
Selisih kurang............... . Rp. Rp. Rp. 143.304.755.858,00 142.189.294.2 13,00 (1.115.461.645,00) 4) Selisih anggaran dengan reali sasi pcnerimaan pembiayaan Rp. 33.283.665.350,00 dengan rincian sebagai berikut : sejumlah a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan ............ .
Selisih kurang ................ . Rp. 172.568.603.809,34 Rp. 139.284.938.459,34 Rp. (33.283.665.350,00) 5) Selisih anggaran dengan realisasi pcngeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 605.592.360,04 dengan rincian sebagai berikut : a, Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan............. Rp. 9.596.582.054,90
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 32.678.072.989,96 dengan rincian sebagai berikut : sej umlah Rp.
Selisih kurang................ . PasaJ 4 Rp. 162.972.021.754,44 Rp. 130,293,948,764;48 Rp. (32.678.072.989,96) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal l ayat (1) per 3 1 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
Rp. Rp. Rp. 85.961.5S2.570,34 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Rp. 2.636.999.350.690,64 Rp. 19.856.316.109,38 Rp. 2.617.143.034.581,26 Rp. 2.636.999.350.690,64 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut: PENDAPATAN-LO
Rp.1. 761.185. 797.185,32 Rp. 187.773.796.386,86 Rp. 1.484.294.690.054,76 Rp. 89.117.310.743,70 Rp. t.466.732.464.124.71 Rp. 294.453.335.060,61 Rp. 292.963.554,58 Rp. 12.393.708.212,09 Rp. 12.100.744.657,51 Rp. 294.746.298.615,19 Rp. {1.965.800.000,00) Rp. 292.780.498.615,19 Laporan Arns Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) untuk Tabun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana climaksud pada Pasal 1 ayat (1) untuk Tahun yang berakhi.r sarnpai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak KumuJatif..
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2015 mcmuat informasi baik secara kuantitatif maupW1 kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.
PertanggW1gjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam larnpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari
1.7 1.8 1.9 I.10 I.11 II III IV orgarusasi Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, orgarnsa.s1, pembiayaan pendapatan, belanja dan Rckapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan dacrah, organisasi, program dan kegiatan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dacrah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan dacrah Daftar piutang daerah Daftar penyertaan modal (investasi) dacrah Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai a.klrir tahun dan dianggark:an kembali dalam tahun anggaran berikutnya Daftar dana cadangan daerah Daftar pinjaman daerah Neraca Laporan arus kas Catatan atas Japoran keuangan
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ( 2 ) terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…